alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58c7af6560e24b7a6d8b45f2/soal-kolom-agama-di-ktp
​Soal kolom agama di KTP
​Soal kolom agama di KTP


​Soal kolom agama di KTP

Tjahjo Kumolo bersama rekannya.

BAGAIMANA melihat ide Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa kolom agama dalam KTP bisa dikosongkan? Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada media yang memberitakan dengan salah sehingga timbul komentar yang tak perlu.

Mulanya, saya kira, harus dilihat dari UU tentang Administrasi Kependudukan tahun 2006. Tepatnya pasal 64 soal kolom agama tersebut:

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkimpoian, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Artinya, bagi orang yang agama atau kepercayaannya tak termasuk satu dari enam agama yang diakui pemerintah Indonesia --sesuai dengan Penetapan Presiden Soekarno pada 1965: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu-- dia tetap boleh menyatakan agama atau keyakinannya dalam database kependudukan. Namun ia tak tercantum dalam KTP. Secara teknik, apa yang tercantum dalam kolom agama berupa tanda "-" (strip).

Di Indonesia, ada lebih dari 400 agama di luar keenam agama tsb. Ini mulai dari agama lokal, misalnya Kejawen, Sunda Wiwidan, Parmalim sampai Kaharingan, maupun agama impor macam Taoisme, Shinto dan sebagainya. Mereka berhak dapat KTP dengan agama dicatat dalam database kependudukan namun tak tercantum dalam KTP.


​Soal kolom agama di KTP

Dewi Kanti Setianingsih beragama Sunda Wiwidan. Sesuai UU Administrasi Kependudukan, agama tersebut dicatat dalam database kependudukan namun tak dicantumkan dalam KTP. 

Prakteknya, saya sering menemukan pegawai negeri tak mau menjalankan ketentuan UU Administrasi Kependudukan. Orang Kaharingan dan sebagainya sering dipaksa memilih satu dari enam agama resmi tsb.

Ini bukan saja soal KTP. Ia juga soal akte pernikahan maupun akte kelahiran. Mereka tak bisa mencatatkan pernikahan mereka sehingga anak yang lahir dianggap anak haram. Akte kelahiran anak-anak mereka hanya ada nama ibu --tanpa nama ayah.

Ia adalah diskriminasi terhadap para pemeluk agama-agama kecil di luar enam agama tersebut. Saya kira UU Administrasi Kependudukan belum ideal dengan memperbolehkan semua agama dicantumkan dalam KTP tapi setidaknya ia memberi ruang kepada agama-agama kecil dicatat dalam database kependudukan.

Tjahjo Kumolo tak keluar dari ketentunan hukum ketika dia bicara bahwa warga Indonesia, apapun agamanya, harus dilayani dengan KTP. 

http://www.andreasharsono.net/2014/1...i-ktp.html?m=1
kamar sebelah
Kontekstualisasi Ajaran Kiai Madrais


​Soal kolom agama di KTP


13505198412090380737

Tulisan Pengantar

[BAGIAN PERTAMA]

Oleh ALI ROMDHONI MA

Beberapa tokoh nasionalis yang dimiliki bangsa Indonesia dipahami secara keliru bahkan oleh masyarakat bangsanya sendiri. Hal ini akibat dari keberhasilan rekayasa penjajah Belanda yang menyebarkan cerita dan fakta keliru terhadap tokoh-tokoh nasionalis pribumi yang diidentifikasi bisa membahayakan posisi kolonialis itu. Tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Rifa’i (m. 1875) dari Kendal, Ki Samin Surasentika (m. 1914) dari Blora, dan Kiai Madrais (m. 1939) dari Cigugur, Kuningan merupakan nasionalis, namun karena sejarah dia dipahami secara keliru dan dimusuhi oleh komunitasnya sendiri.

Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan.

Pusat Aktifitas Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Tulisan ini ingin menyuguhkan sosok Kiai Madrais, pemikiran dan ajaran luhurnya, serta kondisi sosio-kultural yang membentuk kepribadian dan cara pandang yang dia miliki. Selain itu juga ingin menunjukkan bahwa pemikiran tokoh ini masih relevan untuk mengkritik cara-cara dan pemikiran kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Madrais merupakan salah satu nasionalis tulen yang pernah dimiliki bangsa ini, namun karena sejarah dia pahami sebagai pengajar aliran sesat.

Mengenai sumber penulisan, saya sengaja memberi porsi lebih pada penuturan keturunan (cucu dan buyut) Madrais, masyarakat yang masih menegang teguh ajaran Sunda Wiwitan serta masyarakat secara umum yang tinggal di Cigugur, baru kemudian menengok tulisan tentang Madrais yang berserakan di beberapa situs jejaring sosial. Kepada mereka saya memandang lebih memiliki otoritas untuk memberi penjelasan mengenai Madrais dan ajarannya. [bersambung… Menemukan…]

Selengkapnya : http://m.kompasiana.com/aliromdhoni/...3311a4689de997


​Soal kolom agama di KTP

1350520544409092003

Menemukan Mutiara Warisan Leluhur [BAGIAN KEDUA]

Oleh ALI ROMDHONI MA

Sudah hampir dua bulan sejak awal September 2012 saya berinteraksi dengan masyarakat di desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat untuk kepentingan riset dan pembelajaran. Lebih khusus lagi, saya berkesempatan berdiskusi dan melihat dari dekat aktifitas keseharian keluarga-keluarga adat dan penganut ajaran Sunda Wiwitan di daerah ini. Melalui penuturan para penganutnya, saya menjadi mengerti, Madrais adalah tokoh pendiri sekaligus penyebar ajaran—untuk tidak menyebutnya ‘agama’—Sunda Wiwitan (Sunda permulaan; lama).

Selama hidupnya, pangeran keturunan Kepangeranan Gebang Kinatar (sekarang lokasinya di Losari, Cirebon, Jawa Barat) ini pernah dibuang penjajah Belanda ke Tanah Merah, Maluku (1901-1908). Belanda menuduh Madrais telah menyebarkan ajaran sesat. Konon, nasionalis yang gemar mempelajari kearifan dalam doktrin agama-agama ini berhasil pulang ke kampung halaman, di Cigugur, dan kembali mengajarkan kepada rakyat penting hidup sebagai orang yang mandiri dan mencintai sesama.

Empat remaja puteri menari menyambut para tamu di gedung Paseban Tri Panca Tunggal

Saya merasa beruntung karena selama kurang lebih lima minggu terakhir ini memiliki waktu untuk ngobrol santai dan berdiskusi ringan dengan Gumirat Barna Alam dan Dewi Kanti (keduanya buyut Madrais), serta Oki Satrio (suami Dewi). Kepada saya, mereka berbaik hati dan bersedia memberi informasi tentang sesepuh dan panutan warga penganut ajaran Sunda Wiwitan.

Saya juga sudah beberapa kali mengikuti dialog dan berbincang langsung dengan Rama Pangeran Jatikusuma, cucu kandung Kiai Madrais yang saat ini meneruskan kepemimpinan adat Sunda Wiwitan.

Kepada saya, tokoh kharismatik di komunitas Sunda Wiwitan ini memberi penjelasan terutama mengenai filosofi ajaran yang dibawa Pangeran Madrais. Selain itu saya juga banyak mendengar penuturan warga, seperti ibu-ibu rumah tangga, pedagang sayur, peternak, petani sampai para guru tentang Madrais dan ajaran yang dia sampaikan. Di antara mereka ada yang memang warga penganut ajaran, dan sebagian lain bukan penganut tetapi memiliki pengetahuan yang cukup tentang tokoh kontroversial itu.

Menurut cerita Dewi Kanti (37), kakek buyutnya yang juga pernah belajar keislaman di pondok pesantren ini hidup pada kondisi ketika hampir seluruh kekayaan bangsa Indonesia berhasil dirampok penjajah. Madrais Sadewa Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat hidup sekitar tahun 1832 sampai 1939, ketika seluruh kekayaan bangsa Indonesia: sumber daya alam, ilmu pengetahuan, agama, budaya, hingga akal sehat sudah hilang dari manusianya.

Dalam kondisi yang demikian, Madrais tampil sebagai putera pribumi yang sadar dan merasa harus bangkit dari kehancuran sebagai bangsa. Kritik yang disampaikan Madrais, yang selanjutnya menjadi ajaran yang dia tanamkan kepada para pengikutnya adalah: tidak adanya tatanan sosial untuk menciptakan keadilan di masyarakat, tidak berfungsinya agama-agama dalam melahirkan manusia yang saling menghargai kedaulatan sebagai bangsa, dan hilangnya kepercayaan diri sebagai bangsa yang berdaulat di muka bumi.

