alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5988f61ddad77092768b4597/isu-sekolah-sehari-penuh-merembet-sampai-urusan-pilpres
Isu sekolah sehari penuh merembet sampai urusan pilpres
Isu sekolah sehari penuh merembet sampai urusan pilpres
Suasana hari pertama sekolah tahun ajaran 2017-2018 di SD Negeri Minasaupa Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Juli 2017.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat mengeluarkan konsep sekolah sehari penuh, terutama bagi siswa SD dan SMP, pada Juni silam. Namun respon masyarakat tak sesuai harapan.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo kemudian memanggil Muhadjir dan berikutnya membatalkan rencana sang pembantunya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 itu.

Namun tenyata, persoalan itu belum selesai. Setidaknya hal itu disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan dilaporkan Kompas.com, pekan lalu (3/8/2017), PPP membuka posko pengaduan. Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati, mengaku kebanjiran protes dari masyarakat.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rembang (Jawa Tengah) dari Fraksi PPP Zainul Umam mengatakan ada dua sekolah di kotanya yang memberlakukan jam belajar sehari penuh, yakni SMA 1 Rembang dan SMA 1 Kragan.

PPP membuka akses posko pengaduan yang cukup lengkap. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan itu melalui telepon, sms, atau pesan singkat melalui WhatsApp ke nomor 081297551116.

Atau bisa juga melalui laman Facebook Pengaduan FDS PPP, akun Twitter @pengaduan_fds, dan surel fppp.pengaduan.fds@gmail.com. Reni menjelaskan pengaduan masyarakat akan dibawa ke pemerintah.

"Baik ke Kemendikbud atau pun ke Presiden," imbuhnya.

Selain PPP, keluhan senada disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan partai yang berasal dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) ini bersikap lebih keras.

PKB mengancam tidak akan mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 apabila kebijakan sekolah sehari penuh tidak kunjung diselesaikan. PKB sebenarnya adalah partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2014.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq, pada Senin (7/8). "...kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," katanya dikutip detikcom.

Keberatan PPP dan PKB terhadap kebijakan sekolah sehari penuh adalah pada sekolah berbasis agama seperti madrasah diniyah dan pesantren.

Zaimul mengatakan para siswa kelelahan harus sekolah sampai sore hari. Akibatnya ketika kembali ke pesantren, para siswa tak mampu lagi mengikuti kegiatan lanjutan.

Sedangkan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mengatakan sekolah sehari penuh memberi beban lebih besar kepada para guru di madrasah. Padahal ada sebagian guru yang bekerja dengan ikhlas dan hanya dibayar Rp 50 ribu per bulan.

Muhaimin mengaku sudah bertemu dengan Jokowi dan Presiden memang tak setuju dengan kebijakan sang menteri. Namun memang hingga kini Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Menteri terkait belum selesai disusun.

"Beliau selalu menjawab oke-oke. Tapi tampaknya menterinya masih jalan terus," katanya.

Sikap keras PKB justru disindir PPP. Menurut Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha, partai pendukung pemerintah seharusnya tak perlu sampai mengancam seperti di atas.

PPP pun menilai tak perlu ikut mengancam. "...paling kami menyampaikan pada Presiden Jokowi agar kebijakan itu tidak jadi diberlakukan. Ngomong saja sama yang punya kebijakan," kata Syaifullah.

Partai Hanura, yang juga pendukung Jokowi, menilai ancaman PKB berlebihan. Wakil Sekretaris Jenderal Hanura, Dadang Rusdiana, mengatakan bahwa pendukung presiden seharusnya bersikap tanpa syarat.

"Berlebihan kalau urusan 5 hari belajar "dibargainingkan" dengan usungan Presiden," katanya kepada Tribunnews.com.

Namun PDI Perjuangan, partai utama pengusung Jokowi, menilai serius ancaman PKB. Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, meminta Kemendikbud menyikapi itu.

Sejauh ini belum ada sikap terbaru Muhadjir atau Kemendikbud. Tetapi pada Juli lalu, Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan sekolah sehari penuh ditujukan kepada guru.

Delapan jam yang diatur lembaganya adalah merujuk pada beban kerja guru, bukan pelajaran di sekolah. "...guru sama dengan bekerja PNS pada umumnya, maka beban kerja itu tidak harus terpaku pada jam mengajar kelas" katanya dilansir Antaranews.
Isu sekolah sehari penuh merembet sampai urusan pilpres


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...urusan-pilpres

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Isu sekolah sehari penuh merembet sampai urusan pilpres Polisi tetapkan dua tersangka kasus pengeroyokan Joya

- Isu sekolah sehari penuh merembet sampai urusan pilpres Acho, Khoe, dan lingkaran setan apartemen

- Isu sekolah sehari penuh merembet sampai urusan pilpres Media sosial pesohor dan bayang-bayang intaian pajak

×