TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Munculnya aturan baru yakni penggunaan Marquee Player di kompetisi Liga 1 Indonesia yang segera bergulir 15 April mendatang mendapat tanggapan dari manajemen Sriwijaya FC. Selain tanpa sosialiasi, aturan ini pun terkesan mendadak dan dipaksakan.

“Ini surprise buat kita, karena biasanya apapun rencana aturannya akan disosialisasikan terlebih dulu ke klub. Sejak Kongres PSSI terakhir hal ini pun tidak pernah masuk dalam pembahasan, namun kami masih berprasangka baik dan menunggu lagi perkembangannya,” ungkap Faisal Mursyid, sekretaris PT SOM saat dihubungi Jumat (17/3) sore.

Faisal yang hadir di pertemuan klub yang digelar di Jakarta, Kamis (16/3) kemarin menyebut bahwa pembahasan mengenai marquee player tidak ada dalam agenda acara pada surat yang dikirimkan oleh PSSI sebelumnya.

“Sudah ada masukan agar hal ini ditinjau ulang dan setiap klub juga diberikan hak yang sama, semoga kebijakan ini bukan muncul karena ada klub yang baru saja menggunakan pemain yang katanya marquee player,” ujarnya.

Komentar lebih pedas juga dilontarkan sekretaris tim SFC, Achmad Haris yang menyebut bahwa aturan ini sangat jauh dari rasa keadilan dan kesetaraan.

Lalu dirinya pun menyebut sikap PSSI pun terkesan tidak tegas di aturan ini, berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Walau banyak dianggap tidak populer, namun regulasi pembatasan usia atau penggunaan pemain muda diterapkan dan wajib dipatuhi semua klub tanpa terkecuali.

“Untuk klub yang kaya mungkin tidak masalah, manajemen SFC pun masih menimbang-nimbang mengenai hal ini. Tetapi seharusnya jika klub yang tidak mampu mendatangkan marquee player pun berhak menggunakan jumlah pemain asing yang sama. Jadi tidak terkesan hanya mengakomodir kepentingan sejumlah klub saja,” bebernya.

Selain itu, Haris pun mengingatkan agar PSSI juga tidak hanya terpaku dengan permasalahan ini dan melupakan PR besar lainnya di Liga Indonesia.

“Jangan sampai isu marquee player mengabaikan perbaikan yang secepatnya harus dilakukan, seperti perbaikan jadwal, peningkatan kualitas perangkat pertandingan serta infrastruktur di Indonesia,” keluhnya.

Dirinya pun mencontohkan bagaimana saat di kompetisi Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 lalu banyak terjadi hal-hal yang terkait di atas.

“Kami tidak bisa membayangkan seorang marquee player harus menempuh perjalanan 14 jam dari Palembang ke Serui, dimana 7 jam diantaranya ditempuh dengan perjalanan laut. Lalu pulang dengan taruhan meregang nyawa. Musim lalu saat melakoni laga away kesana, kapal yang ditumpangi SFC harus terdampar di pulau yang tidak berpenghuni dan sampai dievakuasi oleh Basarnas Biak. Jangan sampai hal ini terulang dan justru menjadi citra buruk yang disampaikan oleh pemain kelas dunia itu nantinya,” tambahnya.

Tidak hanya itu, konsep seperti ini pun seolah melupakan sistem salary cap yang musim lalu baru diterapkan kepada seluruh klub yang berlaga di level tertinggi. Salary cap, atau pembatasan terkait jumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu klub untuk membayar gaji pemain. Sistem seperti ini sudah lama berkembang dalam dunia olahraga di Amerika Serikat.

Sistem salary cap sendiri ditujukan bukan saja agar keuangan klub lebih stabil tetapi juga menciptakan iklim yang lebih kompetitif karena dengan pembatasan nilai kontrak pada suatu klub, kekuatan tim akan merata karena tidak ada lagi tim yang semua pemainnya adalah pemain bintang bergaji tinggi.

Operator kompetisi musim lalu sendiri meregulasikan bahwa untuk ISC A pembatasan nilai kontrak yang berlaku untuk semua klub adalah Rp 10 miliar, dengan rataaan minimal untuk semua klub ada di angka Rp 5 miliar.

Sumber : http://www.tribunnews.com/superskor/...alu-dipaksakan

---

Baca Juga :

- Reinaldo Siap Berjuang Bersama PSM Makassar

- Penjualan Kaos Persib Meningkat 12 Kali Lipat

- Manajemen Persib Tepis Rumor Akan Rekrut Drogba