TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Mengendarai sepeda motor matik dua siswa berseragam SMP berbincang di parkir sebuah SMA Negeri di barat Kota Semarang.

Mereka membawa seberkas dokumen, termasuk di dalamnya Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM.

Tribun Jateng mencoba bertanya kepada Sari, sebut saja demikian, ia mengaku disuruh orangtuanya mengurus SKTM sebelum mendaftar SMA. Saat mengurus SKTM sempat ditanya petugas kelurahan.

"Saya ditanya punya Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Miskin atau apa gitu, saya kan engga tahu, tapi ditandatangani juga kok," jelasnya, Rabu (14/6/2017).

Apakah orangtuanya termasuk keluarga ekonomi tidak mampu? Sari hanya menggeleng dan menjawab tidak paham. Ia hanya diminta orangtuanya dan melaksanakan perintah orangtua.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Utamanya terkait adanya pemalsuan SKTM.

Menurut Ganjar banyak siswa dari keluarga kaya tetapi mengaku dari keluarga miskin demi bisa masuk sekolah negeri.

"Saya minta sekolah-sekolah cek lagi, meski sudah masuk, kalau ketahuan ya siswanya dicopot, dicoret, dikeluarkan. Penegak hukum juga harus ikut, karena ini pidana," kata Ganjar usai mengecek desk pemantauan PPDB online di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang kemarin.

Maraknya SKTM palsu itu karena peserta ingin memanfaatkan celah kuota 20 persen untuk orang miskin di tiap sekolah pada PPDB 2017.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 bahwa tiap sekolah wajib menyediakan kuota 20 persen bagi siswa tidak mampu.

Bukti bahwa calon siswa berasal dari keluarga miskin harus menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun SKTM. KIP dan SKTM bisa menambah skor hingga tiga poin bagi calon siswa. Di sisi lain SKTM palsu mudah didapatkan dari kepala desa atau kepala kelurahan.

Ganjar mengimbau para orangtua untuk lebih bijaksana. Jika anaknya terindikasi sudah tidak bisa masuk, sebaiknya segera mencari sekolah lain.

"Percayalah banyak sekolah lain juga mampu mendidik putra dan putri bapak ibu," ujar dia.

Titipan Pejabat

Selain menerima laporan adanya SKTM palsu, Ganjar juga mengaku banyak mendapat titipan dari pejabat yang menginginkan anaknya masuk sekolah favorit.

"Banyak yang telepon saya minta tolong, ya saya tidak bisa karena ini online. Kalau saya mau bantu, saya harus menambahkan poin. Ini bisa pidana kalau ketahuan. Gubernur malu, anaknya di sekolah bisa di-bully teman-temannya, dan orangtua juga malu," jelas dia.

Ganjar meminta pada para pejabat, percayalah bahwa sistem ini sedang dibangun. Yakni tidak hanya membangun pola seleksi yang transparan dan akuntabel tapi juga moralitas.

"Maka saya tekankan tidak usah panik, banyak sekolah yang bisa menampung. Yuk kita bangun moralitas bersama soal penerimaan siswa baru ini," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Ombudsman menelusuri

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu, mengaku menerima adanya SKTM palsu. Saat ini tim sedang menelusuri validitas informasi tersebut.

"Tim sedang melakukan investigasi di lapangan. Ada beberapa laporan masyarakat pada tim bahwa masih terdapat SKTM yang digunakan oleh orang yang tidak sebagaimana mestinya. kami masih memeriksa kebenarannya," kata Sabaruddin.

Ia menegaskan, jika nantinya informasi tersebut benar-benar ditemukan maka sanksi yang diberikan harus setimpal yaitu dikeluarkan dari sekolah.

"Tentu kami juga akan periksa pihak yang menerbitkan SKTM tersebut, jika memang ditemukan diterbitkan tidak sebagaimana mestinya," katanya. TRIBUN JATENG

Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2...awa-sktm-palsu

---

Baca Juga :

- Djarot Minta Maaf Pembangunan Infrastruktur DKI Sebabkan Jalanan Macet Parah

- Cara Mengatasi Gangguan Tukak Lambung

- Instagram Punya Fitur Terbaru yang Berguna untuk Sembunyikan Foto Memalukan