indonesiaupdateAvatar border
TS
MOD
indonesiaupdate
Kementerian PUPR Komitmen Percepat Pembangunan Infrastruktur di Riau



JPP, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau, di mana percepatan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing di wilayah tersebut. Terlebih, Provinsi Riau masuk dalam Wilayah Pengemabangan Strategis (WPS) 2, yakni WPS Medan–Tebing Tinggi–Dumai–Pekanbaru.

"Dengan konsep WPS, diharapkan pembangunan infrastruktur akan lebih terfokus dan memberikan efek berantai ke kawasan sekitarnya, apalagi dengan terbatasnya kapasitas fiskal negara dalam membiayai belanja infrastruktur," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/7/2017).

Untuk meningkatkan konektivitas, Presiden Joko Widodo melalui Perpres 117 Tahun 2015 yang merupakan revisi Perpres 100 Tahun 2014 telah menugaskan PT Hutama Karya antara lain untuk membangun jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 km sebagai bagian dari Tol Trans Sumatera, yang terbagi menjadi enam seksi dengan nilai investasi Rp58 triliun dan target selesai pada tahun 2019.

Keenam seksi tersebut yakni seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), seksi II Minas-Petapahan/Kandis Selatan (24 km), seksi III Petapahan-Kandis Utara (17 km), seksi IV Kandis-Duri Selatan (26 km), seksi V Duri Selatan-Duri Utara (28 km), dan seksi VI Duri Utara-Dumai (25 km). Saat ini progres pembebasan lahan tol tersebut sudah 46,14 persen dan sudah dimulai konstruksi awal.

Disebutkan, jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dua pusat kegiatan ekonomi nasional, yakni Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota dengan industri perminyakan yang maju dan agrobisnis.

Sementara dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Riau, Kementerian PUPR pada tahun 2016 telah menyelesaikan pembangunan dua embung di Kota Pekanbaru.

Embung pertama dibangun di Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru dengan anggaran sebesar Rp 11,97 miliar. Kemudian juga telah rampung Embung Payung Sekaki yang cukup besar dengan volume tampung mencapai 67.550 m3. Kedua embung ini menjadi sumber air baku bagi Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Di kabupaten Rokan Hulu, melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III, pada tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan Saluran Interkoneksi Osaka untuk mengairi sawah seluas 2.246 hektar dengan anggaran sebesar Rp20 miliar.

Sementara di Kabupaten Indragiri Hulu telah selesai dibangun tahun lalu berupa kolam tandon air, intake, dan jaringan pipa transmisi di Lubuk Batu Jaya dengan biaya sebesar Rp15,8 miliar.

Sedangkan pada sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Tahun 2016 Kementerian PUPR telah selesai membangun satu tower (56 unit) rusunawa mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, satu tower (96 unit) untuk MBR di Kabupaten Indragiri Hilir, satu tower (90 unit) untuk MBR di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan satu tower (47 unit) rusunawa untuk Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun rumah khusus (rusus) untuk hunian anggota TNI AU di Kota Pekanbaru sebanyak 10 unit dan Rusus Polri di Kabupaten Siak dan Indragiri sebanyak 9 unit, serta 100 unit rusus untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tidak hanya membangun rusun dan rusus, untuk mencapai target program sejuta rumah di Riau, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan rumah bersubsidi, yakni di Perumahan Griya Setia Bangsa, di mana jumlah rumah yang akan dibangun adalah 1.147 unit dan saat ini telah selesai pembangunannya sebanyak 712 unit dengan tipe 36/108.

Penanganan kawasan kumuh juga menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Riau. Kementerian PUPR akan melakukan penataan kawasan kumuh di dua kawasan prioritas, yakni di Kecamatan Senapelan dan Lima Puluh.

Tiga kelurahan di Kecamatan Senapelan yang akan ditata yakni Kampung Baru, Kampung Bandar, dan Kampung Dalam, dengan luasan mencapai 284 ha. Sedangkan di Kecamatan Lima Puluh, penataan dilakukan di Kelurahan Pesisir dan Tanjung Rhu yang dihuni oleh para nelayan dengan luas 254 ha.

Melalui penataan kawasan kumuh ini, masyarakat diharapjan akan dapat memiliki hunian yang lebih tertata dan bersih sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (pupr)

Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...ruktur-di-riau

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Pengembangan Potensi Indonesia Melalui Konektivitas Tol Laut dan Udara

- Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Papua Barat

- Survei ICW dan Gallup Tunjukkan Rakyat Puas, Presiden: Tugas Kita Bekerja

0
323
0
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan