alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58cc745b902cfe0b0d8b4567/lbh-nilai-reklamasi-teluk-jakarta-cacat-prosedur-ini-penjelasannya
LBH Nilai Reklamasi Teluk Jakarta Cacat Prosedur, Ini Penjelasannya
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas proyek reklamasi Pulau F, I, dan K dalam sidang pembacaan putusan perkara tersebut pada Kamis (16/3) kemarin.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum nelayan dari LBH, Tigor Hutapea mengungkapkan beberapa poin atas cacat prosedur terkait pembangunan proyek reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pengembang. Menurut dia, majelis hakim telah menimbang bahwa reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pengembang cacat prosedur karena izin reklamasi diterbitkan secara diam-diam oleh tergugat.

"Ada beberapa poin alasan cacat prosedur dan substansi," ujar Tigor kepada Republika.co.id, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/3).

Poin tersebut yakni, Pertama, kata Tigor, izin reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam oleh tergugat. Keberadaan izin baru diketahui para penggugat pada 10 Desember 2015 padahal ditandatangani sejak Oktober dan November 2015.

Kedua, kata dia, reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem teluk Jakarta. Hal itu akibat rusaknya pola arus laut dan jaringan sosial ekonomi dari nelayan tradisional yang ada di pesisir Jakarta. Ketiga, Gubernur DKI Jakarta tidak mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait erat antaralain UU Pesisir hingga UU Kelautan.

Keempat, Gubernur DKI Jakarta tidak mendasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Perda RZWP3K) yang menjadi pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir.

Kelima, tidak melakukan proses konsultasi publik dengan benar dalam penyusunan AMDAL, dengan tidak ada keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Gubernur melanggar Pasal 30 UU 32/2009 LH yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.

Keenam, izin lingkungan cacat prosedur karena diterbitkan diam-diam dan tidak ada melakukan pengumuman kepada masyarakat. Ketujuh, cacat substansi, cacat prosedur serta melanggar asas ketelitian dan asas umum pemerintahan yang baik.

Delapan, reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap. "Terakhir, harus diterapkan prinsip kehati-hatian pada objek TUN di mana terjadi ketidakpastian ilmiah maka haruslah berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup (in dubio pro natura)," kata Tigor.

http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/03/17/omxy1z382-lbh-nilai-reklamasi-teluk-jakarta-cacat-prosedur-ini-penjelasannya

Ini yg salah pasti hukumnya
Banyak juga prosedurnya
Koar2 duluan, ntar banding dibatalkan lagi, terus diem. Bosen.
Mau batalin reklamasi bilang Presiden, bukan Gubernur.
LBH sok tau, kalau si hoktod dah ngomong itu pasti benar. emoticon-Blue Guy Bata (L)

Eh LBH ini apa sih? Luhut Binsar Hutapea kah? emoticon-Leh Uga
pasal 30 uu 32 2009
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
terdiri atas wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan dampak yang timbul dari
suatu usaha dan/atau kegiatan yang
sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi
terkena dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi
Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang
terdiri atas pakar independen yang
melakukan kajian teknis dan sekretariat
yang dibentuk untuk itu.
(3) Pakar independen dan sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
tiada kebeneran selain mulut ahok...hail babi emoticon-Recommended Seller
Quote:Original Posted By lucy...pinder
tiada kebeneran selain mulut ahok...hail babi emoticon-Recommended Seller


hmm,,,terlepas dari reklamasi pak Ahok-Djarot tetap bagus sob.
emoticon-I Love Indonesia
Untuk yang pertama dan keenam mirip penyakit birokrat pada umumnya,yang selalu ditemui lembaga penegak hukum.

