Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan pajak, Handang Soekarno, memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/7).
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, Senin (24/7/2017). Handang juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut agar Handang dipidana penjara selama 15 tahun. Handang juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun, mengatakan majelis hakim menilai perbuatan Handang tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Meski demikian, Handang mau mengakui perbuatan, merasa menyesal dan belum pernah dihukum.

Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar US$148.500 atau senilai Rp1,9 miliar. Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Pengadilan tindak pidana korupsi telah menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan terhadap Rajamohanan pada Senin (17/4/2017) lalu.

Hakim berpendapat, Rajamohanan memberikan uang kepada Handang sebagai pejabat di Ditjen Pajak, agar membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Uang yang diberikan kepada Handang baru sebagian, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp6 miliar.

PT EKP memiliki sejumlah masalah pajak yaitu pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak, Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus.

Awalnya, Rajamohanan bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv pada 21 September 2016 dan menyampaikan permohonan pembatalan STP PPN kepada Dirjen Pajak.

Pada 28 September 2016, karena permasalahan pajak PT EKP tidak dapat diselesaikan Muahmamd Haniv, maka seorang pihak swasta Direktur Utama PT Bangun Bejana Baja, Rudy Prijambodo Musdiono memberi saran agar Rajamohanan menemui Handang yang jabatannya dianggap lebih tinggi.

Rajamohanan meminta bantuan Arif Budi Sulistyo, adik dari Iriana, istri Presiden Joko Widodo dan menjadi Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, dengan mengirimkan dokumen melalui aplikasi Whatsapp yang diteruskan ke Handang. Atas permintaan itu Handang menyanggupi proses permintaan pembatalan STP yang diajukan Rajamohanan.

Pada Oktober 2016, Rajamohanan bertemu Handang di sebuah restoran. Rajamohanan menanyakan tentang surat permohonan pembatalan STP. Handang menjawab prosesnya lancar dan bahwa dapat membantu untuk mempercepat proses pembatalan STP PPN PT EKP.

Dari pertemuan itu, disepakati dana setoran untuk Handang sebesar Rp6 miliar. Dana itu merupakan 10 persen nilai pokok STP PPN sebesar Rp52 miliar dan ditambah Rp1 miliar. Penyidik KPK menangkap tangan Handang dan Rajamohanan di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 November 2016.

Deretan pegawai pajak terpidana korupsi

Vonis terhadap Handang Sokarno itu semakin menambah panjang daftar pegawai pajak yang terjerat dan menjadi terpidana korupsi. Pegawai pajak yang terkena jerat korupsi dan paling menyedot perhatian adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Gayus divonis atas banyak perkara yang menjeratnya. Ia dihukum 12 tahun untuk korupsi pajak dalam kepengurusan PT Surya Alam Tunggal, dua tahun dalam kasus paspor palsu saat bepergian ke luar negeri selama masa hukuman.

Gayus juga divonis delapan tahun untuk penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Dalam kasus gratifikasi, kepemilikan uang USD659.800 dan SGD9,68 juta, dan menyuap petugas Rutan Mako Brimob, Gayus pun divonis delapan tahun.

Pada Agustus 2013, Mahkamah Agung menolak kasasi Gayus dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. Dengan putusan itu, total hukuman yang diterima Gayus adalah 30 tahun pidana penjara.

Gayus di usianya yang terbilang muda (30-an) telah menyita perhatian publik tentang adanya mafia pajak. Dugaan mafia pajak muda itu diperkuat dengan munculnya Dhana Widyatmika.

Dhana, lahir pada 3 April 1974, merupakan pegawai pajak golongan IIIC. Ia bekerja sama dengan Herly Isdiharsono mantan Koordinator Pelaksana PPn Perdagangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah, Jakarta Barat saat menangani pengurusan pajak PT Mutiara Virgo.

Mereka kongkalikong sehingga utang pajak PT Mutiara Virgo senilai Rp128 miliar hanya tercatat menjadi Rp3 miliar. Pada 9 November 2012, Dhana dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis itu diperberat di tingkat banding menjadi 10 tahun pada awal 2013. MA kembali memperberat hukuman Dhana menjadi 13 tahun penjara.

Adapun Herly, awalnya hanya dovonis 6 tahun oleh Pengadilan Tipikor dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 4 Juni 2013. Hukuman Herly berlipat dua ketika MA memutuskan hukumannya menjadi 12 tahun penjara pada 2013.

Pegawai pajak lain yang terjerat korupsi adalah Bahasyim Assifie, bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim dihukum 12 tahun penjara pada November 2011.

Beberapa nama lainnya adalah dua penyidik pajak Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto yang divonis 9 tahun penjara, penyidik pajak Pargono Riyadi yang divonis 4 tahun 6 bulan, serta tiga pegawai pajak Kebayoran Bayu Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana yang divonis masing-masing 5 tahun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-pegawai-pajak

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 73 titik api terdeteksi, indikasi kebakaran menguat

- Jika Pak Ogah menjadi pengatur lalu lintas

- Netanyahu tertekan kecaman dunia ihwal bentrok di Al-Aqsa