Foto ilustrasi, polisi mengatur lalu lintas kendaraan pemudik yang akan memasuki tol di pintu keluar tol Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (29/6). Polda Metro berencana merekrut Pak Ogah untuk mengatur lalu lintas di Jakarta.
Polda Metro Jaya berniat merekrut warga sipil yang biasa mengatur di jalanan, yang biasa disebut 'Pak Ogah' untuk membantu mengurai semrawutnya lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya berencana merekrut mereka.

Ditlantas sudah menyurati Satlantas di wilayah Jakarta untuk mendata Pak Ogah yang biasa ada di persimpangan jalan.

Direktur Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyatakan, banyak tenaga-tenaga yang bisa membantu polisi mengatur lalu lintas, tapi tidak sesuai.

Maka, polisi akan mengkoordinir dan mengakomodir para pak Ogah dan memberi mereka nama Supeltas. "Sukarelawan pengatur lalu lintas," ujar Halim saat dihubungi detikcom, Sabtu (22/7).

Rencana perekrutan ini masih dalam penggodokan. Halim mengatakan, pihaknya sudah menyurati Satlantas di wilayah Jakarta untuk melakukan pendataan 'Pak Ogah' yang biasa ada di persimpangan jalan.

Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, mengatakan ide merekrut Pak Ogah itu bagus, kalau mereka memang bisa membantu mengurai kemacetan. "Tapi ya itu ketentuannya harus jelas dulu," ujar Tigor saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (23/7).

Misal, apa tugas mereka, apakah tugas ini hanya sementara atau apakah fungsi mereka akan membantu atau malah merugikan.

Menurut Tigor, Pak Ogah umumnya membantu kelancaran di jalan Tapi kadang mereka hadir pada tempat yang tidak diperlukan. Contohnya mereka hadir di persimpangan atau jalan yang sudah lancar untuk mencari uang.

Halim menyebut, Supeltas nanti akan ditempat di wilayah yang sangat mengganggu arus lalu lintas, yang tidak tergapai polisi lalu lintas. "Simpang-simpang wilayah banyak, itu yang kami prioritaskan seperti di kampung-kampung atau antarkota," sebut Halim.

Perekrutan ini didasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga mengatur soal partisipasi masyarakat dalam kelancaran lalu lintas.

Dalam pasal 256 aturan itu disebut, masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ini berharap, jika benar Pak Ogah jadi direkrut, mereka ditempatkan memang pada pos-pos yang membutuhkan.

Selain itu, mereka harus diberi seragam agar mudah dikenali pengguna jalan. Darmaningtyas, pendiri LSM Institut Studi Transportasi (Instran) menilai, masalahnya bukan hanya seragam. "Masalahnya adalah siapa yang menanggung upah mereka," ujarnya, Minggu (23/7).

Jika masyarakat yang harus memberi upah, berarti tidak ada perubahan dengan kondisi saat ini. "Tapi kalau mau diformalkan, mungkin upahnya dari Pemerintah Provinsi atau pihak mana," jelasnya.

Soal upah ini, dalam praktiknya justru membuat kemacetan baru. Sering kali Pak Ogah mendahulukan pengguna jalan yang memberi uang. "Kalau tidak memberi, tidak didahulukan," kata dia.

Jika upah masih dibebankan pada pengguna jalan, maka masalah kemacetan masih akan membayangi jalanan Jakarta.

Jakarta adalah kota paling macet kedua di Asia. Menurut INRIX sebuah lembaga internasional yang melakukan penelitian transportasi dan kemacetan di dunia, dalam setahun pengguna jalan Jakarta pada 2016 membuang waktu di jalanan hingga 55 jam. Kedua setelah Bangkok, yang waktu pengguna jalannya sia-sia hingga 64,1 jam setahun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ur-lalu-lintas

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 73 titik api terdeteksi, indikasi kebakaran menguat

- Netanyahu tertekan kecaman dunia ihwal bentrok di Al-Aqsa

- PNS anggota HTI dipersilakan mundur