Oke, sultan ground adalahtanah milik Kraton atau dalam hal ini adalah Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Tanah tersebut merupakan tanah peninggalan leluhur yang dimiliki oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (doi tanahnya banyak banget gan dijogja maklum yg punya jogja )

Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.

Dalam perjalanan waktu wilayah tersebut berkurang akibat perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kabupaten Kota Paku Alaman)

Salah satu pemanfaatan tanah Kraton adalah untuk tempat tinggal rakyat Yogyakarta dengan status 'magersari’ atau dikelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Rakyat diperkenankan untuk memanfaatkan tanah, namun status tanah tersebut tetap tanah milik kraton. Untuk mendapatkan hak pemanfaatan atas tanah kraton warga harus meminta izin pada Kraton dengan mengajukan permohonan yang telah direkomendasi Lurah atau Kepala BPN.

Kraton kemudian akan memberikan tanda izin pemanfaatan tanah SG itu dengan surat kekancingan. Kekancingan adalahKonsekuensi dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama kepada siapapun yang menempati tanah yang dikategorikan Sultan Ground sebagai dasar penerbitan ijin pendirian bangunan dan ijin menempati.

dengan pertimbangan tertentu oleh Keraton bisa saja permohonan kekancingan tersebut bisa saja tidak dikabulkan. Dengan catatan apabila pihak Kraton memerlukan masyarakat harus mengembalikannya.

Sumur 1
Sumur 2
Sumur 3