Jika Ingin Cepat Kaya, Risma Persilakan PNS Mundur
Amaluddin - 04 Mei 2017 19:00 wib


Acara sosialisasi pengendalian gratifikasi Pemkot Surabaya. (MTVN/Amal)

Metrotvnews.com, Surabaya: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau jajarannya tidak tergiur gratifikasi atau korupsi untuk memperkaya diri. Jika ada pegawai negeri sipil yang ingin mendapatkan penghasilan lebih dalam waktu cepat, Risma demikian ia disapa, mempersilakan keluar.

"Karena itu tolong jangan sampai tergoda. Kalau pengin (harta) lebih, silakan keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk Surabaya, maka itu jangan sampai tergoda gratifikasi (korupsi)," kata Risma, dalam acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III dan IV (khusus camat dan lurah) di Grha Sawunggaling, Pemkot Surabaya, Kamis, 4 Mei 2017.

Risma menegaskan, dirinya tidak ingin ada jajarannya terjerat kasus korupsi. Sehingga pelayanan publik yang ia terapkan sejak 2010 tercoreng hanya karena ada pejabat yang terkena kasus korupsi.

"Saya tidak mau ada satu pun pegawai di pemkot terkena masalah. Saya tidak akan ragu menindak tegas bila ada yang melakukan kesalahan," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kota Surabaya beserta asisten, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, pejabat Organisasi Perangkat Daerah, camat dan lurah, serta Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Girih Suprapdiono.

Risma berharap, pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa mendapatkan pencerahan dari Direktur Gratifikasi KPK perihal gratifikasi. Risma yakin pejabat Pemkot Surabaya bisa menghindar gratifikasi.

"Karena Pemkot Surabaya telah menerapkan e-government sejak 2010. Salah satunya adanya e-performance untuk pegawai Pemkot yang besarannya bahkan lebih besar dibanding pegawai di kota-kota lain. Pemkot telah memberikan lebih, tolong beri imbal balik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Risma.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Girih Suprapdiono, menyampaikan gratifikasi bukan bergantung pada besar kecil nilai pemberian. "Berapapun nilainya, kalau orangnya yang memberi itu mitra kerja yang dilayani, itu namanya gratifikasi,” ujar Girih.

Karenanya untuk pencegahan gratifikasi ini, jelas Girih, langkah paling awal adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Selain itu, hal terpenting dalam upaya pencegahan gratifikasi dan juga tindakan yang mengarah pada KKN adalah adanya keteladanan dari pemimpinnya.

"Ketika pemimpin telah memberi contoh keteladanan, maka kata-katanya akan didengarkan orang lain. Bu Risma ini termasuk pemimpin yang mampu memberikan contoh," tandasnya.


(SAN)
http://m.metrotvnews.com/jatim/peris...kan-pns-mundur