alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/59890773d675d42c7a8b4571/miryam-tak-masalah-majelis-hakim-tolak-eksepsinya
Miryam Tak Masalah Majelis Hakim Tolak Eksepsinya
Miryam Tak Masalah Majelis Hakim Tolak Eksepsinya


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Miryam S Haryani tak terlalu mempermasalahkan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Miryam menilai, penolakan majelis hakim atas eksepsi atau keberatannya tersebut ditujukan agar masyarakat mengetahui kasusnya.

"Enjoy saja saya. Biar peradilan tahu ya, saksinya mana yang benar dan mana yang salah. Saya lebih condong ke arah sana, biar masyarakat juga mengikuti persidangan," ujar Miryam usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor.

"Saya mengikuti proses hukum, menghormati peradilan. Saya akan mempersiapkan sidang-sidang berikutnya," kata Miryam.

Dalam amar putusan sela, majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor berwenang mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa Miryam S Haryani.

Hakim menetapkan persidangan berlanjut pada pemeriksaan perkara. Dengan demikian, persidangan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi-saksi.

"Mengadili, menolak keberatan penasehat hukum untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan material dan sah dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara," ujar Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun.

Melalui eksepsi, penasehat hukum Miryam menilai kasus keterangan palsu yang didakwakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya diperiksa dan diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan tipikor. Namun, menurut hakim, penasehat hukum telah melakukan penafsiran sendiri.

Menurut hakim, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada intinya untuk melindungi kepentingan hukum dalam kelancaran pengungkapan kasus korupsi.

Dengan demikian, keberatan penasehat hukum dianggap tidak mempunyai alasan hukum sah dan harus ditolak.

Selain itu, dalam eksepsi penasehat hukum juga menilai dakwaan jaksa KPK tidak sah. Sebab, menurut penasehat hukum, penetapan tersangka Miryam tidak menunggu hingga sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, diputus oleh hakim.

Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penasehat hukum Miryam. Menurut majelis, Pasal 22 UU Tipikor tidak menentukan bahwa untuk mengajukan seorang sebagai terdakwa harus menunggu perkara lain.

"Maka keberatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak," kata Franky.

Anggota DPR RI, Miryam S Haryani, didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik. (thf/kps)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...lak-eksepsinya

---

Baca Juga :

- Tiga Saksi Untuk Tak Penuhi Panggilan KPK Untuk Lengkapi Berkas Tersangka Setya Novanto

- Majelis Hakim Dinilai Sudah Bertindak Berdasarkan Asas Hukum Tolak Eksepsi Miryam

- Pemuda Muhammadiyah Berharap Hakim Jatuhkan Vonis Berat Terhadap Miryam