Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai penetapan tersangka Setya Novanto sama seperti kejadian yang menimpa mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG). Ia menyebut penyidikan perkara Setya tidak logis.

Fahri mengatakan, penetapan Setya sebagai tersangka juga serupa dengan kasus Nunun Nurbaeti dan Miranda Goeltom dalam kasus cek perjalanan.

"Saya menduga kasusnya Pak Novanto seperti kasusnya Nunun dan Miranda dimana ceritanya sudah cukup lama dengan tidak menonjolkan dua alat bukti,"kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/7).

Fahri mengaku sempat mempertanyakan soal bukti baru kepada Setya terkait kasus yang membelitnya. "Dikatakan tidak ada sesuatu yang baru, hanya pada pernyataan-pernyataan dari hasil persidangan yang sifatnya peristiwa pertemuan-pertemuan," katanya.

"Cerita ini sudah panjang sama dengan cerita BW (Bambang Widjojanto) dan AS (Abraham Samad) yang menetapkan BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka," kata Fahri.

Fahri mengaku prihatin dengan penetapan tersangka yang terkesan mendadak ini. Dia juga menyatakan keprihatinan kepada kinerja KPK.

Untuk itu, kata Fahri, pimpinan dewan akan menggelar rapat esok hari. Rapat pimpinan itu akan memutuskan situasi yang dihadapi pascapenetapan tersangka Setya Novanto.

"Tentunya kami akan membaca kembali ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan tatib terkait apa yang akan dilakukan ke depan," ujarnya.

Selama ini, kata Fahri, sejak dijerat kasus e-KTP tugas kenegaraan Setya sebagai pimpinan dewan sudah banyak didelegasikan kepada pimpinan lainnya.

"Fungsi internalnya mewakili pertemuan-pertemuan dengan rapat-rapat kenegaraan dan tanda tangan peresmian, dan fungsi DPR nyaris tidak terganggu sama sekali," kata dia.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

"KPK tetapkan saudara SN, anggota DPR RI sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).