alexa-tracking

Batam di Persimpangan Jalan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5988e37fded770ba3f8b4584/batam-di-persimpangan-jalan
Batam di Persimpangan Jalan
Batam di Persimpangan Jalan


KUNJUNGAN Presiden Ke-3 RI BJ Habibie ke Batam pada 26 April 2017 telah memberikan semangat dan inspirasi baru buat kita semua. Beliau sangat terkesan dan terharu melihat perkembangan Batam saat ini, jika dibandingkan dengan beliau pertama sekali ditunjuk Presiden Soeharto memimpin Otorita Batam pada 1978 yang menurut beliau tidak lebih dari 6.000 orang berada di Pulau Batam yang sebagian besar ialah nelayan Bugis. Sekarang Batam sudah dihuni sekitar 1,3 juta orang. Ada 2.000 lebih perusahaan, seper­tiga di antaranya industri dan 110 shipyard. Sungguh perkembangan yang luar biasa dalam 40 tahun terakhir.



Namun, jika dibandingkan dengan wilayah lain di negara tetangga, perkembangannya jauh lebih cepat lagi dan bahkan sudah menjadi negara yang termasuk mempunyai pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Habibie ingin membuat lompatan jauh ke depan dan meminta kepada Presiden pada waktu itu untuk diberi kewenangan membangun Batam menjadi kawasan industri yang berteknologi tinggi. Habibie memulai dengan memperluas wilayah kerjanya dengan memasukkan wilayah Rempang dan Galang. Permintaan itu disetujui pemerintah. Batam, Rempang, dan Galang menjadi satu kesatuan, disebut Barelang dengan luas menjadi 692,8 km2, atau 17% lebih luas dari Singapura. Kalau hanya Pulau Batam saja, luasnya hanya 75% dari Singapura. Itu suatu langkah awal untuk bisa bersaing dengan negara tetangga dan dapat menawarkan dan merencanakan peruntukan kawasan industri yang lebih menarik. Wilayah ini mulai dibangun dengan dihubungkan enamjembatan yang berbeda satu sama lain dan dibangun putra-putri Indonesia.



Seiring dengan itu, jalan-jalan utama dibangun yang sampai sekarang masih terawat dengan baik dan bahkan di daerah Galang terdapat jalan yang dibangun untuk dapat didarati pesawat tempur yang panjangnya sekitar 3 kilometer lurus. Maksud dibangunnya jalan itu bertujuan pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan. Landasan itu pun juga telah dirancang dengan baik dan juga akan dilengkapi dengan gudang dan hanggar pesawat tempur. Sejak saat itu kalau kita bicara Batam berarti kita bicara Batam, Rempang, dan Galang (Barelang). Pemerintah mulai membangun infrastruktur jalan, waduk, pelabuhan laut, pelabuhan feri, dan bandar udara. Banyak biaya, tenaga, dan daya dicurahkan membangun Batam sebagai kawasan industri bertek­nologi tinggi. Untuk itu, ditetapkan pula wilayah Barelang ini dan termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi wilayah free trade zone (FTZ) dengan maksud agar wilayah itu dibebaskan dari kebijakan fiskal untuk mendorong dan menarik investor masuk ke kawasan Batam dan menjadikan wilayah/daerah itu lebih kompetitif jika dibandingkan dengan wilayah serupa di Asia Pasifik.



Banyak harapan yang digantungkan kepada wilayah itu, antara lain sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah barat Indonesia, berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja, terutama tenaga-tenaga yang punya keahlian dengan tumbuhnya industri berteknologi tinggi. Semua perencanaan/planologi tata kota pun sudah disiapkan sehingga nantinya ke depan Batam akan menjadi kota yang tertata dengan industri yang canggih ada di wilayah ini. Habibie pernah mengatakan dengan mengambil teori balon, apabila suatu balon sudah penuh, akan tumbuh balon-balon lainnya. Dengan mengumpamakan balon Singapura sudah penuh, tumbuhlah balon-balon lainnya di sekitar Singapura dan Barelang akan sangat siap untuk tumbuhnya balon-balon tersebut karena infrastruktur yang memadai dan tersedianya tenaga skill yang diperlukan. Namun, balon tersebut malah tumbuh dan membesar di kawasan serupa lainnya seperti Johor, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.



