alexa-tracking

Jaksa Dakwa Pejabat Pajak Terima Suap US$ 148,500

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58edd25460e24b7f2e8b4568/jaksa-dakwa-pejabat-pajak-terima-suap-us-148500
Jaksa Dakwa Pejabat Pajak Terima Suap US$ 148,500
Jaksa Dakwa Pejabat Pajak Terima Suap US$ 148,500
Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Handang Soekarno selaku Kasubdit Pemeriksaan Bukti Pemulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak menerima suap US$ 148.500 atau setara Rp 1.998.810.000 (Rp 1,9 milyar).

"Telah menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang tunai sebsar US$ 148,500 atau setara Rp 1.998.810.000," kata Ali Fikri, Jaksa Penuntut Umum KPK, membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Handang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/4).Uang setara Rp 1,9 milyar itu merupakan bagian dari Rp 6 milyar yang dijanjikan oleh Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair alias Mohan sebagai imbalan agar membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak PT EKP.Permasalah pajak PT EKP tersebut adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam Kalibata."Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakuka sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Ali.Perkara suap ini berawal saat PT EKP menghadapi persoalan pajak. Salah satunya, terkait restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3,5 milyar. PT EKP kemudian mengajukan permohoan restitusi itu pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.Pihak KPP PMA Enam menolak permohonan PT EKP karena perusahaan ini mempuyai tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam STP PPN tanggal 6 September 2016 sebesar Rp 52,3 milyar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 milyar untuk masa pajak Desember 2015.Selain menolak, KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP karena perusahaan ini diduga tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan, sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya.Atas persoalan di atas, Mohan kemudian meminta bantuan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, agar membatalkan tunggakan STP PPN tersebut. Kemudian, Rudi P Musdiono selaku perantara sekaligus rekan Mohan, meyarankan agar Mohan meminta bantuan kepada Handang Soekarno yang jabatannya lebih tinggi dari Haniv.Selain itu, Mohan juga pada 3 Oktober 2016, Mohan meminta bantuan juga kepada Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arif selanjutnya menghubungi Handang dan meminta agar membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP.Mohan selanjutnya meminta Haniv untuk membantu membatalkan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP. Haniv menyarankan agar PT EKP membuat surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyetujuinya dan memerintahkan agar surat pencabutan pengukuhan PKP dibatalkan.Handang Soekarno bersedia membantu menyelesaikan semua persoalan pajak PT EKP. Dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, 20 Oktober 2016, disepakati bahwa Handang akan menerima fee sebesar Rp 6 milyar.Usai pertemuan itu, Kanwil DJP Jakarta Khusus mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak, sehingga tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 milyar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 milyar untuk masa pajak Desember 2015 menjadi nihil.Atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Handang melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama.Atau, perbuatan terdakwa Handang yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak ini melanggar dakwaan kedua, yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter: Iwan Sutiawan

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/256206-ja...uap-us-148-500

---


- Jaksa Dakwa Pejabat Pajak Terima Suap US$ 148,500 Suap Pejabat Pajak, Mohan Dituntut 4 Tahun Penjara
×