Tiga hal ini, menurut saya, menjadi saka guru ajaran Kiai Madrais—Madraisme. Dari para penganut ajaran Sunda Wiwitan yang saya temui, mereka mengatakan bahwa Pangeran Madrais mengajarkan pentingnya kesadaran sebagai manusia dan bangsa yang mengenal cara dan ciri manusia, antara lain, welas asih (cinta) kepada sesama,tata kerama, berbudaya, berbahasa, beraksara dan wiwaha danaraga (mempertimbangkan segala keputusan dan perilaku dalam hidup). Sebagai manusia harus sadar atas keberadaannya sebagai ciptaan Sang Maha Kuasa. Cara-ciri ini, rupa, bahasa dan budaya, ini tidak bisa dihindari. Karena ini merupakan karunia Tuhan, maka harus disyukuri, dijaga dan dilestarikan. [bersambung: Eksistensi…]

Selengkapnya : http://m.kompasiana.com/aliromdhoni/...3311fd689de820


​Soal kolom agama di KTP


13505218001463588641

Eksistensi Ajaran Madrais

[BAGIAN KETIGA]

Oleh ALI ROMDHONI MA

Para penganut ajaran Sunda Wiwitan tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat, dan tidak menutup kemungkinan juga di Jawa Tengah dan jawa Timur serta D.I. Yogyakarta. Namun kegiatan ritual budaya dan keagamaan komunitas ini berpusat di Cigugur. Di tempat ini juga terdapat gedung Paseban Tri Panca Tunggal (TPT), semacam keraton yang berfungsi sebagai sentra kegiatan keagamaan, budaya, hingga berfungsi sebagai tempat belajar dalam menjalani kehidupan. Di gedung Paseban tinggal keluarga keturunan Madrais yang sekaligus menjadi pimpinan warga adat. Pangeran Jatikusuma adalah ketua warga adat dan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan saat ini.

Kecapi dan suling mengiringi lagu-lagu khas daerah Sunda Keberadaan

Paseban Tri Panca Tunggal ini menjadi penting untuk melestarikan ajaran-ajaran yang telah ditanamkan para pendahulu. Ritual-ritual penting ajaran komunitas ini berlangsung di komplek paseban. Salah satu kegiatan tahunan yang digelar dengan cukup meriah dan melibatkan berbagai komunitas adalah upacara Seren Taun. Perhelatan ini dilakukan setahun sekali, dalam rangka menyongsong datangnya tahun baru Saka dalam hitungan kalender Jawa-Sunda. Motivasi pagelaran ini adalah mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Di event ini masyarakat Cigugur bergotong-royong membawa hasil bumi mereka untuk diarak dalam satu episode pawai yang meriah.

Di komplek gedung Paseban TPT juga tinggal para penganut ajaran Sunda Wiwitan yang terdiri dari remaja, dewasa hingga orang tua. Mereka biasa disebut sebagai warga atau sawarga, yang berarti keluarga. Kepada saya Kang Gugum, panggilan akrab Gumirat, menjelaskan bahwa setiap manusia bersaudara. Mereka yang tinggal di Paseban menjadi satu kesatuan dalam keluarga. Ayah Kang Gugum, Pangeran Jatikusuma juga membangun sekolah menengah pertama (SMP) Trimulya sejak tahun 1958, sebagai tempat belajar warga Paseban TPT, yang juga dibuka umum.

Saya juga ngobrol dengan Wiwit (20), remaja puteri asal Garut yang tinggal di Paseban TPT. Lulusan sekolah menengah pertama yang sudah menguasai beberapa model gerakan tari ini mengenal Paseban TPT dari orang tuanya. “Di Paseban aku belajar banyak hal. Mulai dari kemandirian, kebersamaan, kerja keras, sampai seni tari-tarian tradisional,” demikian kepada saya Wiwit bercerita. Saya juga sempat berbincang dengan salah seorang pensiunan pegawai negeri sipil dari Majalengka. Maaf, saya lupa mencatat namanya, di samping menurut saya nama-nama yang digunakan hampir mirip-mirip. Yang jelas, dia mengaku seorang muslim. Untuk mengisi kegiatan pasca masa tugas, bapak tiga orang anak ini bergabung dengan warga Paseban TPT. Menurut dia, kegiatan yang dikembangkan komunitas adat di Cigugur ini sangat positif, mendalami ajaran leluhur, melestarikan budaya, dan menjalin persaudaraan.

Menurut Kento (65), ajaran Sunda Wiwitan memberi bimbingan kepada manusia supaya apa yang kita terima dihayati dan dimengerti. Dengan berupaya melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan cara dan ciri manusia dan cara dan ciri bangsa, akan menjadi bekal utama. Bila sudah demikian, hidup di mana pun akan merasakan nyaman.

Meskipun demikian, perjalanan para penganut ajaran Sunda Wiwitan tidak selamanya mulus. Ada lembaran-lembaran kelas yang meninggalkan jejak trauma tersendiri bagi warga adat dan penganut ajaran Kiai Madrais. Salah seorang anak Jatikusuma, Gumirat Barna Alam harus beruusan dengan pengadilan Jakarta Timur pada 1997. Gumirat ingin menikah dengan cara adat dan ajaran yang mereka yakini. Namun saat itu kantor catatan sipil tidak mengizinkan, sampai akhirnya harus diselesaikan di meja hijau.

Kepada saya, Dewi Kanti pernah bercerita bahwa dirinya sudah lelah untuk menanggapi tudingan miring dan perlakukan tidak adil dari pihak-pihak tertentu. Para penganut ajaran Sunda Wiwitan sering menerima perlakuan buruk, dengan alasan bahwa ajaran Sunda kuno—yang sudah ada sebelum Islam diterima masyarakat Nusantara—itu sesat. Padahal, menurut Dewi, sebenarnya Sunda Wiwitan itu tradisi leluhur baik spiritual, muamalah maupun seni budaya yang secara turun temurun diwarisi oleh masyarakat di bumi Parahyangan. Pada era penjajahan ajaran ini direvitalisasi oleh Pangeran Madrais. Meski demikian, hingga hari ini ajaran ini belum diakui oleh negara. [bersambung: Menghadirkan…]

Selengkapnya : http://m.kompasiana.com/aliromdhoni/...3311fd689de822


​Soal kolom agama di KTP

1350522085165096899

Wilujeng Sumping... Madraisme

Menghadirkan Kembali Nilai-nilai Madraisme

[BAGIAN KEEMPAT]

Oleh ALI ROMDHONI MA

Dari penjelasan dalam paragraf-paragraf di atas menjadi jelas, bahwa Madrais merupakan seorang nasionalis yang anti penjajahan, oleh siapa pun. Karena penjajahan bertentangan dengan cara dan ciri manusia dan bangsa. Gerakan pembelajaran kebangsaan yang dilakukan Madrais ini hampir bersamaan dengan gerakan pendidikan kerakyatan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Rifa’i (meninggal 1875) di Kendal, Jawa Tengah dan gerakan perlawanan kultural yang dilakukan Ki Samin Surasentika (meninggal 1914) di Blora, Jawa Tengah. Kedua tokoh legendaris ini juga pernah mengalami masa-masa pengasingan dan menjadi pemimpin yang membuat penjajah Belanda bergetar ketakutan.

Kiai Rifa’i merupakan pimpinan pondok pesantren yang menolak pranata sosial yang dibuat penjajah. Alasannya jelas, Belanda telah menetapkan hukum yang memberatkan masyarakat Indonesia sambil mengeruk kekayaan yang ada di negeri ini. Ki Samin merupakan tokoh masyarakat petani. Dia menolak membayar pajak atas tanah persawahan kepada penjajah Belanda, karena orang kulit putih ini terang-terangan telah merampok hasil pertanian yang mereka hasilkan. Madrais sendiri mengajarkan kepada para pengikutnya agar menjadi bangsa yang mandiri, yang makan dan minum dari hasil kerja keras kita. Menjadi bangsa yang berdaulat tetapi memiliki rasa cinta dan kasih kepada sesama.

Menurut hemat saya, sampai hari ini pun generasi bangsa Indonesia membutuhkan pembelajaran nilai-nilai sebagaimana telah ditancapkan dalam-dalam di nurani dan nalar sehat masyarakat Indonesia kala itu. Apa yang membanggakan dari perilaku bangsa kita, yang para pimpinannya korup, masyarakatnya tidak memiliki etos kerja, para pemeluk agamanya mendustakan ajaran, dan generasi mudanya gemar berbudaya hidup glamor. Tidak ada sama sekali. Sekali lagi, kepada kita sejatinya telah diwariskan ajaran dan tindakan yang mengantarkan kita menjadi bangsa berdaulat. Bangsa yang menghargai dan menjaga kekayaan dan anugerah dari Tuhan. Bangsa yang memiliki rasa welas dan asih kepada manusia dan kehidupan.

Kita patut bangga memiliki para pendahulu seperti Kiai Rifa’i, Ki Samin, dan Pangeran Madrais. Wallahu a’lam bis-shawab.

Selengkapnya : http://m.kompasiana.com/aliromdhoni/...33118307b6652b
Nasib Kaum Minoritas di Indonesia Yang Terpinggirkan

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti penganut ajaran kepercayaan, jemaah Ahmadiyah, gay dan juga lesbian, kerap berujung pada kekerasan. Inilah potret kaum minoritas.


​Soal kolom agama di KTP


Juga di banyak negara, kaum gay masih harus menutupi orientasi seksual mereka

Di ruang seluas setengah lapangan badminton di kawasan Kalibata Utara Jakarta Selatan, mereka yang merasa menjadi bagian kelompok minoritas di Indonesia berkumpul.

