Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7). Kedua partai belum berkoalisi, tapi sama-sama menolak UU Pemilu.
Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) belum menghasilkan kesepakatan koalisi.

Menurut SBY, kedua partai sepakat mengawal kerja pemerintah. Pengawalan itu akan dilakukan lewat kerja sama dan meningkatkan komunikasi. "Sah, meski pun tidak dalam bentuk koalisi," kata SBY Kamis (27/7) malam usai bertemu dengan Prabowo, seperti dikutip dari Kompas.com.

SBY memaparkan, selama ini sudah dikenal Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Tadi koalisi itu sudah berubah dan bergeser secara fundamental. "Maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," ujar SBY.

Prabowo, usai jamuan makan itu berkelakar jika intelijen SBY masih kuat. Sehingga SBY tahu kelemahan Prabowo adalah nasi goreng. "Asal dikasih nasi goreng pasti setuju saja," ujar Prabowo di Cikeas, Bogor, Kamis (27/7), seperti dikutip dari detikcom.

Berkat nasi goreng, Prabowo sepakat kedua partai menjalin kerja sama, mengawal kerja pemerintah.

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo Kamis pagi, sebelum pertemuan itu digelar menyatakan pertemuan antar tokoh politik baik baik saja. Sama baiknya dengan pertemuan antar partai politik.

"Pertemuan apa pun itu baik. Asalkan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara," ujar Jokowi, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Bukan pada kepentingan pribadi atau golongan, melainkan berorientasi ke kepentingan bangsa dan negara.

Namun tampaknya pertemuan itu bukan untuk kepentingan bangsa. SBY menjelaskan, pemicu pertemuan adalah Undang-Undang Pemilu yang disahkan pekan lalu.

SBY menilai pertemuannya dengan Prabowo menjadi luar biasa karena kedua petinggi partai politik ini merasa dalam 'satu kubu' menyikapi pengesahan UU Pemilu pada rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 lalu.

"Gerindra, Demokrat, PAN, PKS berada dalam, tanda kutip, satu kubu. Yang tidak menyetujui dikukuhkannya rancangan Undang-Undang Pemilu yang sudah sah karena sudah disetujui oleh DPR RI," ucap SBY.

Satu poin yang banyak dipersoalkan partai adalah, ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold. Ambang batas ini menyatakan, partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden jika memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional Pemilu 2014.

Sesuai dengan perolehan suara pemilu legislatif 2014, Gerindra dan Demokrat perolehan kursi DPR tak mencapai 20 persen. Gerindra meraup suara 4 juta atau sekitar 13 persen, sedangkan Demokrat 3,5 juta atau sekitar 10,8 persen.

Menurut Prabowo, ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Gerindra tak mau mengikutinya. "Menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Saat pengesahan UU Pemilu dalam rapat paripurna di DPR pekan kemarin, fraksi Demokrat dan Gerindra kompak menentang ambang batas itu. Mereka memilih meninggalkan sidang (walk out). Usulan mereka, ambang batas pencalonan presiden dipasang pada angka 0 persen. Artinya, semua partai boleh mengajukan calon presiden versi mereka sendiri.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...olak-uu-pemilu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Indonesia ingin perkecil risiko proyek kereta cepat

- Kenapa Sri Mulyani urus penyelundupan narkoba

- Ombudsman turun tangan dalam kasus beras Maknyuss