RMOL. MPR RI tidak ingin Pilkada serentak 2018 nasibnya sama dengan Pilkada DKI. Karenanya, sosialiasi empat pilar terus digalakkan agar perhelatan itu tidak menjadi petaka bagi kelangsungan bangsa dan negara ini.

"Sosialisasi empat pilar masih perlu dilaksanakan apalagi dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018. Masyarakat perlu disadarkan bahwa pilkada tidak membawa efek negatif bagi keutuhan bangsa," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan usai memberikan ceramah dan membuka sosialisasi empat pilar kepada Pengurus Daerah Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI), di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), di Majalengka, Jawa Barat, Senin (24/4).

Walau begitu, Zulhas mengakui kalau keberhasilan kegiatan tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada MPR.

"Seluruh pihak harus dilibatkan," sambungnya.

Dalam konteks Pilkada Serentak tersebut, diawal ceramahnya, Zulhas menanyakan kepada para peserta sosisaliasi empat pilar tentang NKRI. Dia mencontohkan arti NKRI dalam konteks Pilkada.

"Saya dari Lampung dan besok maju ke Pilkada Bupati Majalengka. Apakah boleh. ya boleh. Terus kalau ada tokoh masyarakat Majalengka maju di Pilkada Lampung apakah boleh. Ya boleh. Itulah NKRI," kata dia.

Menurut Ketua Umum PAN ini, bhinneka tunggal Ika merupakan kekuatan identik Indonesia. Artinya meskipun bangsa Indonesia berasal dari banyak suku, bahasa, budaya namun tidak boleh disamakan.

"Kalau Jepang semua masyarakatnya disamakan bermata sipit. Indonesia tidak begitu. Berbeda-beda namun punya hak yang sama," katanya.

Sedangkan Pancasila, jelasnya sebagai fundamen, filsafat dan pikiran mendalam bagi bangsa Indonesia.

"Pandangan hidup dan pemersatu bangsa. Artinya seluruh manusia indonesia sikap dan prilakunya tergambar dari sila Pancasila. Jadi Presiden, Bupati, Gubernur harus disumpah. Berarti perilaku mereka harus seperti yang digambarkan Pancasila," katanya.

Dengan menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup, maka Indonesia bukan negara ateis. Rakyat Indonesia memeluk berbagai agama. Nah, kalau pada Pilkada, rakyat menginginkan pemimpinnya seagama dengannya Zulkifli menegaskan hal tersebut bukan rasis.

"Kalau rakyat menginginkan presiden, bupati atau pemimpin seagama dengannya itu hak bukan rasis dan bukan juga anti kebhinnekaan," demikian Zulkifli Hasan. [sam]

Rmol


Ahok - Tjhai Chui Mie presiden dan wapres 2019-2029
Ibukota pindah ke Singkawang
lengkap sudah kebhinekaan kitak-kitak