Yudi Wahyudin, Isa Mujahid Islam, Mubarik, Hanny dan Eko menceritakan kisah hidup mereka dan kawan mereka. Yang diceritakan bukan kisah bahagia para pemeluk Ahmadiyah, atau kisah bahagia menjadi gay, lesbi atau biseksual. Tapi kisah perlakuan tidak adil dari warga dan negara terhadap keyakinan atau orientasi seksual.

Dianggap Ajaran Sesat

Yudi Wahyudin, Isa Mujahid Islam dan Mubarik adalah pemeluk ajaran Ahmadiyah. Mereka bertiga bercerita bagaimana keyakinan mereka dianggap sebagai ajaran sesat. Tudingan sesat ini berujung pada kekerasan. Isa Mujahid Islam, mahasiswa Kampus Mubarok Ahmadiyah, menceritakan bagaimana tekanan yang pernah dihadapi di kampusnya:

“Terjadi unjuk rasa di depan kampus Mubarak. Mereka mengaku kelompok umat islam mayoritas di sana. Mengatakan bahwasanya kami tidak setuju Ahmadiyah berkumpul dan mengadakan acara di Bogor ini. Saya sebagai panitia, merasa marah kenapa acara dirusak begitu saja oleh mereka. Mereka juga secara amoral merusak gapuran dan menginginkan agar dibubarkan hari itu juga.”

Ketika itu, hak sipil mereka untuk menjalankan keyakinan beragama diganggu oleh massa Gerakan Umat Islam di Parung Bogor. Polisi pun datang untuk mencegah bentrokan massal. Setelah itu, polisi bersama muspida kembali melakukan tindakan diskriminatif. Pemeluk Ahmadiyah di Parung Bogor dilarang menjalankan kegiatannya. Aksi kekerasan seperti ini tidak hanya menimpa jemaah Ahmadiyah di Parung Bogor, tapi juga di Lombok dan di Kuningan Jawa Barat.

Semua Dipersulit

Tekanan dan diskriminasi juga dialami mereka penganut agama atau keyakinan tradisional, seperti dialami Rusman penganut agama Djawa Sunda. Kantor catatan sipil tetap tidak mau mencatat pernikahan Rusman karena ajaran agama yang diyakininya tidak diakui. Sampai sekarang, Kantor Catatan Sipil Kuningan hanya mengakomodasi pencatatan pernikahan untuk para penganut ajaran Islam, Katolik, Budha, Hindu dan Protestan. Tidak adanya surat nikah ini berdampak banyak bagi kehidupan Rusman sebagai pegawai negeri sipil.

”Dampaknya yaa banyak, sebagai pegawai negeri, saya tidak diakui dalam perkimpoian istri saya tidak mendapatkan tunjangan. Anak saya juga tidak dapat. Bahkan mau bikin akte kelahiran saja anak saya tercatat lahir dari seorang ibu. Apakah istri saya pelacur atau bagaimana itu kan harus jelas.”

Pelbagai upaya untuk memperoleh catatan pernikahan sudah dilakukan Rusman, dengan menikah ulang di Bandung. Tapi sialnya, ketika baru masuk ruang kantor pencatatan sipil, Rusman dan istrinya malah diusir keluar ruangan. Rusman terheran-heran, ia merasa seperti diasingkan dari negerinya sendiri. Apalagi ia merasa telah menjadi warga negara yang baik selama ini.

Sejak dari Masa Kanak-kanak

Diskriminasi tidak hanya dialami Rusman. Tapi juga ratusan penganut ajaran agama Djawa Sunda di Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Dewi Kanti, juga gagal mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Diskriminasi tidak saja dialami terkait dengan persoalan pernikahan. Kalau Dewi bercerita, diskriminasi juga dialaminya sejak masa kanak-kanak.

“Terutama anak-anaknya. Dari SD mereka sudah mengalami perlakuan yang dibedakan oleh teman-teman dan gurunya. Pengalaman saya SD, saya selalu dikucilkan terutama dalam hal pelajaran agama. Padahal kami mengikutinya, tidak pernah melakukan perlawanan. Ada stigma terhadap kelompok ini. teman-teman juga sering bilang kenapa sih tidak beragama. Itu sudah sejak SD. Bahkan saya, karena keturunan langsung, itu sampai pernah disidang dalam satu ruangan guru, dan dibilang kamu kafir.“

Diskriminasi Perbedaan Kecendrungan Seksual

Perlakuan diskriminatif warga dan negara tak hanya dialami mereka yang punya keyakinan berbeda dari kelompok mayoritas. Perlakuan itu juga dialami kaum gay dan lesbian. Eko, dari Divisi Pendidikan Gay Lembaga Arus Pelangi, mengaku dirinya sering menjadi gunjingan warga. Bahkan, ketika bekerja di sebuah perusahaan asuransi swasta terkenal di Jakarta, Eko mengaku diperlakukan berbeda dengan karyawan lainnya saat menjalani masa pelatihan.

“Langsung gurunya tanya. Saya mau tanya eko. Kamu Gay. Ya aku jawab. Kenapa? Ada masalah? Langsung deh toh, yang satunya ceramah. Itu tidak baik. pertama dia bilang tidak baik, maksud dia itu jalan yang salah. Siapa bilang salah. Aku jawab. Itu khan jalanku dan aku selalu berbuat baik dan aku tidak pernah merugikan orang lain.“

Tanggapan Keluarga

Menurut Eko, keluarga juga sulit menerima perilakunya yang suka dengan sesama jenis. Eko mengaku pernah kabur karena keluarga ingin dirinya menjadi sesuai keinginan mereka.

Perlakuan sama juga dialami temannya di Lembaga Arus Pelangi, Hanny, seorang lesbian. Hanny suka dengan sesama jenis sejak sekolah dasar. Tapi selama perjalanannya sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA, Hanny mengaku selalu menentang keinginannya untuk mencintai wanita. Waktu di SMA, Hanny mengaku pernah mencintai seorang pria yang mengaku masih lajang padahal sudah menikah.

Hanny beruntung karena keluarga menerima perilakunya itu dengan lapang dada. Hanny bercerita, salah seorang temannya dipaksa masuk ke RS Jiwa karena mengaku sebagai seorang lesbi. Bahkan, ada yang dipaksa menikah.

“Jalan-jalan seperti inilah yang mungkin buat teman-teman kita yang lain yang dikatakan minoritas. Di L. mereka masih ada masalah didalam penerimaan diskriminatif dalam pekerjaan. Ketika mereka tahu teman saya bekerja di wartel, ketika tahu dia seorang lesbian dia dikeluarkan dengan tanpa kemanusian. Artinya, apa hubungannya antara pekerjaan dia dengan orientasi seksual yang dia pilih. Tidak ada masalah selama kita bekerja dengan baik.“

Perlakuan tidak adil lainnya juga dialami Fatma Nurhayati yang biasa dipanggil Nunung. Ia menjadi seorang lesbian setelah bercerai dengan suaminya. Cibiran yang diperoleh semakin hebat, lantaran dia berstatus janda. Nunung mengaku sering menjadi bahan omongan para tetangga dengan statusnya sebagai seorang janda dan juga lesbian.

“Kemudian ketika aku tidak menikah dan berubah orientasi seksual aku makin terpuruk lagi sebagai minoritas yang kedua kalinya. Aku rasa sah-sah aja. Nah ketika aku pilih orientasi yang berbeda, mencintai sejenis. Itu aku pikir berat juga sebagai posisi janda, terus lesbi. Mungkin lesbi yang lain juga bertanya-tanya apa benar dia lesbian. Atau cuma biseksual yang bisa berganti-ganti.“

Jaminan Perlindungan

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah menajdi salah satu agenda temu nasional perempuan. Dalam pernyataannya para aktivis perempuan mendesak pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas dari segala bentuk ancaman berdasarkan ras, agama, etnis, kelas, usia, pilihan politik dan orientasi seksual.

Untuk mencegah diskriminasi, sebenarnya saat ini tengah disiapkan Rancangan Undang-Undangnya. Anggota Pansus RUU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, mengatakan, Pembentukan RUU dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan tanpa memandang ras dan etnis. RUU ini juga dibuat untuk menguatkan perangkat hukum dan undang-undang yang sudah ada. Sebab menurutnya, perlu ada penguatan pada infrastrukur demokrasi di Indonesia.

Di tengah pembahasan pemerintah dan DPR, RUU ini mendapat penolakan. Lembaga Anti Diskriminasi di Indonesia menilai, RUU itu tidak menjawab persoalan diskriminasi yang ada di masyarakat, diantaranya memandang masyarakat sebagai pelaku dan bukan korban. Padahal, pelaku diskriminasi di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh negara.

http://m.dw.com/id/nasib-kaum-minori...rkan/a-2958047
Masih Ada Diskriminasi di Sekolah

29 Juli 2013 06:12

KORANFAKTA.NET | Anak- anak dari komunitas adat masih diperlakukan diskriminatif dan intimidatif di sekolah. Itu dialami anak-anak dari komunitas adat Sunda Wiwitan yang harus memilih satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Mereka akhirnya enggan bersekolah lagi karena takut dan malu.


