alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Pilkada /
Mr. Kan: Ahok Anti Korupsi itu Kebohongan Besar. Ini Buktinya
3 stars - based on 6 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58ed838b56e6af07538b4569/mr-kan-ahok-anti-korupsi-itu-kebohongan-besar-ini-buktinya

Mr. Kan: Ahok Anti Korupsi itu Kebohongan Besar. Ini Buktinya

Mr. Kan: Ahok Anti Korupsi itu Kebohongan Besar. Ini Buktinya

8 April 2017, 7:52

Mr. Kan: Ahok Anti Korupsi itu Kebohongan Besar. Ini Buktinya

Nusantarakini.com, Jakarta -

Kita sering sekali mendengar ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok anti korupsi; dan hanya koruptor yang ingin memenjarakan dirinya. Jika kita mengirimkan berita tentang dugaan korupsi yang melibatkan Ahok ke beberapa teman, sukanya kita dapat respon atau balasan bahwa itu penyebaran kebencian, itu berita hoax. Bahkan ditambah pertanyaan lagi, "Kamu bilang Ahok ada terlibat dugaan korupsi, kok Ahok gak ditangkap?"

Awalnya kita sulit juga memberi jawabannya. Tapi belakangan kita bisa menjawabnya, "Gimana mau tangkap Ahok? Banyak laporan yang jelas-jelas melibatkan Ahok saja tidak pernah diproses hukumnya. Sangat aneh kan?"

Saya salah seorang yang sangat tidak percaya Ahok anti korupsi. Mengapa? Berikut alasan sekaligus bukti utamanya: Pada APBD 2015 Pemprov DKI, Dinas Perumahan membeli lahan seluas 4,7 hektare seharga Rp.668 miliar di wilayah Cengkareng Barat Jakarta Barat. Pembelian ini disetujui karena dengan alasan ada disposisi Gubernur Ahok (keren, "Disposisi").

Hasil audit BPK menemukan lahan yang dibeli itu milik Pemda DKI sendiri (milik negara) yakni milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan. Indikasi kerugian Negara mencapai Rp. 648 miliar. Saya sering sebut ini kasus "jeruk makan jeruk", dimana kasus ini sangat heboh karena hampir semua media dan stasiun televisi meliputnya.

Ditangani oleh Bareskrim, sudah ditangkap dan ditahan sejumlah 17 tersangka (sudah penyidikan), dan sudah dilakukan pemeriksaan dari Gubernur Ahok sampai Wagub Djarot serta puluhan orang saksi. Anehnya kasus ini diberhentikan penyidikannya atas alasan sudah gelar perkara dan diberhentikan oleh Bareskrim dan berakhir tanpa ada satu pun tersangkanya, seakan kasus ini tidak bermasalah. Saya tegas mengatakan ini artinya ada kejadian korupsi, tapi tidak ada tersangkanya dan tidak ada yang dihukum. Dan saya katakan semua hasil korupsi lahan Cengkareng sangat empuk dan sangat nikmat.

Atas kasus ini Ahok pun diam seribu bahasa sampai sekarang. Apakah ini yang dinamakan Ahok anti korupsi? Tentu Ahok sudah berbohong!

Ada pun hampir kejadian satu kasus yang sama "jeruk makan jeruk" sejak 2013, Ahok ngotot ingin membeli lahan eks Kedubes Inggris seluas 5000 meter persegi, seharga Rp. 500 miliar untuk dijadikan taman terbuka hijau depan bundaran HI, sudah dianggarkan pada APBD 2016, artinya siap bayar.

Setelah dicek dan ricek ke BPN akhirnya beruntung bisa dibatalkan oleh Plt Gubernur Sumarsono, karena lahan eks kedubes Inggris itu sesungguhnya milik negara sendiri (milik pemerintah pusat). Kalau tidak, sudah jelas akan kejadian lagi kasus "jeruk makan jeruk".

Saya sangat curiga dan menduga hal ini ada campur tangan kerjanya mafia tanah yang penuh akal-akalan.

