Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi merealisasikan penerapan Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan di bidang Kemaritiman, Kementerian Perekonomian Bidang Kemaritiman (Kemenko) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menyiapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Rapat digelar hari ini, Rabu (4/5/2017) di kantor Menko Kemaritiman.

Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memulai rakor dengan memaparkan pencapaian program yang telah diraih.

Antara lain, penurunan waktu tunggu pelayanan kapal dan barang dwelling time dari 6 - 7 hari, kini hanya 3 hari.

"Menyangkut pencapaian yang dilakukan, yaitu penurunan dwelling time kita rata-rata sudah turun. Tapi jujur kita akui biaya logistik masih jadi masalah yang sedang kami selesaikan," ucap Menteri Luhut di Gedung Sasana Karya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).

Mengenai masalah pembiayaan logistik di pelabuhan yang masih menjadi permasalahan, Menteri Luhut berharap tahun ini dapat diselesaikan.

"Kami harap kurun waktu tahun ini, masalah cost atau dana pembiayaan di pelabuhan bisa kita tanggulangi dengan baik," ungkap Menteri Luhut.

Menteri Luhut juga menyampaikan pencapaian pariwisata Indonesia sesuai dengan angka yang ditargetkan.

"Pencapaian turis cukup bagus, kuartal ini kita sudah capai turis dari beberapa negara melebihi target. Kita sudah dapat 4 badan otoritas, yaitu pariwisata danau toba, borobudur, penyelesaian lahan di mandalika itu semua tuntas," ungkap Menteri Luhut.

Selain dua hal tersebut, program LRT juga merupakan target yang telah dicapai dibidang infrastruktur konektifitas kemaritiman.

"Pembangunan Infrastruktur konektifitas, seperti LRT jabodetabek sudah tuntas, sekarang sedang berjalan. Kalau pendanaan belum beres tidak jadi masalah," ucap Menteri Luhut.

Pencapaian tersebut langsung dipaparkan di depan Presiden RI Joko Widodo yang hadir dalam rakor tersebut.

Rakor juga dihadiri para menteri di bawah Kemenko Kemaritiman, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sertta anggota DPR/DPD, gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...biaya-logistik

---

Baca Juga :

- Pemimpin Baru Jakarta Harus Rekonsiliasi Bahas Reklamasi

- Diminta Lanjutkan Proyek Reklamasi Jakarta, Sandiaga Bilang Tunggu Dilantik Dulu

- Luhut Berharap Warga Jakarta Tunjukan ke AS Bahwa Indonesia Matang Berdemokrasi