alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/598912c8c1d7703c2b8b4567/jk-dukung-victor-laiskodat-dilaporkan-ke-polisi-itu-jalan-yang-benar
JK Dukung Victor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi: Itu Jalan yang Benar
JK Dukung Victor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi: Itu Jalan yang Benar
Sabtu 05 Agustus 2017 - 11:51

JK Dukung Victor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi: Itu Jalan yang Benar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Dok. Setwapres)

Wapres Jusuf Kalla ikut angkat bicara mengenai polemik pidato politikus Nasdem Victor Laiskodat. JK menyambut baik laporan ke polisi beberapa partai yang disinggung Victor dalam pidatonya yaitu Gerindra, PKS, dan PAN.

JK menilai laporan ke polisi merupakan jalur yang tepat untuk menyelesaikan polemik ini.

"Ya inikan banyak partai yang mengajukan ke polisi. Saya kira itu jalan yang benar, bahwa ada apa-apa kita proses hukum saja. Jangan konfilik lah. Itu proses hukum yang menunjukkan," ujar Wapres JK usai menghadiri wisuda Universitas Al-Azhar di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8).

Namun, Wapres enggan menanggapi pidato yang disampaikan Victor. Ia beralasan belum melihat pidato tersebut secara lengkap.

"Saya belum lihat dia punya. Tentu saja tidak bisa berkomentar tentang apa yang terjadi sebenarnya. Cuma lihat judulnya saja," ujar wapres.

Kemarin, Gerindra dan PAN sudah resmi melaporkan Victor Laiskodat ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan karena dituding melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. PKS juga akan melaporkan Victor ke Bareskrim Polri pada Senin (7/8) mendatang.
https://kumparan.com/ananda-wardhiat...lan-yang-benar

---------------------------

Makin ramai, kan?
Barang siapa menuang angin, maka dia siap-siap saja menuang badai


emoticon-Takut:
Hak Imunitas DPR Bukan Tak Terbatas
Jum'at, 18 Pebruari 2005

Demikian dikemukan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti kepada hukumonline. Bivitri dimintai tanggapannya sehubungan dengan peristiwa ricuhnya Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Kamis (17/2) kemarin.

Dalam Rakergab tersebut, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan sidang baru bisa dilanjutkan apabila anggota Dewan yang menyebut ustadz di kampung maling meminta maaf. Menanggapi penegasan Arman itu, Ketua Komisi III Teras Narang membela anggota Dewan dengan mengutip penjelasan pasal 28 huruf (f) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam penjelasan dikatakan bahwa hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan atau pendapat di persidangan Dewan. Tak mau kalah, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membacakan pasal 29 huruf (j) Undang-Undang yang sama, bahwa anggota DPR wajib menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. Lantaran kedua belah pihak sama-sama bersikukuh pada pendapatnya, Rakergab tidak bisa dilanjutkan.

Menanggapi insiden itu, Bivitri Susanti mengatakan bahwa hak imunitas atau hak untuk tidak dituntut secara hukum atas pernyataannya di dalam sidang parlemen, bertujuan untuk melindungi anggota parlemen agar mereka lebih bebas dalam menjalankan tugas pengawasannya. Karena anggota DPR harus meminta keterangan, atau mempertanyakan sebuah asumsi, jika tidak dilindungi oleh hak imunitas, maka mereka tidak akan dapat bekerja secara efektif.

Namun, hak tersebut ada batasnya, yaitu sepanjang untuk menjalankan tugas secara efektif. Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan lembaga MPR, DPR, DPD dan DPRD, selain mengatur soal hak imunitas, dalam pasal 28 I diatur bahwa kewajiban anggota DPR menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR. Sedang pada pasal 28 J disebutkan DPR harus menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

"Kalaupun DPR punya sangkaan dalam rangka fungsi pengawasan, disampaikannya tidak boleh dengan cara tuduhan atau hinaan. Kalau DPR punya asumsi jaksa agung sendirian, yang lainnya susah direformasi, tidak perlu dibilang maling. Cukup dikatakan misalnya, anda sendiri ditengah sebuah lembaga yang bobrok sekali untuk diperbarui. Dengan itu saja, saya yakin semua orang Indonesia cenderung sepakat dengan pernyataan itu," ujar Bivitri yang anggota tim pembaruan kejaksaan ini.
Namun, tuduhan maling dinilai Bivitri melanggar etika politik, selain secara legal formal bertentangan dengan isi Undang-undang Nomor 22/2003.