​Soal kolom agama di KTP


Sekolah Dasar/Illustrasi

”Sekolah seharusnya jadi institusi yang mengajarkan individu menghargai perbedaan,” kata Dewi Kanti, putri sesepuh komunitas adat Sunda Wiwitan, saat Peringatan Hak Anak Nasional bersama Anak-anak dari Kelompok Minoritas, Sabtu (27/7), di LBH Jakarta, seperti dikutip Kompas.

”Anak-anak mendapat stigma sampai kekerasan psikologis. Anak-anak bingung kenapa diperlakukan begitu,” kata Dewi.

Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengatakan, anak-anak dari kelompok minoritas trauma dengan perlakuan orang lain di sekitarnya. Anak-anak itu jadi korban konflik orang dewasa.

Seharusnya, kata dia, anak hidup dalam lingkungan aman dan nyaman tanpa rasa takut. ”Ini akan memengaruhi perkembangan mental dan spiritual anak.”

Sementara itu, Ilma Sovriyanti dari Satgas Perlindungan Anak mengatakan, hak anak tercerabut bersama diskriminasi yang diterima orangtua mereka.

Konvensi hak anakSalah satu prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia adalah hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Setiap anak tak boleh didiskriminasi dengan alasan apa pun, baik perbedaan suku, warna kulit, agama, maupun status sosial. Prinsip nondiskriminasi juga menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya.

Untuk advokasi, ujar Dewi, pihaknya berupaya agar murid dari Sunda Wiwitan mengerjakan soal ujian bermaterikan tradisi dan kepercayaan Sunda Wiwitan yang dibuat komunitas mereka. Itu dilakukan di beberapa sekolah di Ciamis dan Bandung.

Selain Sunda Wiwitan, anak komunitas Sampang juga terdiskriminasi. Di sana, anak-anak komunitas Syiah mengungsi akibat soal keyakinan. ”Terjadi juga pada anak-anak dari keluarga Ahmadiyah,” kata Ilma. []

http://koranfakta.net/dinamika/komun...si-di-sekolah/
Pemda Kuningan Didesak Perkuat Layanan Publik Non-Diskriminatif

Penguatan Pelayanan Publik


​Soal kolom agama di KTP


Kuningan - Sejumlah komunitas minoritas agama dan keyakinan serta organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan meningkatkan layanan publik non-diskriminatif. Peningkatan layanan itu di antaranya ditunjukan dengan dikeluarkannya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Sebagian besar warga Manislor adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

 

“Sampai saat ini warga Manislor belum mendapat e-KTP. Padahal e-KTP ini dokumen penting,” kata Nasirudin, mubalig JAI kepada puluhan peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Korban dan Komunitas Penduduk bagi Kelompok Rentan.

 

Selain tidak bisa mendapatkan e-KTP, perkimpoian komunitas JAI tidak bisa dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kuningan. Untuk bisa dicatatkan, mereka harus pindah domisili. Menurut Nasirudin, tantangan itu dihadapi karena ada pihak-pihak yang tak setuju dengan Ahmadiyah dan mendesak pemerintah untuk tidak memberikan e-KTP. Kecuali, mereka membuat surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah.

 

Pelatihan yang digelar the Wahid Institute Rabu-Jumat (8-10) di Kuningan ini dihadiri 20-an peserta. Selain komunitas JAI, peserta lain dihadiri perwakilan komunitas Sunda Wiwitan, Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM), Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR),  Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Fatayat Nahdlatul Ulama.

 

Menurut Alamsyah M. Dja’far, Project Officer Kampanye dan Advokasi the Wahid Institute, kegiatan ini diharapkan bisa berkontribusi meningkatkan layanan publik yang adil dan non-diskriminasi.

 

“Semoga saja masalah-masalah diskriminasi berbasis agama dan keyakinan di Kabupaten Kuningan bisa berkurang dan mendapat solusi terbaik. Negara harus melayani hak warga negara dengan adil. Itu kewajiban undang-undang,” terangnya.

 

Kegiatan di Kuningan ini, lanjut Alam, merupakan rangkaian kegiatan yang juga dilakukan the Wahid Institute di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Kuningan, Wahid Institute bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kota Bekasi dan Kabupaten Blora. Selain meningkatkan kapasitas korban dan komunitas pendukung, WI menggelar pelatihan untuk peningkatan aparat birokrasi, khususnya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

 

Di sesi berbagi pengalaman, kasus layanan diskriminatif juga dialami komunitas Sunda Wiwitan, Cigugur. Hingga saat ini pernikahan mereka tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat. “Dampaknya perkimpoian kami dianggap perkimpoian di luar nikah,” kata Dewi Kanti dari komunitas Sunda Wiwitan saat berbagai kisah dengan peserta. Dampak lanjutannya, asal-usul anak hanya terkait pada ibu. Sedang hubungan dengan ayah tidak diakui.

 

Ela, salah seorang peserta dari Sunda Wiwitan ikut berbagi kisah. Anaknya tidak bisa mendaftar menjadi pegawai negeri sipil. Sebab kolom agama dalam formulir online di beberapa kementerian tidak bisa dikosongkan. Yang tersedia hanya enam agama. “Akhirnya anak saya tidak bisa mendaftar,” katanya.

 

Peserta pelatihan juga mendapat pengayaan materi dari Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pengawas aparatur negara dan layanan publik. Peserta berbagi pengalaman seputar isu layanan publik seperti diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Begitupun denga materi hak asasi manusia dan layanan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2003 (AMDJ). Kegiatan ini diisi dengan kunjungan langsung ke masjid Ahmadiyah Manislor dan beramah tamah dengan komunitas perempuan Ahmadiyah. Lokasi itu beberapa tahun sebelumnya dirusak massa. [WI]

http://www.wahidinstitute.org/wi-id/...riminatif.html

​Soal kolom agama di KTP

Di Hadapan Menteri Agama, Kelompok Minoritas ‘Curhat’

Jakarta, ICRP – Sejumlah kalangan minoritas berkeluh kesah pada menteri agama, Lukman Hakim Saifudin , Selasa (15/7/2014). Dalam acara buka puasa bersama di kediamannya di Jalan Widya Chandra III no. 9 Jakarta Selatan menteri agama mengundang berbagai kalangan minoritas yang mengalami persekusi keagamaan. Ditemani wakilnya, Nassarudin Umar, Lukman Hakim Saifudin mendengarkan keluhan warga negara yang selama ini menjadi korban diskriminasi. Hadir pada kesempatan itu, beberapa perwakilan dari Jamaah Ahmadiyah, Syiah, penganut Sunda Wiwitan, Parmalin, Baha’I dan sebagainya.

Perwakilan Ahlul Bait Indonesia (ABI), Hidayat, diberi kesempatan pertama untuk mengemukakan pandangannya sore itu. Hidayat menyampaikan beberapa perkara dalam kerukunan antar umat beragama. Memberikan contoh kasus Sampang, Hidayat merasa miris dengan apatisme negara terhadap kasus-kasus intoleransi. “Negara abai dan lalai bahkan negara saya katakan  membiarkan kekerasan ini terjadi,”keluh Hidayat sore itu.

Pada kesempatan itu, Hidayat pun menyampaikan kekecewaannya terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasar temuan di lapangan, Hidayat menjumpai adanya buku-buku yang dicetak atas nama MUI yang bertujuan menyesatkan muslim Syiah. Sementara itu, upaya untuk meminta klarifikasi selalu buntu. Hidayat berharap kementerian agama mampu untuk mengfasilitasi masalah ini. “Kami minta pak menteri untuk bisa komunikasikan antara kami dengan MUI,” ucap Hidayat.

Lebih lanjut perwakilan ABI ini mengkhawatirkan kondisi toleransi di masyarakat kini. Ia menduga kelompok yang pro intoleransi tengah menguat. Hidayat melihat kondisi ini dari gambaran wacana yang berkembang di masjid-mesjid. “ Ada pembiaran kelompok-kelompok intoleran di masjid-mesjid yang provokasi masyarakat untuk persekusi muslim syiah,” tambah Hidayat menyayangkan.

Sementara itu, perwakilan dari  penganut agama lokal, Dewi Kanti melihat permasalahan yang menimpa komunitasnya telah begitu panjang. Ia menelusuri diskriminasi terhadap penganut Sunda Wiwitan telah terjadi sejak zaman Kolonial. Meski demikian diakui oleh Dewi Kanti penganut Sunda Wiwitan tidak akan berhenti untuk memperoleh hak-haknya. “Hingga kini kami tidak pernah lelah perjuangkan hak konstitusi kami,” tegas Dewi Kanti yang mengenakan baju berwarna ungu sore itu.

Dewi melanjutkan, ada pandangan yang keliru di masyarakat mengenai masalah yang dihadapi penganut Sunda Wiwitan. Ia memaparkan, kerap kali masyarakat menilai perkara yang dihadapi penganut agama lokal asal tanah parahyangan ini sebatas pada soal-soal teknis. Padahal, kata Dewi permasalahannya lebih jauh daripada itu. “Benar pintunya lewat persoalan administratif,tapi yang kami rasakan adalah secara sistematis yang perlahan-lahan membunuh tradisi,” ujar Dewi.