Berikut sejumlah besar kasus korupsi yang merajalela. Dugaan korupsi, dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal selama kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI Jakarta sebagai berikut:

Pertama, dugaan kuat kasus korupsi fasum fasos yang dikenal dengan Taman BMW yang merupakan hak Pemda DKI oleh Agung Podomoro Group, telah dilaporkan ke KPK oleh mantan Wagub DKI Mayjen Prijanto karena adanya dokumen "bodong" yang diperkirakan merugikan negara sejak tahun 2007 lebih kurang 700 miliar. Pada saat itu bertepatan Ahok sedang menjabat menjadi staf khusus Gubernur DKI Sutiyoso. Jika dihitung dengan harga tanah sekarang bisa berkali lipat nilai tanah tersebut yang berdomisili di Jakarta Utara. Mengapa sampai detik ini tidak ada kabar berita dari KPK dalam memproses laporan tersebut?

Kedua, ada 18 perusahaan swasta yang mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) dikelola oleh "Ahok Center" dari Tim Pemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI tahun 2012. Mereka bermitra kerja berdasarkan MOU Gubernur DKI tahun 2012. Ini pantas dicurigai adanya unsur indikasi KKN.

Ketiga, dugaan kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hasil audit BPK terbukti banyak penyimpangan, kerugian negara 191,3 miliar.

Nampak terlihat sejumlah besar kejanggalan, yakni: 14 November 2013 Ciputra Karya Unggul (CKU) sudah terjadi transaksi pembelian lahan ini dan membuat PPJB dengan DP 8% dari harga lebih kurang 565 miliar. Ada syarat harus merubah status fungsinya menjadi komersial (jika tidak dapat dirubah maka transaksi otomatis batal).

Akan tetapi hanya selisih waktu satu tahun saja Gubernur Ahok bisa membelinya dengan harga 755 miliar. Ini artinya harga yang dibeli Ahok jauh lebih tinggi dari pada harga pasaran, masuk akal kah? Pembayarannya malam jam 19.00, 49 detik sekian di Bank DKI, sangat tidak lazim atau tidak pernah terjadi. Mana ada transaksi di Bank jam 7 malam? Transaksi di bank umumnya tutup jam 15.00 sampai dengan maksimal jam 17.00, itu kalau antri terlalu panjang.

Transaksi akhir tahun 31 Desember 2014, padahal tutup buku saja 25 Desember. Ini artinya tampak membeli dengan memaksa dan transaksinya istilah main "kucing-kucingan". Dua tahun lagi baru serah terima, sementara dua tahun uang negara sudah keluar.

Hasil dari rumah sakit selama dua tahun itu ke mana? (kalau dua tahun lagi baru boleh dipakai, untuk apa buru-buru membayarnya sampai harus seperti main "kucing-kucingan?"). Bagi yang waras semua ini sangat tidak masuk di akal. Sampai detik ini tidak ada satu pun tersangka yang ditangani KPK.

Keempat, kasus korupsi pengadaan bus transjakarta anggaran disahkan 26 Februari 2013 sebesar Rp. 1 triliun dirubah menjadi Rp. 848,1 miliar dibawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi Ahok. Kerugian negara Rp. 399.956.176.750.

Terjadi penyuapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bus yang baru didatangkan dari Cina belum sebulan sudah pada karatan dan tidak bisa digunakan lagi. Anehnya dalam kasus ini tersangkanya hanya empat orang yakni: Udar Pristono, Prawoto, R. Drajata Adhyaksa, dan Setyo Tuhu, dan putusannya bergulir beberapa tahun.

Mungkinkah kasus korupsi sebesar ini hanya dilakukan empat orang dan hanya dari pejabat Eselon III saja? Apakah masuk akal? Anehnya lagi, dari kabar burung yang beredar, bus itu sudah dibakar, jadi kalau sudah dibakar berarti barang bukti sudah hilang.

Kelima, Kasus Korupsi pengadaan Uninterupptible Power Supply (UPS) dengan anggaran ratusan miliar yang disahkan 13 Agustus 2014. Pada tanggal 2 Juni - 22 Juli 2014 pembahasan anggaran dilakukan oleh Ahok bertepatan pada saat Ahok menjabat menjadi Plt Gubernur menggantikan Jokowi yang cuti.

Pada kasus korupsi ini negara mengalami kerugian sebesar Rp. 81.433.496.225,00. Tersangkanya hanya lima orang saja yakni: Alex Usman, Zaenal Soleman, Firmanysah, Fahmi dan Harry. Sidang 4 Februari 2016, Hakim membuktikan Ahok yang bertandatangan persetujuan anggaran tersebut. Awalnya Ahok mengelak bukan dia yang menandatangani.

Seharusnya Ahok yang paling bertanggung jawab atas kasus ini, tapi mengapa Ahok tidak bersalah dan hanya lima orang tersangka saja? Mungkinkah korupsi anggaran APBD ratusan miliar hanya dilakukan lima orang saja? Masuk akal kah?

Keenam, kasus korupsi Reklamasi. Dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, Ahok telah mengeluarkan empat ijin yang kemudian mengalami sejumlah besar cacat hukum. Kabarnya proyek besar ini bernilai lebih kurang Rp. 1.000 triliun. Awalnya KPK menyatakan ini "grand corruption" gunung es yang harus dicairkan, kenyataannya dari awal sampai akhir hanya tiga orang tersangkanya yakni: M. Sanusi, Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro.

Paling aneh sejak kasus ini muncul seorang staf khusus Gubernur Ahok yang bernama Sunny yang tidak berpenghasilan (gaji) tercatat di catatan Balaikota, tapi bisa banyak kerjaan besar, penting yang melibatkannya (sempat dicekal KPK).

Awalnya Ahok bilang itu teman akrabnya, terus bilang lain lagi, "Itu dia magang." Masa iya sih katanya magang dari zaman Ahok jadi Bupati di Belitung. "Akhirnya ya sudah itu staf ahli saya." Bahkan menurut informasi, Sunny ini saudaranya Veronica Tan, istrinya Ahok.

Ini tanda jawaban orang yang sedang panik dan penuh indikasi tidak jelas. Ditambah lagi rekaman pembicaraan telepone antara Sunny dan Sanusi dengan menggunakan berbagai kode bahasa kalimat. Tampak seakan ada kerja sama yang rahasia dan indikasi gelap.

Majalah tempo 11 Mei 2016 mengungkapkan ada ditemukan memo surat kontrak pembayaran kontribusi sistem barter (bukan CSR) antara Ahok dan Agung Podomoro Land senilai Rp. 392,6 miliar, sudah dibayar Rp. 218,7 miliar untuk pembangunan rusunawa, furniture rusunawa, rumah pompa, kalih-kalih, tiang JPU dan Rp. 6 miliar untuk biaya penertiban Kalijodo. Informasinya, ini biaya untuk ribuan aparat keamanan, ini masuk akal ya.

Sisanya Rp. 173,9 miliar, semua yang dibayarkan dari Podomoro ke Ahok langsung dikelola oleh Ahok tanpa melalui APBD dan pembahasan apapun. Sehingga jumlahnya berapa pun hanya Ahok dan pengembang yang tahu. Memangnya negara ini milik Ahok dan Podomoro? Ini jelas sudah terjadi pelanggaran berat.

Hal ini awalnya Ahok bilang mau menggugat media Tempo, akhirnya kalimat gugat itu hanya kebohongan saja, mana berani si Ahok. Menurut Tempo, narasumber ya dijamin valid. Kedua saksi yang dipanggil KPK melarikan diri ke Singapura sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan. Antara lain Budi Nurwono (Chai Cung) dengan alasan berobat, dan Budi Setiawan beralasan kerja tidak bisa cuti. Apakah masuk akal kasus korupsi ini hanya dilakukan tiga orang saja? Dan mengapa pelanggaran Ahok tidak dipermasalahkan oleh aparatur penegak hukum?

Ketujuh, Ada berita dugaan dana Rp. 30 miliar mengalir ke "Teman Ahok". Mengapa hal ini tidak ada berita pengusutan dari aparatur penegak hukum? Indikasi tersebut cukup kuat karena awalnya ada kebohongan pengumpulan KTP oleh "Teman Ahok". Katanya itu semua relawan, ternyata ada beberapa orang mengaku dibayar berdasarkan harian serta ada target jumlah pengumpulan KTP. Pengumpulan dilakukan rata-rata di mal mewah milik Agung Podomoro Land. Kejadian ini tampak banyak indikasi kebohongan, ada apa ini?

