Jakarta -Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Tamasya Al Maidah yang bakal dilakukan pada pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 19 April harus dinyatakan sebagai kegiatan terlarang. Pasalnya, kegiatan tamasya tersebut tidak hanya akan mengganggu tugas-tugas KPPS dan PPS, tetapi juga ketenangan, kenyamanan dan keamanan pemilih dalam pemungutan suara.

"Tamasya ini juga berpotensi menimbulkan ekses-ekeses berupa konflik antara kelompok yang pada gilirannya akan mengganggu jalannya pilkada," ujar Petrus di Jakarta, Sabtu (15/4).

Petrus beranggapan bahwa negara tidak pernah kekurangan orang dan organ untuk melaksanakan tugas-tugas di TPS. Menurut dia, negara telah memberikan tugas kepada KPU dan Bawaslu dan jajarannya (KPPS, PPS dan Pengawas TPS) untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara.

"Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara di TPS-TPS memang tidak dilarang, namun hal itu ada aturan dan mekanismenya, tidak ujug-ujug muncul seperti Gerakan Tamasya Al Maidah atau nama lainnya," ungkap dia.

Keadilan, kejujuran dan demokratisasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kata dia memang sangat diperlukan. Namun hal itu, tidak ditentukan oleh kehadiran gerakan Tamasya Al Maidah dan/atau kelompok lain atas nama apapun. Menurut dia, gerakan Tamasya Al Maidah atas nama rekreasi dan bersilaturahim di TPS-TPS, sangat tendensius bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang dapat merusak asas pilkada yang aman, langsung, bebas, umum dan rahasia.

"Kita patut mengapresiasi sikap "Gema Jakarta" yang berencana melakukan "Tamasya Al Maidah" di tiap-tiap TPS di Jakarta, namun dengan sangat arif, bijaksana dan kesadaran penuh sudah membatalkan niatnya atas pertimbangan timbulnya ekses negatif yang merusak prinsip keadilan, kejujuran dan demokrasi," jelas dia.

Lebih lanjut, Petrus mengatakan jika tujuannya rekreasi atau mau senang-senang pada 19 April 2017, maka silakan bertamasya ke Ragunan, Ancol, Kalijodo, TMII dan tempat rekreasi lainnya yang sudah disediakan cukup banyak oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok-Djarot. Di TPS-TPS, kata dia sudah ada petugas resmi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta.

"Petugas tersebut seperti KPPS, PPS, Pengawas TPS, Ketua RT, RW, Hansip, Polri dan TNI bahkan masyarakat pemilih di tiap-tiap TPS yang adalah warga yang sudah saling kenal dan merupakan komunitas pada RT/RW setempat TPS masing-masing. Jadi, tidak perlu lagi datang warga dari luar Jakarta dengan alasan tamasya," tutur dia.

Negara, kata Advokat Peradi ini, harus menjamin kenyamanan, keamanan dan perasaan bebas dari rasa takut setiap warga negara yang mempunyai hak pilih. Prinsip-prinsip Pilkada secara bebas, rahasia dan langsung tanpa ada rasa takut apapun, menurut dia harus dijamin oleh negara.

"Jadi, marilah kita percayakan organ-organ resmi dan alat negara lainnya yang sah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk menyelenggarakan dan mengawasi pilkada DKI Jakarta putaran kedua," pungkas dia.

Yustinus Paat/YUD

BeritaSatu.com