Liputan6.com, Jakarta - Pemungutan suara Pilkada DKI 2017 sebentar lagi bakal digelar. Namun jelang pelaksanaannya pada Rabu 19 April 2017, muncul isu adanya sejumlah pihak yang akan mengerahkan massa pada saat pemungutan suara di TPS.

Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan (Komphak) menyesalkan adanya isu pengerahan massa pada hari pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Menurut Direktur Eksekutif Komphak Ibnu Mazjah, pengerahan massa di TPS dikhawatirkan bakal menciptakan situasi intimidatif terhadap warga DKI khususnya para pemilih.

"Takbir kalau di Masjid kita bahagia, tapi kalau di TPS (saat pilkada DKI) jadinya intimidasi," kata dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 18 April 2017.

Oleh karena itu, sambung Ibnu, pihaknya menolak kedatangan massa dari luar Jakarta. Apalagi yang tidak berkepentingan dan terlibat dalam proses Pilkada DKI 2017 di TPS.

"Ini demi mencegah terjadinya gangguan kemanan, memicu terjadinya konflik, kondisi tidak nyaman dan memberikan tekanan psikologis bagi para pemilih," ucap dia.

Ibnu menilai pencoblosan sebaiknya tidak perlu diwarnai dengan aksi pengerahan massa.

"Jadi mengundang perilaku anarki. Massa besar-besaran kampanye aja. Di luar itu, apalagi pas pemungutan itu haram dan melanggar hukum," tambah dia.

Ia juga meminta seluruh pihak menghormati maklumat yang berisi larangan pengerahan massa yang diterbitkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan. Sehingga, ada jaminan keamanan bagi warga Jakarta yang akan melaksanakan pemungutan suara pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Kapolda sudah kasih maklumat. Dia bisa melakukan tindakan yang dianggap penting atas asas kepentingan bersama. Kita minta jaminan sama aparat agar pemilu berjalan kondusif dan bersikap netral demi pemilu sehat dan berkeadilan," terang Ibnu.

http://pilkada.liputan6.com/read/292...ang-intimidasi