Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bertugas untuk menggairahkan market otomotif Indonesia. Sebab, jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan di Indonesia, rasionya terlampau jauh.

"Kalau kita melihat jumlah penduduk 250 juta penduduk, penjualan (kendaraan) kira-kira 1 juta (per tahun), kita bicara rasio orang per kendaraan itu sangat jarang dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi kepada detikOto.

Menurut Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, rasio jumlah kendaraan terhadap penduduk Indonesia adalah 1 mobil banding 70 penduduk. Artinya, perbandingan itu bisa digambarkan satu mobil untuk 70 orang.

"Itu total mobil di Indonesia dibagi jumlah penduduk, maka satu mobil buat 70 orang. Dibanding Thailand sangat jauh sekali," ujar Nangoi menambahkan pernyataan Kukuh.

Lalu, jika jumlah kendaraan terus bertambah, bagaimana dengan masalah kemacetan lalu lintas, yang sering dikeluhkan masyarakat?

"Saya selalu bilang jangan dilihat dari sisi negatifnya. Saya ibaratkan kalau mau menelepon seseorang susah banget. Saya enggak marahin handphone-nya, yang saya marahin adalah provider-nya, kok tulalit-tulalit. Nah, kalau macet kok yang disalahi malah produsen mobilnya. Karena enggak bisa dihentikan lho, Pak Kukuh misalnya enggak boleh punya handphone lebih dari satu. Orang punya dua, tiga handphone itu biasa. Jadi enggak ada orang bilang, satu rumah tangga tidak boleh punya lebih dari 1 kendaraan, enggak bisa. Kita enggak bisa berhentiin orang beli barang," ucap Nangoi.

Nangoi melanjutkan, pertumbuhan jumlah kendaraan dibanding pertumbuhan jalan di Indonesia berbeda jauh. Hal itu yang membuat kemacetan.

"Pertumbuhan kendaraan di Indonesia rata-rata per tahun itu 10 persen. Sedangkan pertumbuhan jalan di Indonesia itu rata-rata per tahun 0,08 persen. Ya, macetnya enggak karu-karuan. Ini yang mesti diberesin. Kita jangan lihat Jakarta lah. Kita lihat seluruh Indonesia, jalannya masih kurang. Pemerintah sebenarnya sudah betul mengembangkan infrastruktur segala macam," kata dia.

Meski begitu, Nangoi mengatakan, jika pemerintah ingin menaikkan pajak kendaraan silakan saja. Di Singapura pun sudah menerapkan pajak yang tinggi untuk setiap pembelian kendaraan.

"Di Singapura boleh, tapi mesti bayar license mahal sekali, Enggak apa-apa. Makanya untuk 3 in 1 itu menurut saya orang kaya seperti dimusuhin. Makanya misalnya kalau Anda orang kaya mau masuk Jl. Sudirman, bayar saja Rp 1 juta, misalnya. Duit itu buat beli bus, busnya dipakai untuk rakyat gratis," kata Nangoi.

Artinya, dari pernyataan Nangoi bisa disimpulkan bahwa industri otomotif jangan sampai dimatikan. Apalagi, industri otomotif memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk negara.

"Otomotif itu berkontribusi kepada negara dalam hal pembayaran pajak. Pajak dari otomotif itu sekitar Rp 100 triliun per tahun. Kedua, jumlah tenaga kerja, kita serap sekitar 1,4 juta untuk yang kerja langsung. Yang enggak langsung itu banyak, misalkan penjualsparepart, bengkel kecil-kecil, atauleasingcompany. Itu pengaruhnya banyak sekali. Belum lagi kalauekspornya berkembang. Saya yakin Singapura enggak bisa jadi basis produksi untuk ekspor. Indonesia bisa karena punya skala ekonomi yang masuk dengan 250 juta penduduk. Jadi kalau kita memanfaatkan industri (otomotif) ini kenapa enggak. Jadi, jangan lihat satu sisi," tutup Nangoi.

sumber

"Setiap orang punya pembenaran dan argumentasinya masing masing"