alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58fda00fdac13e31428b456e/bpk-harus-audit-csr-dan-klb-semasa-ahok-berkuasa
BPK Harus Audit CSR Dan KLB Semasa Ahok Berkuasa
RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera mengaudit kekacauan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta dana kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang mencapai puluhan triliun rupiah di masa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga mengatakan, setelah rampung diaudit BPK, maka langkah selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas carut-marut pengelolaan CSR dan KLB tersebut.

Dalam masalah tersebut, Rico menilai terdapat dua pejabat Pemprov DKI Jakarta yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan CSR dan KLB.

Kedua pejabat eselon II itu yakni, Kepala Badan Keuangan Daerah (sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Heru Budi Hartono dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Gamal Sinurat.

"Dua pejabat ini selama DKI dipimpin Basuki mengalami proses karir luar biasa. Ibaratnya karir Heru dan Gamal seperti lompat indah. Dua pejabat ini sangat dipercaya Basuki," kata Rico di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/4) seperti dilansir dari RMOLJakarta.Com.

Diketahui, Heru yang sempat digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur Basuki pada Pilgub DKI 2017 lalu.

Selama Jokowi-Basuki berkuasa, jabatan strategis yang dipegang Heru di antaranya Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013), Walikota Jakarta Utara (2014), Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015) dan Kepala Badan Keuangan Daerah (2017).

Sedangkan PNS yang mendapat perlakuan istimewa lainnya  adalah Gamal Sinurat. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat yang sebelumnya menjabat sebagai Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan dilantik pada 12 Februari 2013 menjadi Kepala Bidang Tata Ruang.

Tak lama kemudian atau dua hari berikutnya yakni pada tanggal 14 Februari 2013, dirinya dilantik kembali menjadi Kepala Tata Ruang, bersamaan dengan 19 pejabat eselon II lainnya. Setelah itu dia memangku jabatan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI.

"Fenomena ini belum pernah terjadi dalam sejarah birokrasi Pemprov DKI. Pasalnya dalam setiap pelantikan promosi ataupun mutasi pejabat eselon, BKD bersama kepala daerah dan Baperjakat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan rekam jejak si pejabat. Serta melakukan fit and proper test untuk mengetahui layak atau tidaknya si pejabat melaksanakan jabatan baru," papar Rico.

Sementara itu, lanjut Rico, dana CSR dan KLB yang diberlakukan Pemprov DKI harus masuk APBD. Menurutnya, uang kompensasi maupun dana dari CSR harus masuk APBD DKI. Khususnya, pos pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"Secara hukum (uang kompensasi dan dana CSR) wajib haknya masuk APBD-PNBP," ujar Rico.

Hal ini, wajib dilakukan seluruh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah (pemda), sebagaimana amanat UU 20/1997 tentang PNBP dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Simponi).

"Tanpa dasar UU PNBP dan Permenkeu Simponi termasuk pungli," tegas Rico.

Apabila hal itu yang terjadi, maka melanggar Pasal 12 (e) serta Pasal 2 dan/atau Pasal 3 atau  Pasal 12 (b) UU Tipikor.

Dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI melakukan terobosan dalam mencari pendapatan daerah. Misalnya, soal kompensasi atas pelanggaran KLB dan penarikkan CSR.

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 175/2015 pun dibuat sebagai dasar penentuan nilai kompensasinya.[wid]


http://m.rmol.co/read/2017/04/24/288...Ahok-Berkuasa-

Ayo BPK dibongkar semua dana non budgeter yang dikumpulkan si Hoktod. Ini bukan negara nenek moyangnya dia sehingga seenaknya saja mengumpulkan dan bagi bagi duit.
Tidak ada panastaik yang tidak GOBLOG
Quote:Original Posted By nasbungsetan
ntap wan
BPK Harus Audit CSR Dan KLB Semasa Ahok Berkuasa


Halah meme ini lagi

emoticon-Cape d...
loh, CSR seblon ahok giamna? ga audit juga?
CSRnya dijadiin duit masuk ke kantong pribadi khan?

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
Quote:Original Posted By victimofgip.77
Tidak ada panastaik yang tidak GOBLOG


reserped
Quote:Original Posted By rsryomantap3
loh, CSR seblon ahok giamna? ga audit juga?
CSRnya dijadiin duit masuk ke kantong pribadi khan?

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk


CSR Seblon itu apa?
Pernah dijelasin oleh om ahok dlm salah satu debat

CSR jaman om ahok tidak dalam bentuk dana segar,, tapi berupa pembangunan infrastruktur , rusun , taman ,dsb.

Yg nilai bangunannya (setelah jadi) , dikonversi ke rupiah oleh tim penilai independen

CSR yg sperti ini mungkin sulit jika dimasukkan dalam apbd karena bukan berupa uang tunai


Sebetulnya bagus juga CSR model begini karena selain tidak perlu mengutak atik apbd , juga mempersempit kesempatan korupsi

CSR mah bukannya diluar APBD yak? jadi bukan wewenang BPK?
BPK dibilang ngawur ama eneh mahok! Tapi kalo emang mau audit sekarang momentumnya tepat bangat! Audit eneh maleng jangan kasih longgar! emoticon-Najis
Quote:Original Posted By victimofgip.77


CSR Seblon itu apa?


tanya kumis, dia ada cSR ga?

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
Bongkar!!
mari berimajinasi
BPK Harus Audit CSR Dan KLB Semasa Ahok Berkuasa
Quote:Original Posted By rsryomantap3


tanya kumis, dia ada cSR ga?

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk


Mana ada yang mau CSR kayak zaman AHOK... di zaman Foke dana CSR aja nggak ada atau minim.
CSR itu sama kayak pajak bray. Lihat dulu siapa pemeimpinnnya. Kalao Pemimpinnya rampok kayak zaman Foke, dan kayak Sandi, gw zamin 10000% nggak ada PT yang mau bikin CSR di jakarta.
Ada juga paling hany bikin taman kecil.emoticon-Ngacir Tubrukan emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka

Sama aja kayak pajak. Kalo nggak melihat SRI MULYAN dan JOKOWI, mana mau mereka ikut TaX amnety. Pengusaha melihat kepalanya bray., Kalo kepalanya rampok ogahh aja ikut program mereka. emoticon-Ngacir Tubrukan
jadi inget customer service relationships
klo mau ngaudit ya monggo diaudit saja
Audit ....
Dana nonbudgeter potensial korupsi...

Usut anak magang...
yaelah yg heboh aj
dituntut aj cuma percobaan
yakin yg begini bakal diusut?:
nastaik goblok silakan senengemoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By kasbos
mari berimajinasi
BPK Harus Audit CSR Dan KLB Semasa Ahok Berkuasa


kuot nyang eneh ajeh dah emoticon-Matabelo
BPK Harus Audit CSR Dan KLB Semasa Ahok Berkuasa
Dukung ahok 4 bali 1