Tak Ingin Rugi, Jokowi Minta Proyek Kereta Cepat Didetailkan


TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rapat terbatas perihal proyek kereta cepat, Presiden Joko Widodo meminta hitung-hitungan investasi proyek tersebut didetailkan. Penyebabnya, Jokowi tidak ingin risiko dari investasi di proyek tersebut terlalu besar sehingga merugikan pemerintah.

"Presiden meminta investasinya didetailkan kembali karena ini kan business to business. Kemarin presentasenya Indonesia 60 persen, Cina 40 persen. Dia minta, kenapa Indonesia gak 10 persen saja, toh barangnya di Indonesia," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa, 25 Juli 2017.

Simak: Jawa Barat Minta KCIC Revisi Penetapan Lokasi Kereta Cepat

Sebagaimana diketahui, pengembalian nilai investasi dari proyek senilai US$ 5,9 miliar itu masih belum pasti hingga saat ini. Beberapa hal yang kerap disebutkan adalah investasi akan kembali dari transit-oriented development (TOD) dalam waktu empat tahun.


Basuki melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga meragukan nilai investasi bisa kembali dalam empat tahun via TOD. Apalagi, hitungan yang menjadi dasar belum pernah ia lihat. Sepengetahuan Jokowi, kata Basuki, nilai investasi baru bisa kembali dalam waktu 10-15 tahun. Jika bisa dalam empat tahun, ia meragukan pemasukannya dari mana saja.

"Misalnya untuk MRT (mass rapid transit), itu kalau ada apa-apa, kerugiannya ditutup lewat ERP (electronic road pricing). Kalau yang ini, dari mana? TOD saja? Kok bisa. Beliau minta itu didetailkan," ujar Basuki. Basuki menambahkan, Presiden Jokowi meminta hitungan terbaru sudah siap dalam sepekan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

Secara terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan bahwa komposisi saham untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung masih sama. Namun, ia tidak menutup kemungkinan komposisi saham itu berubah.

"Kalau memang dari pihak kita ingin menurunkan saham, juga diperbolehkan (dari 60 persen, 40 persen). Nah, apakah mereka mau ambil, itu kami perlu bicara dengan Kementerian Perhubungan dulu," ujar Rini.

Rencananya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan membentang dari Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar di Bandung, Jawa Barat. Adapun dua stasiun itu akan dipisahkan oleh dua stasiun lain, yaitu Karawang dan Walini. Panjang totalnya, sekitar 142 kilometer.

ISTMAN M.P.
https://m.tempo.co/read/news/2017/07...at-didetailkan


Rekayasa bagian rawan itu yg bikin bengkak biaya!

Penjaraken saja