Merupakan tugas dari Badan Kehormatan DPR untuk menyelesaikan pelanggaran etik oleh anggota DPR ini. Kejaksaan, misalnya, bisa mengadukan anggota tersebut ke Badan Kehormatan. Tanpa pengaduan pun, badan kehormatan dapat mempertanyakan dan bahkan memberikan peringatan pada anggota tersebut. Bivitri mencontohkan ketika beberapa waktu yang lalu Badan Kehormatan memberikan peringatan pada anggota DPR yang tidak hadir sidang lebih dari tiga kali.
Contempt of Parliament?

Mengenai pernyataan sebagian anggota Dewan bahwa Jaksa Agung telah melakukan contempt of parliament, Bivitri menyatakan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum Indonesia. UU No 22/2003 sama sekali tidak menyebutkan istilah tersebut.
Dalam UU yang mengatur susunan dan kedudukan lembaga DPR yang sebelumnya, yaitu UU No 4 Tahun 1999, istilah itu memang ditemukan. Namun konteks pada penggunaan hak subpoena DPR untuk memanggil paksa pejabat atau anggota masyarakat yang tidak mau memberi keterangan di DPR.

Secara universal pun, tidak dikenal konsep contempt of parliament. "Kalau ada yang berlaku buruk dalam parlemen, maka ia dikeluarkan saja dari parlemen, tidak bisa dikriminalkan," demikian Bivitri.

Kalau memang Jaksa Agung dianggap menghina parlemen, maka yang bisa dilakukan adalah Ketua DPR mengirim surat resmi kepada Presiden untuk menegur Jaksa Agung. "Ini akan menjadi teguran dari legislatif kepada eksekutif," ucapnya.
http://www.hukumonline.com/berita/ba...n-tak-terbatas
Proses hukum? Jagungnya orang dia.... emoticon-Ngacir
nih orang kasus lengkapnya gimana si ?
jk & nasdem pecah kongsi emoticon-Smilie wkwk
Pakar Hukum: Hak Imunitas DPR Tak Berlaku untuk Kasus Pidana
Kamis 13 April 2017, 09:07 WIB

Jakarta - Ahli hukum tata negara Refly Harun menerangkan penerapan hak imunitas, yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terhadap anggota Dewan. Menurutnya, hak imunitas Dewan berlaku dalam kondisi terkena masalah yang berkaitan dengan tugas kedewanannya.

"(Hak, red) imunitas itu terkait dengan materi yang dibicarakan dalam tugas sebagai DPR," ujar Refly ketika berbincang dengan detikcom, Kamis (13/4/2017).

Refly berkata, jika Dewan terkena masalah di luar tugas keparlemenannya, apalagi masalah itu berkaitan dengan tindak pidana, hak imunitas tak berlaku bagi si anggota Dewan.

"Kalau misalnya tindaknya tindak pidana, ya tidak bisa dikatakan hak imunitas. Apalagi kalau terkait dugaan tindak pidana korupsi, tidak bisa berlindung di balik hak imunitas," kata Refly.

Refly melanjutkan hak imunitas anggota Dewan berlaku atas pernyataan-pernyataannya di sidang atau kegiatan parlemen. "Di situ dia punya hak kekebalan. Hak imunitas terkait sebatas tugasnya sebagai wakil rakyat," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju dengan pencekalan Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, setiap permasalahan anggota harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, barulah anggota Dewan boleh diproses hukum.

Anggota DPR, disebut Fahri, juga punya hak imunitas dalam menjalankan tugas. Karena itu, jika bermasalah hukum, setiap anggota Dewan harus diproses melalui MKD terlebih dahulu.

"DPR itu diberikan hak imunitas oleh konstitusi negara karena mengawasi pemerintah. Imunitas yang ada di DPR harusnya lebih kuat karena dia mengawasi lembaga kuat, ada yang pakai pistol, harusnya diberikan kekebalan. Negara demokrasi tak boleh DPR dilakukan dalam penegakan hukum seperti warga negara biasa karena dia elected official," ucap Fahri, Selasa (11/4).
https://news.detik.com/berita/d-3473...k-kasus-pidana


Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)
By labhukum -July 18, 2017180

Arti dari pada Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.[1]

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):

KUHP :
Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):
Pasal 28 ayat (1) dan (2):
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP,[2] yang berbentuk antara lain:
  • Penghinaan
  • Pencemaran nama baik
  • Penistaan
  • Perbuatan tidak menyenangkan
  • Memprovokasi
  • Menghasut
  • Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

Dalam Orasi kegiatan kampanye
  • Spanduk atau banner
  • Jejaring media sosial
  • Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
  • Ceramah keagamaan
  • Media masa cetak atau elektronik
  • Pamflet.[3]

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.Pembuat undang-undang,sejak semula bermaksud melindungi:

Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut eer
Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut geode naam.
Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak
keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan
nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak
seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang
dapat memiliki kehormatan dan nama baik.[4]

Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Penghinaan
Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.[5] Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

Pencemaran Nama Baik
Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

Penistaan
Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan

itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya.

Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau

gambar.

Perbuatan Tidak Menyenangkan
Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
Memprovokasi
Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

Menghasut
Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

Menyebarkan Berita Bohong
Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

sumber :

[1] Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 38
[2] Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian
[3] Ibid
[4] Leden Merpaung,Tindak Pidana terhadap kehormatan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 9
[5] R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politea; 1991,hlm 225

http://labhukum.com/2017/07/18/tinja...n-hate-speech/
DPP PKS Laporkan Victor Laiskodat ke Bareskrim terkait 'Hate Speech'
Senin 07 Agustus 2017 - 11:11

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) pagi ini melaporkan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Victor Laiskodat, terkait ujaran kebencian (Hate Speech) ke Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat. PKS melapor ke Bareskrim Polri melalui Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS, Zainudin Paru.

"Iya jadi ujaran kebencian, dan sekaligus tentang Hate Speech, juga tentang diskriminasi dan ras. Belum lagi kita berbicara tentang kesesatan seorang saudara Victor. Bahwa kalau khilafah dengan apapun dalilnya dia bilang itu semua orang baik dalam Gereja harus salat, ini kan penyesatan luar biasa, tidak boleh seperti ini. Jadi kita yang menjadi poin kita seperti itu," kata Zainudin di Bareskrim Polri, Senin (7/8).

Berdasarkan pantauan kumparan (kumparan.com) di lokasi, Zainudin dan beberapa orang perwakilan dari DPP PKS, tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 10.15.WIB. Untuk diketahui, pada tanggal 4 Agustus lalu, perwakilan hukum dari PAN dan Gerindra juga melaporkan Victor atas tuduhan yang sama.
https://kumparan.com/rini-friastuti/...it-hate-speech


https://www.kontras.org/data/SURAT%2...0KEBENCIAN.pdf

Quote:Original Posted By rumahkanaka3
jk & nasdem pecah kongsi emoticon-Smilie wkwk


meskipun satu gerbong belum tentu satu kongsi brayemoticon-Traveller
Dari pada menjadi korek penyulut api mending di buang sekalian
Kalo "Hate Speech" adalah ranah pidana ... seharusnya anggota DPR mana un nggak bakalan kebal dengan tuduhan itu.

emoticon-Takut:
Quote:Original Posted By gil4ngdemonic


meskipun satu gerbong belum tentu satu kongsi brayemoticon-Traveller


iya lha wong jokowi jk juga pecah kongsi
jk tipikal pragmatis, pas jaman sby juga gitu kan
ane golput btw
si piktor ini bakal disokong penuh oleh partainya dan juga kucuran duit dari tommy winata belum lagi kejagung yg notabene adalah orang nya nasiyem.. emoticon-Cape d...
apakah pan,gerindra,pks dan demokrat mampu melawannya??
pesimis klo gue
kalo menolak jenasah itu termasuk proses yang benar apa tidak opa ? emoticon-Ultah
kalopun dengan terpaksa di proses bronis, bakalan mentah di jaksa yang sudah dikuasai bewok
Jangan smpe ada konflik, segera diproses aja. Males juga klo ada demo2 lagi.
belum tentu mental di jaksa, kalo jaksa pun membackup lawannya umat muslim indonesia, ini kasus bisa saja dispin untuk pergerakan seperti 212,
tiati menyebarkan pidio yg telah diedit diciduk
hmmm setiap opa jeka kasih statmen langsung viral di medsos

hmmm


emoticon-Ngacir
Semua udah di isi kotak-kotak. . jadi rasanya percuma aja, kecuali ada gerakan besar lagi
Gue heran.. ini kasus yg serius..
Ada yg janggal dan aneh.. emoticon-Malu
kaum yg katanya radikal pengkoleksi katel panci..malah ga kedengeran...
Kasus2 yg ga cacat nalar aja "maen"nya..
Mungkin'kah Bener adanya gosip yg beredar mereka dikasih kontrakan..emoticon-Malu

emoticon-Traveller