Jokowi Marah Soal Kereta Cepat, Ini Respons KCIC



Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat marah saat acara evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)2016 di Istana Bogor, beberapa waktu lalu, lantaran pembangunan fisik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum dimulai pasca groundbreaking.

Apa respons PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku perusahaan yang punya tanggung jawab melakukan moda transportasi kereta cepat pertama di Indonesia tersebut?

Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan enggan menyebutkan target waktu penyelesaian pembebasan lahan proyek tersebut. Dirinya mengaku tidak bisa menjanjikan, karena proses tersebut masih terus berjalan.

"Kata pak presiden ini harus selesai (2019). Pokoknya harus selesai. Enggak berani janji (kapan selesai pembebasan lahan). Kita dalam proses," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (29/05/2017).

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang tergolong lambat. Berjalan cukup lama, saat ini pekerjaan masih fokus pada proses pembebasan lahan.

"(Pembebasan) tanah 53%," ungkap Hanggoro.

Belum tuntasnya proses pembebasan lahan, membuat pekerjaan konstruksi belum bisa dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Wijaya Karya, Bintang Perbowo mengaku, pekerjaan yang bisa dilakukan baru tahap persiapan, itu pun hanya bisa dilakukan pada bidang lahan yang sudah bebas seperti halnya di daerah Walini.

"Konstruksinya belum banyak karena mulai dari lahan-lahan bebas di dalam di Walini enggak begitu kelihatan," ujarnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini membentang sepanjang 142 kilometer (km) yang rencananya akan melalui beberapa kota antara lain Jakarta, Bekasi, Cikarang, karawang, Walini dan Bandung. Saat ini konstruksi di sekitar Walini sendiri masih pada tahap galian untuk persiapan pembangunan terowongan.

"Konstruksinya walini sudah galian kan mau dibikin ada terowongan persiapan bikin terowongan," ujarnya.

Menurutnya, jika persoalan pembebasan lahan telah selesai maka selanjutnya kontruksi menggunakan alat berat dari China akan segera dilakukan. Apalagi Kementerian Keuangan telah membebaskan bea masuk untuk seluruh alat berat yang akan digunakan untuk kontruksi proyek Kereta Cepat.

"Begitu semuanya sudah turun serentak semuanya dimajuin pakai alat berat dari China, alat berat sudah di pelabuhan. Ada master list Kemenkeu untuk bebas masuk," terangnya. (dna/mkj)

sumber

Bikin Emosi Jokowi, Begini Perkembangan Proyek Kereta Cepat



Jakarta - Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat membuat Presiden Joko Widodo marah-marah karena dinilai lambat dan tak menunjukkan banyak perkembangan.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menyebut saat ini pihaknya tengah fokus pada proses pembebasan lahan yang sudah mencapai 53%.

"Tanah 53 persen," ungkap Hanggoro saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (29/05/2017).

Kendati demikian dirinya enggan menyebutkan lebih lanjut mengenai target waktu penyelesaian pembebasan lahan proyek tersebut. Dirinya mengaku tidak bisa menjanjikan, karena proses tersebut masih terus berjalan.

"Kata pak presiden ini harus selesai (2019). Pokoknya harus selesai. Enggak berani janji (kapan selesai pembebasan lahan). Kita dalam proses," ujarnya.

Belum tuntasnya proses pembebasan lahan, membuat pekerjaan konstruksi belum bisa dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo mengaku saat ini belum banyak tahap konstruksi yang dilakukan WIKA, seperti halnya di daerah Walini.

"Konstruksinya belum banyak karena mulai dari lahan-lahan bebas di dalam di Walini enggak begitu kelihatan," ujarnya. (dna/dna)

sumber

Ini Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Bikin Jokowi Kesal



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengungkapkan kekesalannya lantaran pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, belum sesuai harapannya.

Bagaimana tak geram, sudah diputuskan pembangunannya sejak 2 tahun lalu, namun konstruksi pembangunan kereta cepat belum juga terealisasi. Padahal, jarak kedua kota tersebut tak terlampau jauh.

"Kita mau membangun kereta api cepat jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun. Debat, ramai, baik atau enggak baik. Sama seperti waktu kita bangun MRT ramainya itu 26 tahun. Sudah direncanakan 26 tahun, ramainya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/5/2017).

Lantas, bagaimana progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Panjaitan, mengungkapkan proyek kereta cepat sudah mendapat pendanaan tahap pertama senilai US$ 1 miliar atau Rp 13 triliun.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung sudah maju. (Pencairan pinjaman) sudah ditandatangani di China," ujar Luhut di kantornya, Gedung BPPT, Selasa (23/5/2017).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pengembangan Sistem Wika, Novel Arsyad, menuturkan sejauh ini perkembangan kereta cepat Jakarta-Bandung yakni selesainya pembebasan lahan di kawasan Halim, Jakarta Timur.

"Lahan di Halim sudah clear dengan pihak TNI AU, dengan AP II, dengan warga, sudah clear. Kalau di situ saya rasa tidak ada masalah, karena sedang proses trase kereta cepat," jelas Novel.

Dalam proyek Kereta Cepat JKT-BDG, Wika bertugas sebagai kontraktor dan tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Selain lahan di kawasan Halim, Novel menjelaskan proses pembebasan lahan di Karawang juga sedang berjalan.

"Sedang proses semua, saya kira 60-70% sudah selesai," terang Novel.

Sebagai informasi, groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebenarnya sudah dilakukan langsung oleh Jokowi pada 21 Juni 2016 lalu.

Namun kemudian belum juga terbangun, masalah lahan dan pencairan dana jadi penyebab molornya pembangunan.Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI).

PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. (idr/hns)

sumber

tolong segera kerja kerja kerja dan jangan membuat kesal rakyat Indonesia