Sore itu, ia mencontoh betapa sistematisnya diskriminasi yang terjadi di Jawa Barat (Jabar) terhadap komunitas penganut Sunda Wiwitan. Pada Bulan Ramadhan ini di beberapa wilayah di Jabar para siswi penganut Sunda Wiwitan harus dipaksa menggunakan jilbab.

Lukman Hakim Saifudin nampak serius memperhatikan tiap pandangan yang disampaikan para korban diskriminasi. Pada acara itu, Lukman Hakim Saifudin meyakinkan hadirin tentang keseriusan dirinya untuk mampu menyerap aspirasi masyarakat minoritas.  “Saya bisa mendengar langsung komunitas beragama yang selama ini sejauh yang saya ikuti di media massa, kelompok ini perlu lebih didengar oleh negara,” Pungkas menteri agama yang baru dilantik menggantikan tersangka korupsi ini.

http://icrp-online.org/2014/07/16/di...oritas-curhat/
Pemerintah Disebut Konsisten Lakukan Diskriminasi pada Perempuan Penghayat

 Apr 17, 2014  Admin  Berita, Hukum  0


​Soal kolom agama di KTP


Dari kiri ke kanan: Dewi Kanti, Hendira Ayudia Sorenti dan Siti Rofiah

[Semarang –elsaonline.com] Diskirminasi pemerintah terhadap warga negara kerapkali terjadi dalam beragam bentuk. Diskriminasi tidak saja dilakukan dengan tindakan nyata, terkadang melalui payung konstitusi yang berdampak secara struktur terhadap warga berujung pada pengekangan dan terpasung kebebasannya.

Gambaran itulah yang dipotret gerakan perempuan penghayat di Kota Semarang, saat berdiskusi di Hotel Siliwangi Semarang, Rabu (16/4). Gambaran penghayat terdiskriminasi karena dalam beragam langkah selalu berhadapan dengan negara, misalnya dengan UU No.1 PNPS 1965 dan UU Administrasi dan Kependudukan.

Untuk melihat secara rinci, Siti Rofiah dari peneliti lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang mengulas data investigasi terhadap para penghayat yang berada di Jawa Tengah. Selain Rofi’, Hendira Ayudia Sorentia, aktivis penghayat Jawa Tengah dan Dewi Kanti, salah seorang penghayat perempuan Sunda Wiwitan membantu menyeragamkan pola ketidakpenuhan negara terhadap warganya.

“Perempuan kepercayaan itu sudah terdiskriminasi. Ini artinya, mereka mengalami diskriminasi lebih dari satu tuggal. Salah satu masalahnya misalnya soal akta perkimpoian yang menyebut akta luar kimpoi dinisbatkan pada keturuan ibunya, dan anehnya itu dituliskan anak berada di luar perkimpoian,” kata Rofi’, Rabu.

Masalah kemudian muncul, ketika perkimpoian sesama penghayat tidak dianggap sebagai perkimpoian yang sah. Ketika perempuan melahirkan, sang anak tidak diakui karena dilahirkan dari perkimpoian yang dicap pemerintah tidak sah. “Makanya, perempuan terdiskriminasi double,” sambungnya.

Selain masalah tersebut, masalah pendidikan, pemakaman, dan administrasi kependudukan masih bermasalah di berbagai tempat di Jawa Tengah. Hal itu tercermin dari Penolakan Pemakaman warga Di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati dan di tempat lainnya.

Penghayat Sunda Wiwitan, Dewi Kanti melihat masih banyak warga penghayat yang masih terdiskriminasi di berbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang pengalamannya, di Banten atau di berbagai daerah lainnya masih banyak penghayat yang terdiskriminasi.

“Pendefisian penghayat nyatanya adalah pemaksaan tokoh agama yang berselingkuh dengan penyelenggara negara. Saya rasakan itu, dan kami jadi korban,” ujar Dewi.

Semestinya, menurut Dewi, pemerintah mampu menangkap maksud dari ajaran dari nenek moyang penghayat. Dia menilai penamaan soal agama resmi dan tak resmi berdampak pada pola kehidupan mereka, termasuk juga soal regenerasi.

“Hal ini yang kemudian terus menjadi tekanan. Penyelenggara negara memaksakan agar mudah, dan hal itu makin memisahkan regenerasi penghayat ke depan. Pintu masuk ada di dunia pendidikan,” sebutnya.

Ayudia Sorentia, pengulas lainnya menambahkan, secara kodrati perempuan menanggung beban lain karena mempunyai rahim. Hal itu yang menyebabkan peran perempuan penghayat menjadi lebih berat karena selain mengandung, memelihara dan mendidik.

“Dalam masyarakat penghayat, antara satu orang dengan lain mempunyai laku kehidupan yang berbeda-beda, tapi mengambil peran masing-masing,” cetus Ayud. (elsa-ol/nurdin-@NazarNurdin2)

http://elsaonline.com/pemerintah-dis...uan-penghayat/
Penghayat, Benteng Terakhir Indonesia

 Apr 17, 2014  Admin  Berita, Sosial  0


​Soal kolom agama di KTP


Dewi Kanti

[Semarang –elsaonline.com] Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME merasa menjadi benteng terakhir keberadaan Indonesia. Mereka menjaga dengan memergunakan simbol-simbol dari warisan leluhur Nusantara.

“Kami menjadi benteng terakhir mempertahankan karakteristik bangsa. Kami masih menggunakan nama-nama karakteristik bangsa. Ketika nama-nama itu hilang, siapa yang akan menjamin,” kata Aktivis Penghayat Sunda Wiwitan Jawa Barat, Dewi Kanti di Semarang, Rabu (16/4).

Menurut Dewi, peran yang dilakukan para Penghayat kepada YME adalah menjaga keutuhan bangsa dengan menggunakan nama-nama leluhur. Baginya, kemerdekaan bangsa Indonesia yang dipromosikan para proklamator masih belum tuntas.

“Proklamator bangsa hanya menghantarkan pada pintu gerbang. Makanya, kami mencoba mewujudkan dalam penguatan jiwa untuk memperkuat identitas bangsa,” bebernya.

Meski begitu, Dia masih menyoroti ketimpangan kebijakan negara pada kehidupan para penghayat. Kritiknya, bahwa para Penghayat masih bisa hidup tanpa adanya peran pemerintah. Karena mereka hidup berdasar warisan leluhur Nusantara semenjak Indonesia belum lahir.

Untuk itu, Dia terus mengkritisi pada proses pembentukan negara yang dinilai terbentuk atas kesepakatan tertentu. Kesepakatan kerap menihilkan peran penghayat yang sebetulnya ada dalam khazanah bangsa.

Meski merasa banyak terdiskriminasi, ajaran leluhur Sunda Wiwitan tak pernah bertindak revolusioner menentang negara. Perlawanan akan diskriminasi yang dilakukan pemerintah disikapi dengan bijak dan santun.

“Perlawanan kami tidak revolusioner. Orang tua kami dari Penghayat Kepercayaan tidak pernah mengajarkan dengan kekerasan. Semua harus lewat proses,” timpalnya.

Di Semarang, Dewi Kanti bersama aktivis penghayat Perempuan lainnya, Hendira Ayudia Sorentia dan Peneliti dari Lembaga Studi Sosial dan Agama Siti Rofiah membincang pola diskriminasi negara kepada para Penghayat. Mereka kompak menyebut Negara telah bertindak melakukan diskriminasi ganda. (elsa-ol/nurdin-@NazarNurdin2)

http://elsaonline.com/penghayat-bent...hir-indonesia/
Penanaman Ajaran Sunda Wiwitan Sempat Terputus

“Kami merasa Sunda banyak kehilangan akar sejarah, banyak kehilangan tinggalan jati diri karena proses syiarisasi agama dan misionarisasi di Jawa Barat yang sangat keras."


​Soal kolom agama di KTP


Anak-anak penghayat Sunda Wiwitan di Jawa Barat. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penanaman ajaran Sunda Wiwitan di Jawa Barat yang telah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka ternyata sempat terputus saat negara mengalami penjajahan.  

Dewi Kanti, penghayat dan pegiat Sunda Wiwitan mengatakan penanaman ajaran sempat terputus karena adanya misionarisasi dan islamisasi.

“Memang kalau di Sunda Wiwitan itu sempat terpotong penanaman ajaran dengan adanya agama-agama baru yang masuk pada masa itu. Sampai ke akar kami sempat terpangkas,” kata Dewi di Jakarta pada Sabtu (22/11).

Penanaman ajaran yang terpotong ini berdampak pada hilangnya akar sejarah. Bahkan, pada masa penjajahan tersebut Sunda Wiwitan pernah dilabeli oleh Belanda sebagai agama Jawa-Sunda.

“Kami merasa Sunda banyak kehilangan akar sejarah, banyak kehilangan tinggalan jati diri karena proses syiarisasi agama dan misionarisasi di Jawa Barat yang sangat keras. Jadi, jangan dikira masuknya agama-agama di Jawa Barat itu baik-baik saja,” kata Dewi.

Terjebaknya ajaran spiritual Sunda Wiwitan dalam periodesasi ini tak menyurutkan para penganutnya untuk kembali melakukan tinjauan spiritual nenek moyang.

