MENDUKUNG KONSTITUSI TAK BERARTI TAK KRITIS

Yang lebih penting dari mendukung Pemerintah atau kebijakannya adalah memihak kepentingan rakyat terutama kelas bawah seperti petani, buruh dan nelayan. Dukungan kepada Pemerintah harus didasarkan pada akal sehat dan garis konstitusi, bukan fanatisme sosol dengan pemutlakan.



Mendukung konstitusi tidak otomatis mendukung kebijakan, program dan keputusan-keputusan dari Pemerintah pusat hingga daerah.
Dengan akal sehat dan kesadaran kewarganegaraan, seseorang bisa menjaga indepedensi sikap dan pandangan objektif sehingga mampu memilah keputusan dan langkah Pemerintah, siapapun yang mengendalikannya, antara yang berkeadilan dan yang tidak berkeadilan.
Tentu sikap kritis terhadap kebijakan dan langkah-langkah Pemerintah harus proporsional, objektif, berbasis data dan bebas tendensi politik alias tidak bertujuan melucuti legitimasinya.

Dengan semua apresiasi atas sejumlah kebijakannya, kita tidak boleh secara rasional menutup mata dari sejumlah fenemena negatif dalam berbagai bidang sebagai akibat kelambanan dan ketidakcetmatan Pemerintah dalam menayelesaikan problema rakyat.
Salah satu bidang yang harus dikritisi adalah diskriminasi hukum dan sosial, terutama penanganan kasus pengungsi Sampang.
Sejumlah kasus sengketa antara pengusaha dan rakyat miskin seperti petani, buruh dan nelayan mendorong kita untuk mempertanyakan janji Pemerintah untuk menciptakan pemerataan dan anti monopoli.

Dari sini, kita kadang heran bila ada yang berusaha merias kesalahan kebijakan Pemerintah dengan retorika yang bertentangan dengan fakta. Lebih mengherankan lagi, bila menimpakan kesalahan atas rakyat kelas bawah yang menjadi korban ketidakadilan.