alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58f628dedad77074618b4572/bagaimanapun-politik-uang-haram-hukumnya-dan-merusak
Bagaimanapun, Politik Uang Haram Hukumnya dan Merusak
Bagaimanapun, Politik Uang Haram Hukumnya dan Merusak

Nusantara.news, Jakarta – Marak, temuan ‘money politic’ jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu 19 April 2017. Sejumlah barang bukti ditemukan dan sebagian telah dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Panwaslu DKI menyita sejumlah barang bukti bagi-bagi sembako di masa tenang. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie di kantornya pada Senin (18/4) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera menangani sejumlah laporan dan temuan money politic di lapangan.

Di Kebon Jeruk Jakarta Barat misalnya, Panwaslu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Duri Kepa pada Senin (17/4). Mereka menyita barang bukti 11 karung dari pasangan calon nomor urut 2, Ahok-Djarot.

“Ada beras, minyak, gula,” kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi, Senin (18/4).

Selain itu, pada hari yang sama disita pula tiga mobil boks berukuran besar di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, yang berisikan sembako yang akan dibagi-bagikan menjelang pencoblosan, diduga berasal dari pasangan calon Ahok-Djarot.

Bahkan, rumah salah satu anggota DPR-RI dari PDIP di komplek perumahan DPR-RI Kalibata dilaporkan menjadi gudang logistik dan sembako yang ditengarai untuk dibagi-bagikan jelang pencoblosan.

Dalam setiap pemilu, politik dan uang menjadi dua entitas yang seolah tak bisa dipisahkan. Lebih-lebih, dalam pemilu di Indonesia, program-program dalam kampanye seorang calon kerap dianggap pepesan kosong belaka. Pemilih butuh sesuatu ‘yang konkret’ dan dalam banyak kesimpulan ‘yang konkret’ itu maksudnya adalah uang atau barang.

Tak heran, dalam setiap pemilu baik pilpres, pileg, maupun pilkada isu politik uang selalu saja merebak, logistik dari mulai sembako, kaos, voucher belanja, hingga uang cash digelontorkan di mana-mana dan biasanya kebanyakan masyarakat pemilih dengan tanpa rasa bersalah rela menerimanya.

Padahal sangat jelas, dari segi apa pun, baik dari segi hukum negara maupun agama, bagaimana pun politik uang haram dan dilarang, dari segi moral politik uang juga tercela.

Dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa pihak pemberi maupun penerima bisa dikenai sanksi penjara 36 bulan hingga 72 bulan dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Dalam ketentuan KUHP pelaku politik uang dan penerimanya dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan serta denda.

Bahkan, dalam Peraturan Bawaslu No. 13/2016 tentang Politik Uang Sistemis dapat mengakibatkan pasangan calon kepala daerah dibatalkan pencalonannya.

Dalam Islam politik uang haram karena merusak.... ini dalilnya Sumber ...
pilkada dari jaman nabi adam