alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58cc6d4a582b2e5f278b45b3/selain-e-ktp-tiga-kali-setya-novanto-dilaporkan-ke-mkd-dpr
Selain e-KTP, Tiga Kali Setya Novanto Dilaporkan ke MKD DPR
Selain e-KTP, Tiga Kali Setya Novanto Dilaporkan ke MKD DPR


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak namanya disebut dalam sidang dakwaan kasus korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto ternyata sudah tiga kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Selain kasus e-KTP, Dasco memaparkan MKD ada pelaporan lain,terkait pelanggaran kode etik.

Hal itu diterima MKD pada saat DPR reses.

"Ada 3 laporan (terkait Setya Novanto). Dan ada sembilan kasus (lain) yang masuk pada waktu kita reses," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat MKD, Jakarta, Jumat (17/3/2017) kemarin.

Dasco menjelaskan semua kasus tidak bisa langsung diproses oleh MKD. Pasalnya ada tahapan verifikasi yang harus dilalui.

"Ya kita harus verifikasi satu persatu. Termasuk ini. Ini kan baru masuk kemarin," jelas Dasco

Dasco memastikan, terkait tiga laporan Setya Novanto akan diproses sesuai tata beracara yang berlaku.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Novanto karena diduga berbohong di hadapan publik. Kebohongan itu diduga dilontarkan Novanto saat diwawancarai ihwal hubungan pertemanannya dengan Andi Agistinus.

Novanto dilaporkan karena diduga berbohong di hadapan publik. Saat diwawancarai awak media, ia mengaku tak pernah bertemu nama-nama yang ada di dalam dakwaan persidangan kasus korupsi e-KTP, yakni Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

"Laporan baru kami terima kemarin. Dan seperti biasanya setiap laporan pasti akan kami terima dan setiap laporan pasti akan diakukan proses verifikasi," kata Dasco.

Saat ditanya tentang bukti yang disertakan Boyamin dalam laporan tersebut, Dasco mengatakan ia tak berhak mengomentari. Sebab, itu masih harus diverifikasi terlebih dahulu. I

a pun mengatakan dengan adanya pelaporan dari Boyamin, total sudah tiga pihak yang melaporkan Novanto ke MKD.

Dua laporan sebelumnya masuk pada pertengahan Februari dan awal Maret.

Namun, ia enggan membeberkan identitas pelapor karena bersifat rahasia jika sudah terarsip.

Ia juga tak bersedia menjawab saat ditanya apakah proses terhadap laporan tersebut akan dilakukan di masa persidangan kasus korupsi e-KTP.

"Saya enggak bisa bilang bahwa bisa ditindaklanjuti ketika proses hukumnya jalan, karena verifikasinya kan belum selesai," tutur Dasco.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com mengungkapkan, kekhawatiran di internal Golkar, muncul karena potensi Novanto terjerat kasus e-KTP cukup besar.

Trauma perpecahan internal partai juga masih membayangi mereka. Padahal, sebentar lagi Golkar harus menyambut pilkada serentak.

Selain itu, posisi Novanto yang saat ini rentan terjerat kasus hukum menbuat manuver-manuver politik mungkin dilakukan. Sebab, sejak awal kepemimpinannya di Golkar, faksi-faksi di internal partai cukup kuat.

Faksi-faksi tersebut dinilai Arie semakin menguat setelah dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP mencuat ke publik. "Meskipun 'bersatu', sebenarnya sifat komprominya cukup rentan sehingga sewaktu-waktu kalau ada trigger, ya itu bisa melanda Golkar pasti muncul potensi konflik, perpecahan," tutur Arie.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati fakta-fakta persidangan kedua korupsi e-KTP yang digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (16/3) lalu. Fakta persidangan akan dikembangkan oleh KPK untuk menjerat tersangka baru. "Kami terus mengamati dan mencermati proses persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP. Fakta itu penting bagi KPK untuk membuktikan dakwaan terhadap dua terdakwa (Irman dan Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

"Kemarin (sidang kedua e KTP) banyak fakta yang sudah disampaikan, baik untuk pembuktian kedua terdakwa maupun kepentingan pengembangan kasus karena KPK tidak berhenti pada dua terdakwa," tegas Febri.

Dalam sidang kedua itu, JPU KPK menghadirkan delapan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Delapan saksi tersebut adalah Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi, bekas Menteri Keuangan Agus Martowardjo, bekas Sekjen Mendagri Diah Anggareni, Elvius Dailami, Rasyid Saleh, Winata Cahyadi, bekas Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap dan Yuswandi Tumenggung.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saksi-saksi yang dihadirkan berkaitan dengan penganggaran KTP elektronik. Dari delapan saksi, hanya tujuh yang hadir.Dalam dakwaan keduanya (Irman dan Sugiharto), Jaksa Penuntut Umum mengatakan mereka bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong, selaku penyedia barang dan jasa di Kementerian dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara RI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku ketua fraksi Partai Golkar, dan Drajad Wisnu Setyawan selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011 telah memperkaya diri.

Selain itu perbuatan Irman dan Sugiharto turut juga memperkaya orang lain antara lain Gamawan Fauzi sejumlah 4.500.000 Dolar Amerika Serikat dan Rp 50 juta, Diah Anggraini sejumlah 2.700.000 Dolar Amerika Serikat dan Rp 22.500.000, Ganjar Pranowo 520 ribu Dolar Amerika Serikat, Yasonna Hamonangan Laoly 84 ribu Dollar Amerika Serikat dan lainnya.
Total 60 anggota DPR RI menerima uang bancakan korupsi KTP elektronik Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. (tribunnewstheresia felisiani/adiatmaputra fajar/kompas.com)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...kan-ke-mkd-dpr

---

Baca Juga :

- Golkar Percaya Pengakuan Novanto Soal e-KTP

- Tolak Revisi Undang-undang, Rektor dan Guru Besar Bela KPK

- MKD yang Tak "Bergigi" Hadapi Setya Novanto

×