alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58c7bf9c925233bb118b456b/keharusan-impor-gas-dan-ketersediaan-infrastruktur-penunjang

Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang

Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang
Ilustrasi kilang gas offshore
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi gas akan mengalami defisit pada 2019. Prediksi itu mendasar pada neraca konsumsi gas yang terus meningkat tanpa diimbangi fasilitas infrastruktur.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan dalam KOMPAS.com, impor gas harus dilakukan sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM).

Sebab, pertumbuhan kebutuhan BBM untuk transportasi saja linear (sama) dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, yakni sekitar 13 persen, atau lebih dari dua kali lipat pertumbuhan ekonomi (di kisaran 5,2 persen).

"Maka fokus pemerintah untuk konversi BBM ke bahan bakar gas menjadi prioritas," kata Arcandra, Senin (13/3/2017).

Meski begitu, impor juga tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya fasilitas penyimpanan dan regasifikasi (pencairan gas alam menjadi liquefied natural gas/LNG) yang memadai.

Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki empat fasilitas penyimpanan dan regasifikasi.

Empat fasilitas itu antara lain milik PT Pembangkitan Jawa Bali di Benoa, Bali dengan kapasitas 50 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd); milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di Lampung dengan kapasitas 240 MMscfd; kemudian milik PT Pertamina Tbk di Arun, Aceh; dan milik PT Nusantara Regas di Jawa Barat dengan kapasitas 400 MMScfd.

"Gimana caranya impor? Mau ke manain gasnya itu?" sambungnya.

Dalam data prediksi neraca gas bumi Indonesia hingga 2030, disebutkan kebutuhan impor Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 1.777 juta standar kaki kubik per hari. Namun, jika ada temuan sumur gas baru, bisa jadi volume impor tak akan sebesar itu.
Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang
Grafik pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik
Untuk diketahui, infrastruktur berupa fasilitas penyimpanan dan regasifikasi serta jaringan pipa gas dibutuhkan agar LNG yang didatangkan bisa dimanfaatkan. Sebelum dialirkan melalui pipa, LNG harus diubah wujudnya melalui proses regasifikasi terlebih dahulu.

Data SKK Migas menunjukkan, pada 2016 terdapat gas dengan volume 534 (billion British thermal unit per day/BBtud) dari delapan wilayah kerja yang tidak bisa dimanfaatkan karena belum adanya infrastruktur.

Dari perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ada pun hanya sebesar 1.151,06 BBtud dari komitmen 1.552,33 BBtud, atau masih menyisakan 401,27 BBtud gas.

Sementara, untuk membangun terminal regasifikasi dibutuhkan waktu 18 bulan sampai 24 bulan.

Arcandra pun mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak murni menjadi tugas pemerintah, melainkan juga menjadi beban perusahaan pelat merah (BUMN) dan swasta.

Pemerintah sebelumnya sudah mengizinkan industri tertentu melakukan impor gas untuk menekan biaya produksi. Namun, impor tersebut harus dengan syarat harga gas yang diimpor lebih murah jika dibanding dengan harga gas di dalam negeri.

Dugaan konspirasi BUMN holding

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai rencana impor gas ini erat berhubungan dengan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding BUMN migas.

Dalam holding BUMN migas tersebut, nantinya Pertamina akan menjadi induk holding yang akan membawahi langsung Perusahaan Gas Negara (PGN).

Dengan adanya holding, maka Pertamina akan mempunyai aset berupa pipa-pipa gas yang dimiliki PGN. Yang artinya, bisnis impor gas akan dipegang langsung oleh Pertamina dengan PGN bertindak sebagai bagian penjualannya.

"Bisnis minyak akan turun, digantikan oleh gas. Bauran energi pembangkit ini makin ke gas. Makanya banyak sekarang yang terjun dan menyemut di gas," ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini dalam rilisnya yang dimuat sindonews.com.

Geliat impor gas bahkan sudah dimulai sejak 2013, saat Pertamina menandatangani perjanjian impor gas bersama beberapa negara dengan total kontrak pengadaan gas mencapai 10,2 juta ton metrik.

Kontrak tersebut akan direalisasikan pada 2019. Kontrak bersifat wajib karena Pertamina harus membayar jika ada pembatalan. Bahkan, Faisal melanjutkan, Pertamina sudah ancang-ancang mendirikan trading company di Singapura sebagai cadangan jika dalam negeri tidak mampu menampung impor tersebut.

Di sisi lain, Faisal meyakini bahwa pasokan gas Indonesia masih cukup hingga 2030 mendatang.

Keyakinan Faisal menyasar pada data yang dikeluarkan lembaga riset internasional, McKinsey Energy Insights (November 2015), yang menyebut cadangan gas negara-negara ASEAN baru akan defisit pada 2030.

"Kita sudah lelah berantas Petral nah habis ini kemudian akan ada Petral lagi tapi versi gas," tegasnya.
Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ktur-penunjang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas

- Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang Motif anggota Polda Jatim menembak mahasiswa Unmuh Jember

- Keharusan impor gas dan ketersediaan infrastruktur penunjang Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di