Dua kali perppu

Waktu terus berjalan, pemerintahan pun silih berganti dan muncul gagasan otonomi daerah pada 1999 dengan lahirnya UU Pemerintah Daerah No 22/1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU No 23/2014 serta UU No 59/1999 tentang pembentukan daerah kabupaten dan kota (Batam termasuk di dalamnya). Namun, pemerintah sepertinya lupa ada daerah yang khusus dibangun untuk kawasan industri berteknologi tinggi di Batam sehingga mulai terjadilah gesekan-gesekan antara Otorita Batam dengan pemerintah daerah/kota yang banyak menghabiskan ener­gi dan ketidakpastian di Batam. Sesungguhnya pemerintah pusat sangat menyadari hal ini dengan menerbitkan dua kali perppu. Yang pertama Perppu No 1 Tahun 2000 yang kemudian menjadi UU No 36/2000 dan yang kedua Perppu 1 Tahun 2007 yang kemudian menjadi UU No 44/2007. Kedua UU itu mengatur kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.



Begitu penting dan seriusnya pemerintah terhadap Batam sehingga mungkin tidak pernah ada dalam sejarah sampai dua kali pemerintah keluarkan perppu untuk satu masalah. Pembentukan UU ini tentu dalam semangat otonomi daerah dan mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah. Penerbitan perppu pada 2000 dan 2007 itu tentunya mencerminkan bahwa ada kepentingan pemerintah pusat di wilayah Barelang sebagai wilayah FTZ. Tidak hanya kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Oleh karena itulah, ada kegentingan yang memaksa pemerintah pusat mengeluarkan perppu untuk tetap berperan dalam pembangunan di Barelang, tanpa mengubah UU Pemerintah Daerah.



Di dalam Pasal 360 UU No 23/2014 dinya­takan pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dan ada 13 kawasan khusus yang disebut dan yang pertama disebut justru kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Akan tetapi, Pasal 360 itu diperuntukkan penetapan kawasan khusus untuk yang ke depan dan tidak mengatur yang sudah ada. Apa artinya? Kenapa rumusan pasal tersebut demikian? Itu dimaksudkan agar yang telah ada tetap diberlakukan sepenuhnya dan semua kewenangan yang ada dalam wilayah kawasan khusus perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tetap berada di tangan pemerintah pusat yang dijalankan Badan Otorita atau sekarang disebut dengan Badan Pengusahaan Batam.



Tidak ada satu pun UU, peraturan pemerintah, perpres maupun peraturan menteri yang membatalkan peraturan yang mengatur mengenai wilayah Batam sejak 1971 dan justru diperkuat dengan UU No 36/2000 jo UU 44/2007 dan diikuti peraturan pemerintah serta perpres.

Khusus untuk perizinan usaha dibentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu di bawah BP Batam melalui Perpres 97 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan dari UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Itu tegas menyatakan penyelenggaraan pengurusan perizinan yang menjadi urusan pemerintah, pemprov, pemkab/kota di kawasan FTZ diselenggarakan badan pengusahaan kawasan, dalam hal ini BP Batam.



Dualisme

Apa yang diketahui masyarakat adanya dualisme di Batam? Kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada dan ini sengaja dimunculkan isu dualisme untuk dapat mengambil kewenangan yang ada di BP Batam, terutama mengenai penguasaan lahan. Urusan mengenai lahan telah diberikan pendelegasian kepada Otorita Batam/BP Batam untuk merencanakan, menggunakan, menyerahkan/mengalokasikan, dan menerima biaya sewa (UWT). Urusan pelabuhan laut juga diberikan sepenuhnya kepada Otorita/BP Batam untuk mengelola dan menjalankan. Demikian juga Bandara Hang Nadim ialah aset negara yang penggunaannya diserahkan kepada Otorita/BP Batam.



Masalah lalu lintas perdagangan dan investasi jelas aturannya dengan UU 36/2000, dan Perpres 97/2014 secara tegas didelegasikan kepada BP Batam. Dalam pelaksanaannya justru ada beberapa yang diberikan BP Batam kepada Pemkot Batam misalnya IMB dan izin lingkungan. Namun, itu ialah kekeliruan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Area itulah yang terkadang menjadi masalah di lapangan. Ada kekeliruan sejarah yang harus diluruskan demi untuk pembangunan Batam ke depan. Pemerintah pusat dan daerah harus hati-hati melihat masalah itu dan jangan terbawa oleh kepentingan sekelompok ataupun seseorang atau mungkin ada kepentingan negara lain yang tidak menginginkan Batam maju dan berkembang seperti yang direncanakan pemerintah.