“Di Cibubur saat era penjajahan Belanda, komunitas kami akhirnya menumbuhkan lagi sebuah penggalian terhadap keyakinan leluhur,” ujar Dewi.

Penggalian keyakinan adat karuhun atau adat leluhur Sunda dianggap sebagai benteng pertahanan terhadap penjajah agar tidak dikuasai oleh kapitalisme yang mencengkeram pada masa itu.

Kesadaran Religiusitas Sudah Lama Muncul

Masyarakat Sunda, kata Dewi, sejak zaman dahulu tidak sekadar memaknai Sunda sebagai sebuah etnis, tetapi juga kesadaran geografis dan filosofis.

Sunda Wiwitan sebagai sebuah ajaran agama dan tuntunan kehidupan bagi penghayatnya telah muncul saat leluhur mulai memiliki kesadaran religiusitas.

“Kami tidak bisa mendeteksi sejak tahun berapa kesadaran itu muncul, tapi ada kesadaran religiusitas dari tinggalan-tinggalan sejarah,” ujar Dewi.

Kesadaran itu, kata Dewi, muncul jauh sebelum agama-agama resmi yang diakui negara seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Konghucu masuk di Indonesia.

“Saya harap masyarakat kembali menyadari akar sejarah itu,” kata Dewi.

Sekilas Sunda Wiwitan

Sunda Wiwitan merupakan sebuah ajaran spiritual yang berpangkal pada pengolahan dan penyempurnaan apa yang ada dalam tubuh manusia.

“Tubuh manusia ini bukan hanya seonggok daging. Apa yang kita makan dan kita minum mempengaruhi tubuh kita. Jangan sampai karakter binatang menguasai tubuh kita,” kata Dewi.  

Dalam praktik spiritualnya, Sunda Wiwitan kerap mengadakan upacara adat yang melibatkan makhluk hidup serta alam seperti pohon dan gunung. Keterlibatan alam dalam upacara spiritual, kata Dewi, sering dipandang sebagai hal yang tabu oleh masyarakat.

“Pandangan masyarakat seolah-olah leluhur kami menyembah gunung, pohon, dan sekeliling untuk mempertuhankan benda padahal itu bukan untuk mempertuhankan benda atau makhluk-makhluk itu, tapi mereka punya rasa religiusitas bahwa ada yang kuasa dari dirinya,” kata Dewi.

Dalam prosesnya, menghormati pohon dan menghormati gunung kata Dewi adalah sebuah penghormatan terhadap penyelaras kehidupan.

“Pohon, gunung, dan alam sekitar ialah penyelaras dan pendukung kehidupan. Mereka percaya bahwa gunung dan pohon itu juga bagian dari karunia yang diciptakan oleh Maha Pencipta untuk menemani kami dalam kehidupan,” kata dia.

Mempertaruhkan Nilai Kemanusiaan

Penghayat Sunda Wiwitan yang hingga kini masih bertahan, sebagian besar telah mempertaruhkan nilai-nilai kemanusiaan mereka dengan stigma negatif dan labelisasi yang muncul dari masyarakat kebanyakan.

“Kami tidak mempersoalkan label apapun yang diberikan kepada kami termasuk strategi Belanda untuk memecah belah kami dengan anggapan seolah-olah kami ingin membuat agama baru, padahal kami sudah ada sejak dulu” kata Dewi.

Stigma negatif ini menurutnya telah muncul sejak penjajahan Belanda dan sampai sekarang diwarisi oleh aparatur negara.

Stigma negatif ini seolah-olah telah menjadi risiko seumur hidup yang harus ditanggung oleh para penghayat Sunda Wiwitan.

“Kami sebetulnya adalah benteng pertahanan terakhir negara ini. Ketika kami sudah tidak mampu berdiri di tanah leluhur kami sendiri, tak ada Bhinneka Tunggal Ika,” Dewi memungkasi. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

http://www.satuharapan.com/read-deta...empat-terputus
Dianggap Ateis, Anak-anak Sunda Wiwitan Alami Kekerasan Psikologis

“Kami hanya ingin hidup di tanah leluhur kami dengan bebas merdeka. Kami tidak ingin dijajah dan tidak ingin menjajah.”


​Soal kolom agama di KTP


Ilustrasi. Seorang anak memegang posterr bertuliskan 'Kebebassan adalah bebas untuk beribadah kepada Tuhan' menggambarkan anak berhak mendapat kebebasan beribadah sesuai kepercayaan yang diyakininya. Anak dari berbagai komunitas seperti penghayat Sunda Wiwitan, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Ahmadiyah, dan lain sebagainya menyampaikan aspirasi kebebasan beragama melalui poster kebebasan saat peringatan Hari Anak Internasional di LBH Jakarta pada Sabtu (22/11). (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Intimidasi psikologis dialami sejumlah anak berkepercayaan Sunda Wiwitan di sekolah. Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan mengatakan intimidasi tersebut secara tidak langsung dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari guru hingga teman sepermainannya.

Intimidasi sebagai tindakan kekerasan kejiwaan dialami ketika anak penganut Sunda Wiwitan ini dianggap ateis dan komunis.

“Selama ini ada tekanan sosial dan intimidasi psikologis pada anak-anak kami di sekolah, terutama  status pernikahan kami dianggap pernikahan di luar nikah dan proses pernikahan adat kami dinistakan oleh masyarakat kebanyakan. Bagi kami ini kekerasan psikologis dan dampaknya sampai kepada anak di sekolah,” kata Dewi di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Menteng, Jakarta pada Sabtu (22/110.

Upaya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak penghayat Sunda Wiwitan untuk bersosialisasi bersama teman-teman dan gurunya di sekolah menurut Dewi bukan hal yang mudah.

Dewi mengaku harus memberi motivasi dan dorongan kepada anak, agar anak merasa tidak terintimidasi di lingkungan pendidikannya sendiri. Anak juga tak dilarang untuk menerima pelajaran agama sesuai yang ditetapkan oleh kurikulum, namun mereka mengajari anak untuk memandang agama hanya sebagai ilmu pengetahuan.

“Kami dalam beberapa kesempatan mengajarkan kepada anak untuk memahami agama orang lain itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sementara kami memotivasi mereka  bahwa leluhur mereka meninggalkan sistem ajaran, aturan, tata kehidupan yang tidak menyimpang untuk nilai-nilai kemanusiaan justru sistem ajaran para leluhur mereka adalah sistem yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kesadaran atas kebangsaan,” Dewi menjelaskan.

Pelajaran Agama

Para penghayat Sunda Wiwitan, diakui Dewi, sebenarnya ingin anak mereka mendapat pelajaran agama sesuai dengan apa yang mereka yakini karena di sekolah anak pasti harus memilih pendidikan agama. Sementara itu, anak penghayat Sunda Wiwitan sering kali merasa terpaksa harus mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan kepercayaannya.

“Antisipasinya ada dua, pertama kami menegosiasi bahwa kami juga bisa memberikan soal sesuai dengan keyakinan kami, tetapi ada yang menerima ada yang tidak. Bagi yang tidak menerima, kami membebaskan anak kami di luar yang diyakini oleh kami hanya sebagai ilmu pengetahuan,” ujar Dewi.

Sejalan dengan hal tersebut, para peghayat telah meminta supaya guru tidak melakukan intimidasi lebih lanjut meski anak mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan kepercayaannya.

“Akan tetapi meski tidak secara terang-terangan, intimidasi psikologis itu ada terus dari kawan-kawannya maupun guru yang lain karena pola pikir seolah-olah negara hanya mengakui enam negara itu yang sudah meracuni masyarakat,” kata Dewi.

Cara Berpikir yang Harus Diluruskan

Cara berpikir dan proses pemahaman para pemeluk agama menurut Dewi harus diluruskan.

Menurutnya, orang-orang beragama tidak akan lupa caranya menghargai nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan itu sendiri.

“Orang yang sekarang merasa beragama kini seolah-olah dirinya lah yang punya jalan yang benar dan menghalalkan cara untuk menindas manusia lain. Ini bukan tujuan dari agama yang sejatinya karena agama tentu menanamkan sebuah ketulusan, cinta kasih, dan bagaimana cara menghargai kehidupan,” ujarnya.

Agama sebagai tuntunan hidup sebisa mungkin seharusnya dipandang sebagai alat pemersatu, bukan pemecah.

Sunda Wiwitan, kepercayaan yang muncul jauh sebelum Indonesia merdeka oleh masyarakat pada umumnya seringkali dicurigai sebagai sebuah ancaman.

“Ketika kami menyuarakan bahwa kami ingin ada keadilan dan ada kesetaraan, banyak sekali yang krisis bahwa seolah-olah kami membuat kegaduhan di masyarakat. Kami sebetulnya bukan ancaman bagi siapapun karena di dalam agama kami tidak ada ajaran untuk menyebarkan agama ini ke komunitas manapun,” Dewi menjelaskan.

Masyarakat-masyarakat adat pelestari tradisi spiritual, kata Dewi, tidak memiliki orientasi untuk mempengaruhi pemeluk agama lain.

