JPP, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Bara, yang tertuang dalam dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 31 Sorong-Manokwari dan WPS 32 Manokwari-Bintuni.

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi, dan wilayah,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7/2017).

Pada tahun ini, Kementerian PUPR telah menganggarkan sekurangnya Rp2,23 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas, permukiman dan, perumahan di Provinsi Papua Barat, di mana beberapa infrastruktur strategis telah rampung dibangun, sementara lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Guna mendukung ketahanan air dan pangan, telah selesai pembangunan Bendung Wariori di Kabupaten Manokwari pada tahun 2016, yang dilengkapi saluran irigasi primer sepanjang 1 Km, guna mengairi sawah seluas 1.400 hektar dari 3.450 hektar sawah potensial. Pembangunannya menghabiskan alokasi anggaran Rp237,5 miliar melalui kontrak pekerjaan tahun jamak sejak 2013 hingga 2016.

Bendung lainnya di Kabupaten Manokwari yang sudah selesai tahun lalu adalah Bendung Oransbari yang mampu mengairi areal persawahan seluas 3.016 hektar, di mana saat ini sudah berfungsi mengairi 700 Ha untuk 450 petani. Keberadaan Bendung tersebut mendukung program peningkatan produksi pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku di wilayah tersebut.

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Papua Barat juga telah menyelesaikan revitalisasi sungai Klagison di Kota Sorong dengan total anggaran Rp19,56 miliar dan pembangunan pengaman Pantai Tanjung Kasuari dan Supraw sebesar Rp13,22 miliar.


Peningkatan Konektivitas di Papua Barat

Sementara itu, untuk mendukung konektivitas di bidang pembangunan jalan, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat saat ini tengah menyelesaikan Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua bagian barat. Hingga kini telah dicapai pembangunan jalan sepanjang 1.058,76 km dari total panjang 1.070,62 km dan ditargetkan akan terbuka seluruhnya pada tahun ini.

Pada segmen 1, ruas Sorong-Maybrat-Manokwari (594,81 km) hingga akhir tahun 2016 kondisinya sudah teraspal sepanjang 459,93 km dan sisanya masih dalam kondisi perkerasan tanah sepanjang 134,88 km.

Di ruas itu juga dibangun sebanyak 144 jembatan dengan total panjang 4.969,70 meter, di mana hingga 2016, sudah terbangun 135 jembatan dan dilanjutkan pada 2017 pembangunan lima jembatan dengan total panjang 115 meter, sementara sisanya dilanjutkan pada 2018.

Sedangkan pada segmen 2 ruas Manokwari-Wameh-Wasior-Batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 km, hingga tahun 2016 sepanjang 147,99 km sudah teraspal dan sisanya 315,96 km masih dalam kondisi perkerasan tanah. Direncanakan pada ruas tersebut akan dibangun sebanyak 263 buah jembatan dengan total panjang 6.421,90 meter.

Dari 263, sebanyak 68 jembatan telah rampung pada tahun 2016 dan sebanyak 195 jembatan dilanjutkan pembangunannya hingga tahun 2018. Ruas jalan ini sudah terbuka seluruhnya, namun masih membutuhkan perbaikan geometri dan penanganan jembatan di beberapa lokasi.

Sementara untuk ruas lingkar Sorong-Pelabuhan Arar, sudah dalam kondisi beraspal sepanjang 15,55 km dan 34,64 km dalam kondisi perkerasan tanah.

Untuk mendukung konektivitas ke Pelabuhan Arar yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kementerian PUPR juga tengah membangun jalan lingkar Sorong menuju Pelabuhan Arar sepanjang 50,19 km.

Jalan tersebut terbagi dua segmen, yaitu segmen 1 dari Aimas (KM 18) ke Pelabuhan Arar sepanjang 17,6 km dan Segmen 2 mulai dari Aimas melingkari Kota Sorong ke daerah Soka sepanjang 32,59 km.


Dukungan Terhadap Kawasan Raja Ampat Sebagai Destinasi Wisata

Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Lingkar Raja Ampat sepanjang 342 km untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Namun, panjang jalan yang dapat dibangun hanya 228,39 km, sementara sisanya sepanjang 113,61 km masuk dalam wilayah cagar alam.

Kondisi Jalan Lingkar Raja Ampat yang sudah teraspal mencapai 35,77 km, di mana 96,43 km masih berupa perkerasan tanah dan sisanya 209,8 km belum terbuka. Pada 2017 ini ditargetkan ada tambahan jalan yang beraspal sepanjang 37,77 km dan 97,76 km perkerasan batu.

Sementara di bidang perumahan, Kementerian PUPR juga telah membangun sejumlah rumah khusus yang diperuntukan bagi Polri di Kabupaten Sorong, TNI di Kota Sorong, nelayan di Teluk Mayalimbit Raja Ampat, rumah khusus di Distrik Batanta Selatan Raja Ampat, dan mendukung perumahan Green Sorong bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Sorong. (pupr)

Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...an-papua-barat

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintahnya

- Menteri PUPR Terima Penghargaan dari Perhimpunan Insinyur Sipil Jepang

- Presiden: Ruas Tol Balikpapan-Samarinda Selesai Desember 2018