TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anas Urbaningrum mengatakan tidak ada aliran uang dari hasil korupsi pengadaan KPT elektronik tahun anggaran 2011-2012 untuk pemenangan dia sebagai calon ketua umum Partai Demokrat saat kongres di Bandung, tahun 2010.

"Kalau dari e-KTP saya pastikan tidak ada," kata Anas Urbaningrum saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Anas beralasan mengenai dugaan aliran dana dari KTP elektronik ke Kongres Partai Demokrat telah dijelaskan pada persidangan kasus yang lain.

Termasuk mengenai dana yang digunakan pihaknya saat konsolidasi tim pemenangan di Hotel Sultan.

Ketika kembali ditanya majelis hakim mengenai pembiayaan, Anas mengaku tahu secara terperinci karena sebagai calon ketua umum dia tidak mengurusi hal-hal teknis semisal pembayaran hotel.

"Sebagai calon tentu saya tidak urusi hal-hal teknis seperti itu, saya baru tahu sangat ditail ketika persidangan itu. Karena disampaikan dengan rinci kegiatan apa itu, datang darimana, jumlahnya darimana, sumbernya, angkanya untuk apa saja sangat ditail dan tidak ada kaitannya proyek e-KTP," ungkap Anas Urbaningrum.

Anas Urbaningrum mengakui mengenai konsolidasi tim pemenganan di Hotel Sultan.

Untuk memfasilitasi tim pemenangan tersebut, Anas mengaku kurang lebih membuka lebih kurang 330 kamar.

Mengenai adanya aliran dana dari Nazaruddin turut terlibat membiayai pemenangan Anas, itu disebabkan karena Nazaruddin juga termasuk relawan.

Hanya saja, kata Anas, Nazaruddin juga ternyata terlibat di tim relawan saingannya.

"Seluruh tim relawan ikut andil karena semangatnya adalah gotong royong, 'bantingan' ya. Apa namanya iuran atau apa gitu," tukas Anas.

Sebelumnya, M Nazaruddin pada sidang sebelumnya mengatakan uang korupsi KTP elektronik Rp 500 miliar digunakan Anas Urbaningrum untuk membiayai pencalonan dirinya sebagai calon ketua umum Partai Demokrat.

Waktu itu Mas Anas ada perlu untuk Mas Anus jadi ketua umum, Andi bantu uang untuk pertama ada komitmen yang disepkati sekian persen.

Totalnya hampir sekitar (Rp) 500 miliar sekian," kata Nazaruddin saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Uang tersebut tidak langsung diserahkan langsung namun diberikan secara pertahap, jumlah pertama adalah Rp 20 miliar.

Uang tersebut diserahkan Andi Naragong melalui fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang saat itu diterima Nazaruddin.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...idanai-relawan

---

Baca Juga :

- Terungkap, Arahan SBY untuk Anas Urbaningrum terkait Proyek e-KTP

- Anas Urbaningrum Mengaku Menerima Arahan dari SBY

- Dituding Terima Uang e-KTP, Anas Urbaningrum: Ini Fiksi, Fantasi dan Fitnah