Disorientasi arah

Kalau kita mau melihat kembali ke belakang apa yang terkandung dari keputusan pemerintah menetapkan wilayah Batam (Barelang) menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) dengan membentuk kawasan industri yang berteknologi tinggi, tentu kita semua akan setuju bahwa pembangunan Batam harus dijauhkan dari kepentingan kelompok atau perorangan. Itu juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir banyak penyimpangan yang dilakukan, antara lain lahan dibagikan tanpa melihat tujuan penggunaan dan tujuan pengembangan wilayah Batam. Tidak jarang ditemukan pengalokasian lahan didasarkan pada kepentingan tertentu dan terjadi tumpang-tindih.



Demikian juga perizinan yang diberikan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan bahkan yang sudah ada untuk menunjang dan mempercepat pembangunan justru diberikan kepada pihak lain karena ingin mendapatkan dukungan untuk kepentingan tertentu. Administrasi dan kearsipan lahan amburadul, perencanaan atau planologi pengembangan wilayah Batam (Barelang) sudah ada dan dikacaukan dengan perencanaan pemkot sehingga tidak lagi cocok dengan Batam sebagai kawasan industri berteknologi tinggi. Lahan sebagai faktor produksi sudah banyak di tangan para spekulan sehingga harga lahan di secondary market sudah sangat mahal yang tidak memungkinkan bagi investor untuk invest di Batam.



Teridentifikasi sekitar 7.700 ha pada 2700 lokasi menjadi lahan tidur, ada yang sudah 28 tahun dibiarkan. Beberapa perizinan lain juga dipenggal seperti barang masuk untuk bahan baku industri ditangani Bea Cukai, sementara barang konsumsi untuk masyarakat ditangani BP Batam. Demikian juga untuk barang yang dibatasi harus mendapat persetujuan impor dari pusat (kementerian), padahal barang-barang yang dimaksud diperlukan untuk industri yang telah dan akan investasi di Batam. Pelabuhan laut sebagai pintu keluar-masuk barang tidak selayaknya sebagai pelabuhan internasional, tidak dilengkapi dengan crane dan banyak terjadi kebocoran. Demikian juga Bandara HND yang tidak dikelola secara profesional layaknya sebagai bandara internasional. Pengelolaan aset/barang milik negara yang tidak baik menyebabkan banyak aset yang telantar dan berpotensi merugikan negara.



Industri manufaktur

Rencana awal wilayah Batam (Barelang) diarahkan untuk kawasan industri teknologi tinggi, ternyata dalam perjalanan 40 tahun terakhir ini arahnya sudah tidak seperti yang direncanakan. Dari data statistik industri terdapat 715 industri di Batam. Dari jumlah tersebut industri yang berteknologi tinggi hanya sekitar 7%, berteknologi menengah tinggi 14%, dan berteknologi menengah rendah 78%. Dari populasi industri terlihat adanya penyimpangan dari rencana semula sehingga banyak terjadi kerusuhan dan demo buruh menuntut kenaikan upah yang berujung pada perusakan dan penyisiran (sweeping).



Kalau sejak awal direncanakan untuk kawasan industri berteknologi tinggi dan itu dijalankan dengan benar, persoalan buruh yang setiap tahun muncul dapat dipastikan tidak terjadi. Industri berteknologi tinggi menggunakan tenaga ber-skill dan tentunya pendapatannya akan jauh melebihi upah minimum. Persoalan lain juga terlihat dari peruntuk­an/pemanfaatan lahan. Ternyata dari total lahan (45 ribu ha) yang tersedia, sekitar 28,5% digunakan untuk pemukiman, industri hanya sekitar 16,6%, pariwisata 6,7%, perdagangan dan jasa lain 5,8%, hutan lindung 21,3% dan lain-lain. Jadi, terlihat perumahan (realestat) yang paling menonjol.



Dengan lahan yang terbatas, seharusnya hunian bertingkat yang dikembangkan. Dari data di atas jelas terlihat akan ke mana Batam ke depan? Pelabuhan laut hanya berkapasitas sekitar 350 ribu kontainer/tahun, sementara Johor sudah lebih dari 18 juta kontainer/tahun. Singapura, apalagi, sudah mendekati 40 juta kontainer/tahun. Itu juga menunjukkan tidak berkembangnya industri manufaktur di Batam. Ekspor bernilai rata-rata US$8 miliar/tahun dan Impor rata-rata sekitar US$6 miliar tidak ada kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.