“Kami hanya ingin hidup di tanah leluhur kami dengan bebas merdeka. Kami tidak ingin dijajah dan tidak ingin menjajah,” kata dia.

Ketika pola pikir pemahaman aparatur negara menyarankan para penghayat ini harus mendaftar salah satu dari enam agama yang diakui, masyarakat Sunda Wiwitan merasa bahwa mereka lah yang menjadi tamu.

“Kami ini tuan rumah bukan tamu. Kalau tamu boleh ngisi buku tamu. Karena kami ini tuan rumah, kami tidak perlu mengisi buku tamu. Jadi logika yang harusnya bisa disederhanakan atas dasar kemanusiaan. Kita harus melihat kerangka sebagai bangsa dan melihat bagaimana kesadaran manusia menghargai manusia yang lainnya,” kata Dewi. 

Editor : Eben Ezer Siadari

http://www.satuharapan.com/read-deta...san-psikologis
Mendagri: Negara Harus Lindungi Hak Konstitusi Warga


​Soal kolom agama di KTP


Pertemuan perwakilan jemaat GKI Yasmin, Ahmadiyah, Syiah, Bahai dan HKBP Filadelfia di Kantor Departemen Dalam Negeri, Rabu (5/11). (Foto: SobatKBB)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa negara harus maksimal melindungi Hak Konstitusi semua warga negara.

"Kita akan upayakan maksimal bahwa semua warga negara dapat menikmati Hak Konstitusionalnya," kata Tjahjo ketika menerima perwakilan dari jemaat GKI Yasmin Bogor, warga Ahmadiyah, warga Syiah, agama Bahai, Sunda Wiwitan dan jemaat HKBP Filadelfia di Kantor Departemen Dalam Negeri, Rabu (5/11).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menegaskan bahwa semua agama wajib dilindungi karena Indonesia bukan berdasarkan agama.

"Negara Indonesia bukan negara berdasarkan agama apapun. Ini negara berdasarkan UUD 1945. Semua harus dilindungi", kata Mendagri setelah mendengar semua permasalahan yang dihadapi masing-masing jemaat tersebut.

Jayadi Damanik pengurus GKI Yasmin memaparkan kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin Bogor, dan dilanjutkan perwakilan jemaat lain yang masing-masing menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan terutama selama lima tahun di masa pemerintahan Presiden SBY.

Jayadi Damanik berharap Presiden Joko Widodo dapat menegakkan putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait gereja GKI Yasmin yang lebih dari empat tahun disegel Pemkot Bogor.

"Pak Mendagri mempunyai peran penting dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin sebagai kontrol dan pengkoreksi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan putusan MA dan Ombudsman. GKI Yasmin bukan lagi masalah IMB," kata Jayadi melalui rilis yang diterima satuharapan.com Rabu (5/11).

Sementara perwakilan dari komunitas Sunda Wiwitan menceritakan bagaimana diskriminasi dialami mereka.

"Kuburan keluarga kami yang masih Sunda Wiwitan, digali kembali. Pernikahan tidak dilayani negara. Kami dipaksa mengaku penganut agama lain", kata Dewi Kanti perwakilan dari Sunda Wiwitan.

Terkait diskriminasi dalam administrasi kependudukan, disampaikan oleh Sheila Soraya dari Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia.

Jemaat Ahmadiyah yang diwakili Deden Sujana, bercerita tentang diskriminasi yang masih mereka alami.

"Kami masih diburu di beberapa tempat, utamanya di Jawa Barat. Di Nusa Tenggara, sampai kapan warga Ahmadiyah dibiarkan hidup mengenaskan di Transito karena dianggap tidak layak berbaur dengan penduduk lainnya?" tanya Deden Sujana.

Diskriminasi yang mirip, dengan pemaksaan untuk meninggalkan agama yang diyakininya, juga dialami oleh Syiah di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat yang juga ikut serta menemui Mendari Tjahjo Kumolo.

Kehadiran perwakilan jemaat di kantor Mendagri pada kesempatan ini ditemani oleh Eva Sundari politisi PDIP, Muhamad Subhi dari The Wahid Institute dan Nia Syariffudin dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

http://www.satuharapan.com/read-deta...nstitusi-warga
Polemik Kolom Agama


​Soal kolom agama di KTP


Ilustrasi. (Foto: Kris Hidayat)

SATUHARAPAN.COM - Saat ini masyarakat Indonesia sedang ramai membicarakan tentang kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Topik ini mulai disorot ketika Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapatnya bahwa kolom agama di KTP bisa dikosongkan atau tidak harus diisi. Alasannya adalah negara harus melindungi hak konstitusional warga negara.

Pihak yang tidak perlu mengisinya adalah  penduduk Indonesia yang memiliki agama selain enam agama (Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Konghucu) yang “diakui” oleh negara, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, Parmalim, Marapu, Tolotang dan aliran Kepercayaan atau Kebatinan, juga agama Baha’i yang berasal dari luar Indonesia. Selama ini mereka tidak mendapatkan hak-hak konstitusional beragamanya.

Hak Kebebasan Beragama dan Hak Kewarganegaraan

Kolom agama kemudian menjadi sorotan baik menyangkut hak kebebasan beragama maupun hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kependudukannya. Ini karena dalam kenyataan, warga yang beragama selain enam agama “resmi”  tidak diperbolehkan mengisi agama atau kepercayaan yang dianut. Akibatnya demi kemudahan pengurusan soal-soal administrasi kependudukan seperti sekolah, pekerjaan dan pernikahan, ada yang terpaksa mengisi kolom agama dengan agama yang tidak dianutnya.

Juga, ada warga yang yang harus mengorbankan hak-hak mereka sebagai warga negara karena tidak bersedia mengisi kolom agama. Jadi mereka tidak memiliki identitas keagamaan. Ini misalnya dialami Dewi Kanti dan suaminya (penganut agama Sunda Wiwitan). Sejak menikah tahun 2002 mereka tidak diberi Akta Nikah karena kolom agama di KTP tidak diisi. Akibatnya berbagai fasilitas kependudukan adalah haknya tidak diperoleh, seperti tunjangan istri dan anak dari tempat suaminya bekerja.     

Hal lain adalah, jika salah dipahami, mereka bisa saja dianggap orang yang tidak beragama, anti Pancasila atau bahkan ateis. Ini merupakan potensi konflik bagi mereka. Adanya kolom agama di KTP dan keharusan mengisinya dengan agama yang diakui negara telah mengorbankan hak asasi manusia dalam beragama maupun hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan oleh negara. 

Ironi Agama dan Keberagamaan Kita

Adanya kolom agama di KTP menunjukkan bahwa pemerintah menganggap agama penting, sebagai bagian dari identitas diri warga negara. Keberagamaan atau kepercayaan seseorang sesuai dengan Pancasila sila pertama: “Ketuhanan yang maha Esa.” Ini menunjukkan pengakuan bahwa warga negara Indonesia itu beragama, agama apa saja. Belum  ada undang-undang di negara ini yang membatasi orang untuk memeluk agama tertentu atau yang menyatakan bahwa agama yang diakui negara hanya Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Konghucu. Hanya UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang menyebut agama yang dianut masyarakat di Indonesia, dan fakta bahwa enam agama itu diberi fasilitas di dalam Kementerian Agama  karena pertimbangan historis, bukan teologi atau keilmuan tentang agama.

Semua agama “resmi’ itu adalah hasil import yang datang ke Nusantara atau Indonesia melalui jalur perdagangan. Mereka bukan agama yang tumbuh, berakar dan hidup sejak jaman puba bangsa ini. Agama-agama yang diakui dan difasilitasi negara saat ini bukan agama asli atau agama leluhur kita. Inilah ironinya bahwa agama leluhur bangsa justru terpinggirkan atau tidak diakui negara.

Ini karena pemahaman aparat pemerintah tidak tepat tentang agama. Mereka mengelompokan agama dan bukan agama berdasarkan pertimbangan yang tidak substansial dan objektif. Pertimbangannya adalah agama yang diakui memiliki banyak pengikut, tersebar secara nasional dan berasal dari luar negeri jadi bersifat internasional dan ada sejarahnya. Yang subjektif adalah adanya kepercayaan terhadap sosok ilahi atau Tuhan, ada kitab suci dan nabinya. Sedangkan agama-agama lokal tidak cukup memenuhi kriteria itu. Agama lokal hanya ada di daerah tertentu, kepercayaan terhadap Tuhan tidak jelas, monoteis atau politeis, personal atau bukan, tidak diketahui sejarahnya, tidak memiliki kitab suci dan tidak ada tokoh atau nabinya.             

Dengan petimbangan faktual dan subjektif itu, agama-agama lokal diakui hanya sebagai bagian dari budaya dan adat istiadat. Dalam struktur kenegaraan lalu mereka ditempatkan di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak di Kementerian Agama. Di sini terjadi pemaksaan terhadap definisi agama dan bukan agama terhadap ajaran dan praktek keagamaan di masyarakat.

