Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal terkait perombakan Kabinet Kerja. Presiden memberi peringatan kepada menteri yang tak mampu bekerja sesuai target. Terkait sinyal dari Presiden, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan semua menteri harus siap dievaluasi. "Semua menteri harus siap," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Yasonna menegaskan bongkar pasang menteri di kabinet adalah kewenangan Presiden. Secara pribadi, dia mengaku mendukung evaluasi kinerja menteri dilakukan. "Soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden, konstitusional itu. Evaluasi itu harus jalan," tegas Yasonna.

Evaluasi dibutuhkan agar target yang ditetapkan Jokowi kepada para menteri di pemerintahannya bisa tercapai.

"Kalau tidak jalan ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target menteri-menteri bekerja sebaik-baiknya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Apakah ini sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle?.

"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," katanya.

Jokowi menyampaikan ini saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
sumber

Mencuatnya isu perombakan kabinet memunculkan beberapa spekulasi menteri - menteri yang rawan digeser oleh Jokowi Gan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang dijabat oleh Sofyan Djalil.



Isu perombakan kabinet kembali bergulir setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan tentang target yang dipasang untuk para menterinya. Jokowi mengatakan menteri yang tidak mampu menyelesaikan target bisa saja diganti.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, ada sejumlah menteri yang rawan dicopot, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil. Presiden Jokowi sebelumnya mematok target kepada Sofyan Djalil untuk mensertifikasi lima juta bidang tanah tahun ini. Lalu pada 2018 ditargetkan tujuh juta sertifikat dan tahun 2019 ditargetkan sembilan juta sertifikat.

Namun, saat ini, dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang tersertifikasi atau ada lebih dari 60 persen yang belum disertifikasi. “Dalam pidato, yang jelas disinggung adalah Menteri Agraria. Tapi, saya pikir, kalau benar ada perombakan kabinet, kali ini tidak akan terlalu banyak yang diganti,” ujar Ray saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 April 2017.

Ray menuturkan alasan yang dilontarkan Presiden Jokowi terkait dengan kinerja dan performa para menteri itu bisa jadi bukan alasan sebenarnya untuk melakukan perombakan. “Kemungkinan perombakan kali ini bukan hanya semata-mata karena kinerja, tapi juga politik,” katanya. Jika terkait dengan politik, Ray mengatakan menteri dari Partai Amanat Nasional masuk dalam kriteria yang dibidik untuk dikeluarkan dari Kabinet Kerja.

PAN saat ini mengirimkan Asman Abnur di Kabinet Kerja sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Masuk akal kalau PAN yang dibidik, di antaranya karena di tengah gejolak politik yang luar biasa ini PAN bukannya di sisi Presiden Jokowi tapi malah berhadapan,” ucapnya.

Ray mencontohkan kasus hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Jokowi untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan karena terjerat kasus dugaan penistaan agama pada Februari lalu. PAN menjadi pengusul hak angket itu bersama dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat.

Sikap PAN berbeda dengan sikap partai politik pendukung pemerintah lain yang memilih menolak hak angket dalam kasus itu. “Ibaratnya, kalau kawan tidak ada saat dibutuhkan, ya buat apa berada di sana.”
sumber


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan akan me-reshuffle atau merombak Kabinet Kerja bila ada menteri yang tidak bisa memenuhi target kerja. Kementerian yang paling disorot Jokowi, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang dijabat oleh Sofyan Djalil.

Menteri Sofyan mengakui target sertifikasi tanah yang menjadi tanggung jawabnya tidak mudah dicapai. Karena itu, Sofyan akan bekerja keras untuk bisa memenuhi target yang diminta Presiden Jokowi. “Itu target yang sudah kami sepakati. Berat, tapi semua harus kerja keras,” kata Sofyan Djalil lewat pesan pendek, Minggu, 23 April 2017.

Saat ini, kata Sofyan, kementerian sedang mempercepat proses pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran tanah. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional itu menyatakan sertifikat yang sudah jadi pada tiga bulan pada awal tahun ini mencapai ratusan ribu. “Sebagian sudah diserahkan.”

Kementerian Agraria ditargetkan bisa melakukan sertifikasi 5 juta bidang tanah pada tahun ini. Tahun depan jumlah itu bertambah menjadi 7 juta, lalu naik menjadi 9 juta pada 2019. "Kalau tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot," kata Jokowi saat membuka acara Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.

Saat ini, kata Jokowi, baru ada 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. "Kalau tidak diberi target yang konkret, ya sampai berapa puluh tahun pensertifikatan ini akan selesai,” kata Jokowi. Sertifikat tanah diharapkan bisa mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat di desa dan kota. Reshuffle kabinet jilid 3 ini juga sempat beredal awal Januari lalu. sumber