alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5989168698e31b71068b4587/pencairan-bansos-di-kalbar-mensos-sisir-wilayah-yang-belum-tuntas
Pencairan Bansos di Kalbar, Mensos: Sisir Wilayah yang Belum Tuntas
Pencairan Bansos di Kalbar, Mensos: Sisir Wilayah yang Belum Tuntas


JPP, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berkunjung selama dua hari di Kalimantan Barat untuk memantau pencairan bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH). Dia mengingatkan agar petugas perbankan dan pendamping PKH senantiasa melakukan pengecekan detil dengan menyisir wilayah yang belum tuntas pencairannya.

Mensos dalam arahannya mengungkapkan penyaluran bansos non tunai PKH di Kabupaten Ketapang didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan di Kabupaten Kubu Raya penyaluran dilaksanakan oleh BNI 46. 

"Proses ini harus dikawal sungguh-sungguh agar penyalurannya tepat waktu. Saya juga sudah meminta pihak perbankan bersama Pendamping PKH dan pemda baik kota maupun kabupaten selalu cek cek cek dan detil detil detil menyisir wilayah mana saja yang belum tuntas pencairannya," tutur Mensos. 

Dikatakannya, total bansos PKH yang diterima setiap KPM adalah Rp1.890.000 per tahun yang cair sebanyak empat kali. Agustus merupakan jadwal pencairan PKH tahap ketiga dengan jumlah bantuan sebesar Rp500.000. Dua tahap sebelumnya dilakukan pada Februari dan Mei, sementara tahap keempat cair November. 

Pada 2017, Kabupaten Ketapang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial sebanyak Rp58,8 miliar. Terbagi atas bansos PKH sebesar Rp17, 9 miliar untuk 9.479 KPM, bansos Beras Sejahtera (Rastra) sebesar Rp40,7 miliar untuk 29.675 keluarga. Bansos Disabilitas Rp177 juta untuk 59 jiwa serta bansos Lansia Rp100 juta untuk 50 jiwa. 

Sementara itu, Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso mengungkapkan Kabupaten Ketapang menjadi kabupaten ke-27 yang mendapat pencairan PKH. Sebelumnya BRI juga membantu pemerintah dalam pencairan PKH di Makassar, Padang, Palembang, Lampung, Batam, Balikpapan, Kediri, Medan, Mataram, Pekanbaru, Jambi, Bangka, Nganjuk, Kendari, Labuan Bajo, Banjarmasin, Batulicin, Halmahera, Tondano, Tomohon, dan Belitong. 

Bansos nontunai PKH yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI dapat diambil di 10.628 unit kerja konvensional BRI, 23.125 jaringan ATM BRI dan 97.597 AgenBRILink di seluruh Indonesia. 

Sementara itu Kepala Jaringan dan Layanan BNI 46 Regional Banjarmasin Suhardi Petrus dalam sambutannya pada pencairan bansos PKH di Kabupaten Kubu Raya mengungkapkan untuk melayani penerima PKH, pihaknya telah menyiapkan 268 Agen46, 109 ATM BNI, 16 outlet BNI. 

Pada 2017, Kabupaten Kubu Raya mendapat bansos dari Kemensos sebesar Rp48,7 miliar. Terdiri dari bansos PKH sebesar Rp15,6 miliar untuk 8.301 KPM, bantuan Rastra Rp32,4 miliar untuk 23.623 keluarga. Selanjutnya bansos Disabilitas Rp39 juta untuk 13 jiwa, bansos Lansia Rp180 juta untuk 90 jiwa, dan bansos Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) sebesar Rp420 juta untuk 210 keluarga. 

Mensos menambahkan pada Januari 2018 Kabupaten Ketapang penerima PKH akan diperluas sebanyak 20.092 KPM sehingga total penerima adalah 29.571 KPM. Untuk Kabupaten Kubu Raya jumlah KPM tahun 2018 akan ditambah sebanyak 15.127 KPM sehingga total penerima PKH di Kubu Raya menjadi 23.428 KPM. 

Mensos sampai di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya, pada  Selasa (8/8/2017), setelah sehari sebelumnya mengunjungi Kabupaten Kayong Utara. Di kabupaten Ketapang, Mensos mendapat sambutan meriah dari 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang datang dalam pencairan bansos di Pendopo Kabupaten Ketapang. (rri)

Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...g-belum-tuntas

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Pencairan Bansos di Kalbar, Mensos: Sisir Wilayah yang Belum Tuntas Kemensos Terus Upayakan Penuntasan Penyaluran PKH Tahap I dan II

- Pencairan Bansos di Kalbar, Mensos: Sisir Wilayah yang Belum Tuntas Pesantren Harus Terlibat dalam Pemberantasan Narkoba

- Pencairan Bansos di Kalbar, Mensos: Sisir Wilayah yang Belum Tuntas Mensos: Perkuat Peran LKSA demi Lindungi dan Penuhi Hak Dasar Anak