JPP, JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) 2017-2022 di Jakarta, Kamis (19/7/2017).

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan DK OJK 2017-2022 sesuai dengan Keputusan Presiden 87/P.2017 yang ditandatangani pada 18 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DK OJK.

Sesuai Kepres 87/2017,  Ketua dan Anggota DK OJK 2017-2022 mulai berlaku 20 Juli 2017, dan sekaligus memberhentikan dengan hormat dari Anggota DK OJK 2012-2017.

Mereka yang dilantik adalah Wimboh Santoso sebagai Ketua DK OJK sementara Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai anggota.

MA juga mengambil sumpah dua anggota ex-officio, yaitu Mirza Adityaswara dari Bank Indonesia dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Jabatan ex-officio sendiri merupakan jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

"Saya bersumpah bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," kata Wimboh.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pembagian bidang selain Ketua akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang akan dilakukan pada Kamis sore.

Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang baru saja dilantik, Wimboh Santoso, menjanjikan efisiensi anggaran internal cukup signifikan, salah satunya dengan menurunkan anggaran mobil dinas dengan tidak menggunakan fasilitas mobil kelas satu bagi pimpinan.

Kepada awak media Wimboh Santoso  mengatakan bisa saja mobil dinas Anggota Dewan Komisioner OJK berasal dari mobil sewaan.

"Yang jelas mobilnya tidak Mercedes lagi, tentunya yang bisa kita sewa sehingga artinya perjalanan dinas sangat selektif, yang bisa memberikan nilai tambah," kata Wimboh setelah rapat perdana DK OJK yang menghabiskan waktu enam jam. (Ant)

Sumber : https://jpp.go.id/keuangan/pasar-mod...ikan-efesiensi

---

Kumpulan Berita Terkait KEUANGAN :

- Redenominasi Rupiah, BI Minta Dukungan Pemerintah

- Ini Penjelasan BI Terkait Isu Penolakan Rupiah di Luar Negeri

- Semua Bisa Jadi Diplomat, Kemlu Bumikan Diplomasi Indonesia di Dunia