Deceitful practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap
publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak
sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.
"Reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap"

memang tak ada manfaat besar bagi warga DKI kecuali developer!!! emoticon-Marah
Quote:Original Posted By komodo.ipk.2.56
"Reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap"

memang tak ada manfaat besar bagi warga DKI kecuali developer!!! emoticon-Marah


tentu ada sob manfaatnya membuka lapangan pekerjaan dan dari kontribusi tambahan bisa bangun fasos fasum.
jelas melanggar hukum makanya dibatalin oleh ptun, gubernur maen tabrak aturan ya kyk kini keok trs di pengadilan.
emang ekosistem di teluk jakarta sblm reklamasi gimana kondisinya?

anies uno menang mah tetap aja, mereka gak bakal berani batalin secara sepihak.. apalagi uno emoticon-Embarrassment
Quote:Original Posted By sukhoivsf22


hmm,,,terlepas dari reklamasi pak Ahok-Djarot tetap bagus sob.
emoticon-I Love Indonesia


bikin proyek merugikan rakyat emang bagus bre, prestasi terbaik ahok sbg gubernur lungsuran wiwi emoticon-Toast
Kerugian ekosystem apaan singapore saja reklamasi ngak masalah...

Di reklamasi malah untung dibiarin saja malah rugi....

Sekarang pemda dari tuh laut dan ekosystemnya setahun dapet berapa klo di reklamasi dari pbbnya saja setahun dapet berapa tuh?
Liat banding aja ntar.. emoticon-Recommended Seller
Biasalah LSM Walhi dapet setoran kenceng soalnya. Pulau G yg menang digugat walhi dulu apa kbr?

LBH Nilai Reklamasi Teluk Jakarta Cacat Prosedur, Ini Penjelasannya
Quote:Original Posted By sukhoivsf22
Untuk yang pertama dan keenam mirip penyakit birokrat pada umumnya,yang selalu ditemui lembaga penegak hukum.

Deceitful practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap
publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak
sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.


tiada kebenaran selain mulut ahok, suara suci mensucikan dan kejujuran murni,..hail babi emoticon-Recommended Seller
Harus lanjutkan reklamasi, kalau enggak jakarte rugi emoticon-Blue Guy Bata (L)
Quote:Original Posted By seher.kena
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas proyek reklamasi Pulau F, I, dan K dalam sidang pembacaan putusan perkara tersebut pada Kamis (16/3) kemarin.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum nelayan dari LBH, Tigor Hutapea mengungkapkan beberapa poin atas cacat prosedur terkait pembangunan proyek reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pengembang. Menurut dia, majelis hakim telah menimbang bahwa reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pengembang cacat prosedur karena izin reklamasi diterbitkan secara diam-diam oleh tergugat.

"Ada beberapa poin alasan cacat prosedur dan substansi," ujar Tigor kepada Republika.co.id, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/3).

Poin tersebut yakni, Pertama, kata Tigor, izin reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam oleh tergugat. Keberadaan izin baru diketahui para penggugat pada 10 Desember 2015 padahal ditandatangani sejak Oktober dan November 2015.

Kedua, kata dia, reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem teluk Jakarta. Hal itu akibat rusaknya pola arus laut dan jaringan sosial ekonomi dari nelayan tradisional yang ada di pesisir Jakarta. Ketiga, Gubernur DKI Jakarta tidak mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait erat antaralain UU Pesisir hingga UU Kelautan.

Keempat, Gubernur DKI Jakarta tidak mendasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Perda RZWP3K) yang menjadi pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir.

Kelima, tidak melakukan proses konsultasi publik dengan benar dalam penyusunan AMDAL, dengan tidak ada keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Gubernur melanggar Pasal 30 UU 32/2009 LH yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.

Keenam, izin lingkungan cacat prosedur karena diterbitkan diam-diam dan tidak ada melakukan pengumuman kepada masyarakat. Ketujuh, cacat substansi, cacat prosedur serta melanggar asas ketelitian dan asas umum pemerintahan yang baik.

Delapan, reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap. "Terakhir, harus diterapkan prinsip kehati-hatian pada objek TUN di mana terjadi ketidakpastian ilmiah maka haruslah berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup (in dubio pro natura)," kata Tigor.

http://m.republika.co.id/berita/nasi...-penjelasannya

Ini yg salah pasti hukumnya

BTP taik, gak ada transparan2nya, dan gak profesional keok mulu