Kedelapan, Mei 2016 Ahok menghibahkan Rp. 576 miliar kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini sangat mencurigakan! Ada apa ini hibah sampai segitu banyak? Seharusnya dapat diselidiki atau diusut oleh aparatur penegak hukum.

Kesembilan, Desember 2016, adanya indikasi dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang sangat besar senilai Rp. 10 Triliun dikelola oleh Ahok hanya dengan proposal. Ini juga tidak ada kabar berita pengusutan dari KPK, padahal nilainya sangat besar dan indikasi korupsinya cukup besar pula.

Kesepuluh, nama adik kandung Ahok yang bungsu rupanya terdaftar di Panama Papers, dua nama lagi, yakni: Fifi Indra dan Fifi Lety Indra & partner. Ini pantas dicurigai karena pada umumnya yang terdaftar di Panama Papers itu orang-orang kaya raya (kelas kakap konglomerat), yang pasti punya nilai saham yang besar baru bisa terdaftar di sana (tanpa nilai saham daftar di PMI).

Contoh yang terdaftar di Panama Papers seperti James Riady, Rusdi Kirana, Anthony Salim, Rini Soemarno. Intinya total ada 2961 Nama WNI yang terdaftar di Negara surga pajak tersebut.

Sebelumnya pemerintah sempat klaim memiliki bukti data yang lengkap, tapi sangat aneh tidak ada kabar berita pengusutan atas bocoran rahasia data besar itu. Seharusnya minimal bisa dijerat dugaan penggelapan pajak, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan berbagai dugaan tindakan kriminal lainnya, tergantung hasil peyelidikan dari mana sumber uang tersebut dan berapa jumlahnya yang ada di sana.

Kesebelas, 3 April 2017 saat sidang korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengatakan, semua anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 menerima uang hasil korupsi proyek E-KTP. Pada saat itu Ahok menjabat Anggota DPR RI komisi II. Berarti Ahok masuk daftar kan?

Dari sejumlah besar hasil pengamatan saya, jika Ahok di depan saya mengatakan dia anti korupsi, orang yang paling bersih, berdasarkan keyakinan kepercayaan saya atau sesuai sejarah budaya Tionghoa di Bangka, maka:

"Saya berani ajak Ahok melakukan sumpah di depan langit dan bumi untuk potong kepala ayam. Biasanya sama-sama mengucapkan bunyi kata-kata sanksi dari sumpah yang dilakukan. Salah satu pihak yang bersalah antara pihak yang berbohong atau yang tidak percaya akan disamber gledek atau mati mengenaskan. Jika Ahok bersedia kapan pun saya siap melakukan itu, karena saya sangat tidak percaya Ahok."

*Kan Hiung alias Mr. Kan, Pengamat Sosial dan Hukum tinggal di Jakarta. [mc]

[http://nusantarakini.com/2017/04/08/mr-kan-ahok-anti-korupsi-itu-kebohongan-besar-ini-buktinya/

Koruptor memang ada yg bisa dipenjara, juga ada yg kebal hukum dan itulah yg paling berbahaya.... emoticon-Roll Eyes (Sarcastic)
Thread Sudah Digembok
Urutan Terlama
opini yang menarik mister, ditunggu laporannya di kpk emoticon-Shakehand2
pengamat sosial dan hukum kok mengamati masalah ekonomi & tata negara

ya keblinger jadinya emoticon-Stick Out Tongue
waaw .. ngajak sumpah meek , ngajak nikah ? emoticon-Wakaka
laporin ke polisi sama kpk dong
asumshit emoticon-Embarrassment
@ts kang hiung itu loh siapa?
dan kenapa kita harus dengerin dia ngebacot?
apa keistimewaan bacotan dia di banding bacotan sapi lainnya?
isu suber waras tumbang
isu penistaan gagal
isu reklamasi FAIL
isu cengkareng gatot emoticon-Wakaka
Quote:


Bukannya lebih logis menempuh jalur hukum? Apalagi kasusnya banyak. Ya laporkan saja ke KPK. Kenapa ujung2nya sumpah2an potong kepala ayam gini?
emoticon-Bingung

Quote:

Kalo yg ini sih kita udah tau jawabannya, soalnya beritanya masih baru.

