alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Tribunnews.com /
Komentar Wiranto Soal Polemik Kepemimpinan di DPD RI
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58e5760332e2e643138b4575/komentar-wiranto-soal-polemik-kepemimpinan-di-dpd-ri

Komentar Wiranto Soal Polemik Kepemimpinan di DPD RI

Komentar Wiranto Soal Polemik Kepemimpinan di DPD RI


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai wajar jika ada perbedaan pendapat dalam parlemen, termasuk polemik pergantian kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, dalam sistem politik demokrasi memang terbuka terciptanya perbedaan pandangan.

"Semua perbedaan itu kan dibenarkan di republik ini," ujar Wiranto usai menghadiri Temu Nasional & Munas XIV 2017 Dewan Harian Nasional (DHN) 45 di Jakarta, Rabu (5/4).

Menurut Wiranto, pemerintah tidak khawatir jika situasi di internal DPD saat ini akan mengganggu stabilitas nasional. "Sudah dilantik. Berarti sekarang sudah ada keputusan, sudah ada persatuan," kata Wiranto.

Namun, Wiranto mengimbau agar perbedaan pendapat di internal DPD tidak terjadi terus menerus dan mengerucut pada konflik berkepanjangan. Sedianya, DPD menyelesaikan masalahnya dengan cara sebaik-baiknya.

"Kalau di DPD ada perbedaan pendapat yang menjurut kepada konflik, harus kita selesaikan," ujarnya.

Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Witanto mengatakan, sebagai lembaga peradilan, MA juga harus tunduk pada hukum. Hal ini yang menjadi pertimbangan MA melantik para Pimpinan DPD yang baru.

"Saya dapat konfirmasi dari Bapak Kepala Biro Hukum dan Humas bahwa terkait dengan penyumpahan pimpinan DPD oleh MA itu, bukan berarti MA tidak menghormati putusannya sendiri," kata Wiranto.

Witanto mengatakan, Pasal 260 Ayat 6 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD mengamanatkan bahwa Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua MA.

Namun, karena Ketua MA Hatta Ali tengah menjalankan ibadah umroh, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Wakil Ketua MA, Suwardi.

Oleh karena itu, MA tidak bisa mengelak untuk tidak melantik Oesma Sapta Odang (Oso) sebagai Ketua DPD serta dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Sedangkan terkait proses pemilihan dan pengangkatan pimpinan DPD tersebut adalah proses politik yang merupakan urusan rumah tangga DPD sendiri," kata Wiranto.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan, hingga saat ini Farouk Muhammad dan GKR Hemas, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPD, belum menyerahkan fasilitas Pimpinan DPD kepada sekretariat.

Sementara, Mohammad Saleh telah menyerahkan seluruh fasilitas yang diterimanya saat menjadi Ketua DPD, seperti ruangan, mobil, dan rumah dinas. Pada masa transisi, Setjen DPD akan tetap melayani Pimpinan DPD yang lama dan baru.

Akan tetapi, dalam waktu dekat, hal itu akan diputuskan melalui Rapat Pimpinan DPD yang dimulai pada Rabu (5/4) sore.

"Karena ini masa peralihan maka belum ada pencabutan fasilitas dari Pak Farouk dan Bu Hemas. Soal itu (fasilitas Pimpinan DPD) juga akan dibahas di Rapim (Rapat Pimpinan) dan akan ada keputusannya di Rapim," ujar Sudarsono.

Sudarsono menambahkan, Sekretariat Jenderal DPD akan menjalankan hasil Rapim terkait pelayanan terkait fasilitas Pimpinan.

"Untuk saat ini, kami berpegang teguh pada Instruksi Sekretaris Jenderal DPD Nomor KP. 050/01/DPDRI/IV/2017 tentang netralitas pegawai," papar Sudarsono.

"Itu ada di poin keempat, yakni dukungan keuangan dan fasilitas lainnya kepada anggota dan atau alat kelengkapan yang terkait dengan materi pengambilan keputusan politik yang masih belum disepakati, untuk sementara ditangguhkan," lanjut dia.

Ia yakin, Farouk dan Hemas memahami soal fasilitas yang melekat pada pimpinan meski keduanya tak menerima proses pergantian Pimpinan DPD kali ini.

"Begini, Bapak Prof. Farouk Muhammad dan GKR Hemas, Beliau tentu memahami peraturan perundang-undangan, saya kira tak akan ada masalah," kata Sudarsono. (eri k sianga/kompas.com)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...inan-di-dpd-ri

---

Baca Juga :

- Fraksi PAN Sarankan Oesman Sapta Mundur Jadi Wakil Ketua MPR

- Farouk Ungkap Pertemuan Loyalis Oesman Sapta dan Wakil Ketua MA

- Saleh Sudah Serahkan Mobil dan Rumah Dinas Pimpinan DPD

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di