PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Pihak Kemendikbud terus berupaya melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait.



"Jadi, soal perpres masih terus kita bahas dengan pihak terkait, kementerian atau lembaga," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad saat dihubungi, kemarin (Kamis, 22/6).



Hamid mengungkapkan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Kementerian Agama (Kemenag), dan pihak sekolah dan madrasah pada Senin (19/6).



Salah satu agenda rakor tersebut yakni rencana penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Sekolah Lima Hari (full day school/FDS). Menurut Hamid, rakor tersebut merupakan sinergi antara sekolah dan madrasah diniah.



"Kita menyinergikan sekolah 8 jam dan bisa bekerja sama dengan madrasah yang sudah punya izin operasional dan menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan Kementerian Agama," kata Hamid.



Pihaknya tidak mendukung kerja sama sekolah dengan madrasah diniyah yang tidak direkognisi Kemenag. Hal ini guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, yang diduga telah disusupi ajaran radikal.



Menurut Hamid terdapat sekitar 6 juta anak-anak dari sekolah umum dan terbanyak tingkat SD yang sekolah sore di madrasah diniah di berbagai jenjang.



Staf Khusus Mendikbud Bidang Regulasi Chatarina Girsang mengatakan untuk sementara perpres yang dibahas masih mengacu pada Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Guru dan Pendidikan Karakter.



Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyatakan perlu peningkatan perbaikan penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Yakni dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Menurut dia, terapi yang paling baik ialah pendidikan karakter sejak dini.



Dia mengatakan, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk manusia. "Kami mendukung upaya pendidikan karakter. Kadang upaya yang kita lakukan sudah baik, belum tentu semua orang faham. Maka kita akan cari yang terbaik, agar bisa diterima masyarakat," ujar Ma'ruf di sela-sela rakor itu.



Menurut Ma'ruf, upaya pendidikan karakter yang baik adalah dapat mengedukasi masyarakat. Hemat Ma'ruf, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah cukup baik dan komprehensif.



Menurut Ma'ruf, pembahasan perpes melibatkan kemendikbud, ormas Islam, Kemenag, Kemdagri. Agar program bisa berjalan dengan optimal. Selain dapat memperkaya regulasinya. "Kami berharap perpres ini punya kekuatan, lebih punya daya tekan dalam pelaksanaannya," tukasnya.



Dinaikkan

Sementara, itu Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menegaskan, Permendikbud tidak dibatalkan, tapi dinaikkan menjadi perpres. Sejak awal, dikatakan Muhadjir pihaknya telah mengusulkan perpres.



Akan tetapi, surat dari Mensesneg menyebutkan cukup dengan Permendikbud. "Jadi, ini momentum untuk mempererat Kemendikbud dan Kemenag, karena banyak agenda pendidikan yang harus diselesaikan bersama," ujarnya. Dia meminta, semua aspirasi dapat didengar. Sehingga tidak ada lagi salah paham. (H-1)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...nag/2017-06-23

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Trans Jakarta Terus Diupayakan Ramah Untuk Difabel

- Juli, Indonesia akan Klarifikasi soal Sawit ke Uni Eropa

- Pemerintah Tetap Terapkan Kebijakan Lelang Gula Rafinasi