Nazaruddin Tak Menyebut Nama Ahok Terkait Uang Proyek e-KTP
Sumber: http://www.harianindo.com/2017/04/08...-proyek-e-ktp/

Sidang E-KTP, Nazzarudin: Hanya Ahok yang Menolak Uang Proyek E-KTP
” Ada satu orang anggota komisi II DPR yang menolak keras pengadaan proyek e-KTP ini, dia Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, Saudara Ahok menolak keras proyek ini lalu ketika proyek ini Gol, tak ada satupun anggota yang berani memberi Ahok uang proyek karena mereka takut di laporkan.” Ungkap Nazzarudin dalam sidang kasus e-KTP
http://www.infomenia.net/2017/04/sid...ahok-yang.html
Diubah oleh waeke2008
Loh, bukankah semua itu sdh dilaporkan, bahkan hasil audit sudah, mau yg gimana lagi melaporkannya??? Makanya aku bilang, koruptor itu ada yg bisa diproses hukum tapi ada yg kebal hukum, yg kebal hukum itulah yg paling berbahaya... emoticon-Big Grin
Quote:


Kau mengutip media abal2an itu ya, apakah karena otak kau abal2an juga???
Nih, aku mengutip media yg jadi tukang cebok pun gak ada berita Nazar menyampaikan hanya Ahok yg menolak Uang Proyek E KTP
Nazaruddin Sebut Seluruh Anggota Komisi II Terima Uang Korupsi E-KTP

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Kompas.com - 03/04/2017, 17:06 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memastikan seluruh anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Pada periode tersebut, anggota Komisi II DPR RI sebanyak 50 orang, termasuk pimpinannya.

Hal itu disampaikan Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP.

"50 anggota kebagian semua?" tanya jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017).

"Iya. Kalau tidak, RDP (rapat dengar pendapat) tidak mau kondusif," kata Nazaruddin.

(baca: Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus E-KTP)

Jaksa kemudian menyebutkan sebagian nama politisi di Komisi II yang disebut menerima uang dari proyek e-KTP.

Nama mereka disebut jaksa KPK adalah Arif Wibowo, Agun Gunandjar, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, Mustokoweni, Teguh Juwarno, Markus Nari, dan Taufik Effendi.

Nazaruddin juga membenarkan adanya pemberian uang ke Ketua Komisi II DPR RI saat itu, Chairuman Harahap.

"Malah ngejar-ngejar uang. Kalau tidak dia tidak mau teken," kata Nazaruddin.

(baca: Nazaruddin: Chairuman Tidak Mau Teken kalau Tidak Diberi Uang E-KTP)

Selain itu, Nazaruddin melihat sendiri mantan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menerima 500.000 dollar AS.

Uang yang diberikan ke Komisi II bersumber dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang menangani proyek e-KTP.

Andi memiliki catatan khusus yang menguraikan detail pemberian uang. Nazaruddin pun mengetahui kepada siapa saja uang diberikan dari catatan tersebut.

(baca: Kata Nazaruddin, Ganjar Tolak Uang E-KTP karena Jumlahnya Tak Sesuai)

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.


Selaku media yg mencebok Ahok, apabila ada pengakuan Nazar s eperti itu, pastilah akan menjadi berita besar di Kompas Com dan Detik.com
hahaha hebat bener fitnahnya, ya silahkan saja mau buat fitnah apapun, itu nama2 yg disebut di panama papers kok SANDIAGA UNO ga ikut disebut? indikasi berita fitnah & memihak salah satu paslon, lagian sejak kapan ahok akur sama sanusi? jelas2 ahok meminta kontribusi 15% dari pengembang, yg coba dilobi oleh grup agung podomoro ke legislatif hanya menjadi 5% saja dgn menyuap sanusi dkk, yg jelas saya lbh percaya pakde jokowi, ahok dkk daripada kubu sono, mau fitnah apalagi bro? emoticon-Big Grin
×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di