FTZ atau KEK

Ada wacana mengubah kawasan FTZ Batam (Barelang) ke kawasan ekonomi khusus (KEK), dengan alasan FTZ sudah banyak ditinggalkan negara-negara di dunia. Mungkin perlu pemahaman apa itu FTZ, KEK, kawasan berikat (KB), bounded warehouse (BW), dan foreign trade zone, industrial zone (kawasan industri), dan lain-lain. Semua istilah tersebut ialah bentuk lain dari FTZ. Tujuannya pada dasarnya sama, yaitu memberikan fasilitas fiskal dan penyediaan infrastruktur untuk investasi dan berproduksi lebih efisien guna memenangkan persaingan di pasar dunia, peningkatan penerimaan devisa dan penciptaan lapangan kerja.



FTZ ialah yang pertama diperkenalkan dan biasanya mempunyai wilayah yang luas dan dilengkapi dengan pelabuhan. Wilayah FTZ biasanya tidak dipagar dan terpisah dari daratan lainnya atau kalau bersatu dengan daratan lainnya, akses ke wilayah tersebut dapat diawasi. Oleh karena itu, FTZ disebut kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sementara itu, bentuk lainnya muncul karena adanya kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman serta adanya keterbatasan lahan dan pelabuhan yang dimiliki oleh suatu negara. Terjadi inovasi dan kreativitas dalam bentuk yang lebih kecil. Daerah biasanya dikelilingi pagar sehingga betul-betul fasilitas fiskal yang diberikan hanya dipakai perusahaan atau industri yang berlokasi dalam wilayah tersebut. Selain itu, pelabuhan laut tidak hanya didedikasikan untuk KEK, KB, BW, dan industrial zone, tetapi juga dipakai industri lainnya yang ada di luar kawasan tersebut.



Jadi, memang sangat berbeda dengan FTZ/kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Akan sangat rumit kalau kita ingin mengubah apa yang telah ada dan dampaknya cukup luas tidak hanya dari biaya, tetapi juga sosial, politik, hukum. Khususnya kepastian hukum bagi investor/industri yang telah ada dan akan masuk di kawasan FTZ. Perlu pertimbangan yang matang untuk melakukan perubahan status dari FTZ ke KEK atau bentuk lainnya. Yang dibutuhkan para investor/pengusaha sesungguhnya ialah penguatan kelembagaan dan regulasi serta tambahan insentif untuk memperkuat dan menarik investor baru masuk ke kawasan FTZ. Keutuhan Barelang juga perlu dipertahankan bukan saja dari segi ekonomi, melainkan juga dari kepentingan pertahanan dan keamanan.



Back to basic

Sudah saatnya pemerintah memikir ulang dan kembali ke rencana awal (back to basic) rencana tersebut sangat strategis dan smart untuk Indonesia bisa dipandang bangsa-bangsa lain di dunia. Letak Batam (Barelang) yang sangat strategis dari segi ekonomi maupun dari segi pertahanan dan keamanan. Apalagi sekarang ini adanya ancaman di Laut China Selatan Kepulauan Natuna. Secara geografis wilayah Batam inilah satu-satunya yang sudah mempunyai semua fasilitas logistik untuk dapat digunakan operasi militer kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. Fasilitas yang ada sudah sangat memadai dan dapat digunakan sebagai penggunaan ganda (dual use). Kalau negara dalam keadaan aman fasilitas yang ada dapat dipakai untuk kepentingan ekonomi, tetapi kalau negara dalam keadaan bahaya atau ada ancaman, fasilitas yang ada dapat digunakan untuk logistik militer.



Mari kita duduk, lihat kembali dan lepaskan semua kepentingan, tata ulang serta jalankan peraturan dan perundang-undangan tentang kawasan Barelang ini, yaitu UU 36/2000 jo UU 44/2007 sebagai UU yang sifatnya khusus. Perkuat lembaga yang sudah ada, yaitu Badan Pengusahaan Batam--dahulu dikenal Otorita Batam. Hindarkan semua pertentang­an atau perebutan kewenangan dan buat kembali Batam ini tetap menjadi FTZ plus karena perlu ditambah insentif-insentif lain untuk dapat bersaing dengan kawasan serupa di ASEAN dan Asia Pasifik.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...lan/2017-08-08

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Batam di Persimpangan Jalan Sneijder Ikuti Jejak Balotelli

- Batam di Persimpangan Jalan Yoshi dan Peter Sudarso Bangga Berbatik

- Batam di Persimpangan Jalan Bisnis Digital Dongkrak Pertumbuhan Telkom