Selamat Tinggal Sekolah Gratis
Dikelola Provinsi, SMA/SMK Membayar Lagi
7 Agustus 2017 3:00 WIB Category: Berita Utama, SmCetak A+ / A-
SEMARANG – Program sekolah gratis yang dibanggakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun ajaran ini dipastikan berakhir. Mulai tahun ajaran 2017/2018, siswa SMA/SMK kembali ditarik bayaran.
Memang bukan negara yang menarik bayaran, melainkan Komite Sekolah. Namun praktiknya tetap sama, siswa wajib membayar sesuai angka yang telah disepakati bersama antara orang tua, komite, dan sekolah.
Siswa baru SMA/SMK di Jateng misalnya. Pada tahun ajaran 2017/2018 ini mulai dikenai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Adapun siswa kelas XI dan XII sudah membayar sejak Januari lalu.
Dalam penetapan uang SPP ini, selain siswa baru, siswa kelas di atasnya juga mengikuti ketetapan baru yang ditentukan oleh sekolah masingmasing berdasarkan hasil rapat komite dengan orang tua siswa. Di Semarang, besaran SPP bervariasi. Di SMA3 sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk siswa baru. Adapun siswa kelas XI dan XI Rp 150 ribu.
Di SMK 7 (STM Pembangunan) yang merupakan SMK favorit, Rp 235 ribu per bulan untuk seluruh siswa, baik kelas XI danXII. Kepala SMA 2 Wagino Sunarto mengakui telah memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan komite sekolah.
Dia memberi kesempatan komite dan orang tua bermusyawarah menentukan besaran uang SPP. Sekolah, komite, dan orang tua akhirnya menyepakati besaran penarikan SPP, yaitu Rp 200 ribu per siswa. Angka itu masih bisa dinegosiasikan jika ada orangtua dan wali murid berkeberatan.
Siswa Miskin Bebas
”Khusus siswa miskin, tanpa sumbangan. SPP hanya untuk mereka yang orang tuanya mampu dan berpenghasilan cukup. Bagi yang tidak mampu, kami minta melampirkan surat keterangan RT, RW, dan kelurahan,” kata Wagino.
Dia menjelaskan, sekolah menanggung banyak beban. Hal ini disebabkan oleh belum bisa dicairkannya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang rutin digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran.
Belum cairnya anggaran ini menjadikan sekolah kebingungan membayar listrik, gaji guru honorer, dan kebutuhan lain. Diharapkan dengan partisipasi masyarakat, beban tersebut berkurang. Wagino menambahkan, jumlah siswa di sekolahnya mencapai 1.540. Dari total itu, 220 di antaranya siswa miskin.
Kepala SMK 7 Semarang Sudharmanto mengungkapkan, di sekolahnya dari 2.489 siswa, sekitar 23 persen anak tidak mampu. SMK dalam satu tahun membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar.
Dari kebutuhan tersebut, dana pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya Rp 3,5 miliar. Jadi ada kebutuhan dana tambahan Rp 5 miliar. ”Karena tidak ada anggaran dari pemerintah yang lain, maka salah satu cara ya meminta partisipasi dari orang tua siswa,” jelasnya.
Kepala SMA12, Kusno mengatakan, SPP perlu diterapkan karena selama ini dana BOS terbatas. Dana BOS tidak mampu untuk membiayai kegiatan yang menunjang pembelajaran siswa di sekolah.
”Kalau dihitung dari dana BOS, per siswa Rp 1,4 juta per tahun hanya cukup untuk menutupi 50 persen kegiatan siswa di sekolah. Karena itu, kami memerlukan sumbangan,” ujar dia. Sumbangan Pembinaan Pendidikan itu berlandaskan Permendikbud Nomor 75/2016.
Peraturan itu memberi kewenangan kepada sekolah untuk menerima sumbangan. ”Bentuknya sumbangan, bukan pungutan. Besarannya bukan kami yang menentukan, tapi masyarakat, berdasarkan kemampuan masing-masing,” jelas dia.
Kepala SMA 5 Purwokerto, Tugiyono, mengatakan, karena SPP ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan masingmasing orang tua, besaran yang dibebankan kepada orang tua peserta didik bisa berbedabeda, tidak seperti tahun sebelumnya.
Di sekolahnya, besaran SPP dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Misalnya untuk orang tua berpenghasilan antara Rp 1 juta-Rp 1,5 juta, besaran SPP-nya hanya 25 persen dari nominal tertinggi Rp 225 ribu.
Orang tua berpenghasilan Rp 2 juta-Rp 3 juta, SPP-nya 50 persen dari Rp 225 ribu, dan yang berpenghasilan Rp 3 juta ke atas dibebani SPP penuh, Rp 225 ribu/bulan. ”


http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/selamat-tinggal-sekolah-gratis/