JPP, JAKARTA - Pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 difokuskan pada empat program prioritas. Yaitu, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular.

Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menggelar rapat koordinasi di kantornya yang membahas stunting. Hadir dalam rapat koordinasi itu adalah Menteri Kesehatan Nila F Moelok.  

Usai rakor, Menteri Puan mengatakan, kasus balita  dengan gizi buruk kronis (stunting), setiap tahun turun. Namun pemerintah harus mengintervensi karena jumlah bayi stunting masih tinggi. Penanganan stunting, tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

“Ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dilakukan bersama-sama. Ini momentum bagaimana mengintegrasikan program di kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah masalah stunting. Kami melibatkan beberapa kementerian seperti Kemendes, Kemenkes, lalu Bappenas dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kemendagri juga saya libatkan,” kata Menteri Puan, dalam keterangan pers, Senin (24/7/2017).

Penyebab stunting banyak faktor seperti gizi buruk, sanitiasi dan akses air bersih yang buruk. Oleh sebab itu, persoalan santisasi dan askes menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR. Sementara itu, Menkes Nila mengatakan, stunting harus diatasi karena selain mengakibatkan pertumbuhan tubuh balita menjadi pendek juga berdampak kepada kecerdasan. 

“Sebenarnya stunting tidak hanya gizi.  Stunting juga meningkatkan risiko obesitas. Obesitas terkait penyakit menular,” ujar Nila.

Menteri Puan mengatakan, ada 4 kabupaten/kota yang kepala daerahnya memiliki komitmen untuk mengatasi stunting. Keempat 4 kabupaten/kota itu menjadi contoh bagi wilayah lain untuk menurunkan kasus stunting. Empat kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banggai, Klaten dan Lombok Barat dan Lombok Timur.

“Target 2019 stunting berkurang signifikan. Tahun 2017,  prevalensi balita pendek di delapan kabupaten/kota masih tinggi. Tahun 2017, belum kami tentukan tetapi ada 50-150 kabupaten/kota akan kami intervensi secara menyuluruh seperti 4 kabupaten/kota. Kenapa belum ditentukan karena saya baru meminta Bappenas mengintegrasikan semua program stunting. Target tahun 2019, WHO  minta 20 persen. Kalau sekarang posisi kita di 27, 5 persen. Ada beberapa di daerah menurun di bawah 20 persen,” tegasnya.

"Saya menugaskan Bappenas mensikronkan, menyatukan, dan mengintegrasikan kabupaten kota yang masuk wilayah stunting. Program perbaikan gizi, perbaikan sanitasi dan program hidup sehat masuk kedalam integrasi yang ada," ujar Menteri Puan.

Adapun upaya untuk menurunkan kasus stunting adalah peningakatan ASI eksklusif, pencegahan anemia pada ibu hamil, peningkatan sanitasi dan akses air bersih, sosialiasi gerakan berperilaku hidup sehat. (rri)

Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/kesehata...i-bersama-sama

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Digagas 40 Tahun Lalu, Pembangunan SPAM Umbulan Akhirnya Dimulai

- Anggaran Turun Rp60 M, Kementerian PMK Ambil Langkah Sesuai Inpres

- Redenominasi Rupiah, Menko Darmin: Saat Ini Momen yang Tepat