alexa-tracking

MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58e5c62d54c07a9e1c8b4567/mk-cabut-kewenangan-mendagri-batalkan-perda
MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah (perda). Putusan itu atas permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dkk.

"Mengabulkan sebagian," kata Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

MK menyatakan Pasal 251 UU Pemda terkait dengan kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau gubernur. Pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan:

Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

Alasannya, hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan melanggar UUD 1945. Namun putusan itu tidak bulat. Ada 4 hakim konstitusi yang tidak setuju, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, dan Manahan Sitompul.

"Karena presiden sebagai penanggung jawab akhir," kata Palguna.

Atas vonis itu, kubu pemohon mengaku belum terlalu puas karena tidak seluruh permohonan dikabulkan. Pascaputusan ini, maka seluruh pembatalan perda harus lewat judicial review Mahkamah Agung (MA).

"Sekarang dengan dikabulkannya sebagian, maka pembatalan perda dilakukan judicial review MA dengan alasan MK mengatakan itu kewenangan kekuasaan hakim," kata kuasa hukum Apkasi, Andi Syafrani, seusai sidang. (edo/asp)

https://m.detik.com/news/berita/d-3465959/mk-cabut-kewenangan-mendagri-batalkan-perda
berkurang satu tugas mendagri emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
lah trus klo peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sapa yang berhak ngebatalinnya ?
waduh bakal muncul perda aneh2 emoticon-Embarrassment
daerah lebih tau apa yg mereka butuhkan dari pada pusat
sultan sultan makin kaya kalo di acc pak dhe
emoticon-Malu (S):


Ada agen syariah menyusup di MK?


Kalau ada perda melanggar UUD45 terus bagaimana? Apa pemerintah pusat tak bisa bertindak?
Quote:Original Posted By namdokmai
lah trus klo peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sapa yang berhak ngebatalinnya ?

MA