Untuk menentukan sesuatu itu agama atau bukan agama seharusnya dipergunakan pertimbangan yang benar-benar objektif, yaitu dari keilmuan atau ilmu tentang agama. Di sini agama dilihat dari berbagai penampakan atau fenomenanya seperti antropologis, teologis, filosofis, psikologis dan sosiologis, serta historis, politis dan bahkan gejala ekonomis-nya. Dengan melihat fenomena itu, agama lalu didefinisikan sebagai system ajaran dan paktek hidup manusia yang didasarkan pada kepercayaan terhadap adanya kekuatan atau sosok ilahi supranatural yang memiliki kekuatan jauh melebihi kekuatan manusia; atau kepercayaan kepada adanya keberadaan atau zat asali apakah ia personal atau bukan personal sebagai sumber dari segala yang ada di alam semesta ini. Kepercayaan itu mempengaruhi atau membentuk pola pikir dan prilaku hidup penganutnya.

Dari denfinisi itu maka segala paham dan praktek hidup berdasarkan kepercayaan itu yang diikuti oleh pemeluknya adalah agama. Jadi Parmalim, Sunda Wiwitan, Kejawen, Marapu, Tolotang dan Aliran-aliran Kepercayaan atau Kebatinan adalah agama, yang sama dengan Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan Konghucu.

Demi Agama dan Hak Warga Negara

Dalam menanggapi polemik kolom agama, hendaknya pemerintah dan wakil rakyat yang menetapkan Undang-Undang menyangkut agama, perlu mempertimbangkan pemahaman yang tepat dan benar menurut ilmu agama. Dalam menilai agama, subjektifitas, apalagi menggunakan kriteria dari satu agama harus disingkirkan. Soal kolom agama di KTP, jika tetap ada, perlulah memberikan hak seluruh warga negara untuk mengisinya sesuai dengan agama apapun yang dianutnya. Atau, demi menghindari diskriminasi dan potensi konflik berlatar agama, kolom agama ditiadaan saja dan data yang dimasukkan di KTP hanya seperti di Paspor yang tidak memiliki kolom agama.     

 

Stanley R. Rambitan/Teolog-Pemerhati Agama dan Masyarakat

http://www.satuharapan.com/read-deta...ik-kolom-agama
Perlawanan Kultural Sunda Wiwitan

“Kami dilahirkan sebagai orang Sunda bukan atas pilihan dan kehendak kami, ditakdirkan sebagai masyrakat Nusantara juga bukan pilihan kami, tetapi kehendak Sang Hyang Maha Kersa, maka izinkan kami hingga akhir kami menutup mata kembali padaNya dalam “keutuhan” menjaga tradisi leluhur kami, sembari mengejar “kebutuhan” administrasi negara.” Demikian ungkap penganut agama Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, dalam Workshop Media Monitoring and Religious Intolerance yang diselenggarakan Freedom House di Jakarta, Minggu (18/03/2012) kemarin.

Sunda Wiwitan merupakan salah satu kepercayaan spiritual asli nusantara yang sudah lama berada di tanah air. Bahkan sebelum agama-agama “impor” datang, Sunda Wiwitan telah ada dan secara turun temurun dituturkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi hingga kini.

Seiring berjalannya waktu, budaya spiritual dari luar mulai masuk, mendominasi, dan mengikis tradisi-tradisi asli nusantra layaknya Sunda Wiwitan. “Hal itu disebabkan karena pada metode penyampaian ajaran, budaya spiritual nusantara tidak menggunakan cara seperti misionaris dari luar nusantara” tegas Dewi Kanti.

Imbas dari dominasi tersebut adalah diskriminasi terhadap agama-agama lokal seperti Sunda Wiwitan, Jawa Kawitan, Bissu, Marappu, Tolotang, dll. Menurut Dewi Kanti, meskipun konstitusi melalui UUD 1945  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, tetapi pada kenyataanya konstitusi itu diingkari.

Salah satu pendiskriminasian yang dirasakan Dewi Kanti adalah implementasi dari Undang-Undang Nomer 23 tahun 2006 pasal 61 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu pengalaman Dewi Kanti adalah disaat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). ”Pengalaman saya, harus berkalki-kali mengajukan koreksi kepada instansi terkait. Hingga diterbitkan 3 kali cetakan KTP. KTP pertama ditulis Islam, KTP kedua ditulis Aliran, KTP ketiga ditulis (-)” Pungkasnya.

“Meskipun begitu kami tetap cinta Indonesi. Sampai menutup mata tetap Bhineka Tunggal Ika” Simpulnya. [Mukhlisin]

http://icrp-online.org/2012/03/19/pe...sunda-wiwitan/

​Soal kolom agama di KTP


Kementrian Agama Inventarisir Agama Lokal

Jakarta, ICRP – Kementrian Agama Republik Indonesia saat ini tengah melakukan inventarisasi keberadaan agama lokal di Indonesia. Agama lokal ini merupakan agama yang diluar enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Data inventarisir yang dihasilkan akan dijadikan sebagai bahan untuk kemungkinan dikembangkannya direktorat jenderal tersendiri di bawah kementrian agama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Penelitian dan Pengembangan Kemenag sekaligus Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahasin.

Mahasin menuturkan, wadah birokrasi baru itu bertujuan mulia, yakni untuk melayani para pemeluk agama-agama lokal itu, yang selama ini terkatung-katung tanpa kepastian dalam pelayanannya. Karena,dalam praktik pelayanan keberagamaan di Indonesia selama ini, hanya ada enam agama yang diakui negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Karena hanya enam yang diakui, agama-agama lokal yang kadang disebut sebagai aliran kepercayaan tidak diakui oleh negara.

Penganut Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, mengungkapkan, agama-agama lokal sebenarnya sudah lama hidup di nusantara, bahkan sejak nenek moyang.

“Kami tidak hanya butuh pengakuan legalitas formal, tetapi terutama perlindungan dan layanan. Semoga wacana untuk memberikan layanan kepada penganut agama-agama lokal itu tidak sebatas wacana,” kata Dewi Kanti.

Selama ini agama Baha’i, Parmalin, Sunda Wiwitan memiliki pemeluk yang tersebar di Nusantara dan mereka ini tak mendapat pelayanan secara memadai. Implikasi dari tidak diakuinya sistem keyakinan lokal itu cukup serius. Dampaknya di antaranya adalah, kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) yang hanya memungkinkan diisi oleh nama-nama agama resmi yang enam jumlahnya itu menjadi kosong untuk mereka yang menganut agama-agama lokal.

Dampak ikutannya adalah saat melakukan perkimpoian. Para pemeluk agama lokal tentu tak akan terliput oleh aturan dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkimpoian.

Selama ini perkimpoian yang dilakukan oleh penganut agama lokal tak tercatat dalam dokumen negara dan anak-anak hasil perkimpoian itu hanya mendapat hak keperdataan dari pihak ibu. Anak yang demikian ini jelas tak akan memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.

Jika upaya inventarisasi agama-agama lokal itu terselesaikan, diharapkan akan ada tindak lanjut berupa pengakuan atas agama-agama lokal tersebut. Soal apakah nanti akan ada wadah birokrasi baru dalam bentuk direktorat jenderal, agaknya pemerintahan Jokowi-Kalla yang memutuskan.

Bagi pemeluk agama-agama lokal, yang terpenting adalah pengakuan negara atas eksistensi sistem iman mereka sehingga hak-hak asasi mereka terlayani dan terlindungi oleh negara.

Hak menentukan agama, sebagaimana didengungkan jauh-jauh hari oleh cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid (mendiang), sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran di Surat Al-Baqarah 2:256, yang berbunyi : Tidak boleh ada paksaan dalam agama.

Menurut Cak Nur, larangan paksaan agama itu karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih sendiri jalan hidupnya yang benar, dan tidak perlu lagi dipaksa-paksa seperti seorang yang belum dewasa.

Tampaknya pemahaman tentang agama selama ini memang berbeda-beda satu sama lain. Bagi Cak Nur, agama adalah pintu menuju Tuhan. Pintu-pintu menuju Tuhan sebagaimana yang diuraikan dalam “The Religions of Man” yang ditulis Houston Smith, ada delapan.

Kedelapan itu adalah enam agama sebagaimana diakui oleh pemerintah Indonesia dan dua tambahannya adalah agama Yahudi dan Taoisme.

Kebebasan memeluk agama, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, selayaknya juga kebebasan mempraktikkan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing pemeluk.

Untuk menjamin kebebasan itu, pengakuan negara atas sistem keyakinan yang dianut oleh seluruh warga negara perlu dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, pengakuan itu tak mesti didasarkan pada kuantitas jumlah pemeluk sebab praktik keberimanan setiap individu memang unik.

Pengakuan negara atas agama-agama lokal di Indonesia bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap sistem keyakinan leluhur yang menjadi unsur peradaban masa lalu yang perlu dilanggengkan.

Apalagi di era pascamodernisme sekarang ini ada gairah di seluruh dunia untuk merangkul segmen atau kelompok masyarakat periferi, komunitas pinggiran dengan segala tradisi dan sistem kebudayaan dan iman mereka.

Agama-agama lokal tentu juga memiliki kearifan yang transendental dan bahkan mereka mengaplikasikan etika hidup keseharian yang cukup ketat. Sejumlah riset antropologi dan sosiologi tentang masyarakat Tengger bahkan menyimpulkan tentang minimnya tindak kriminalitas dan pemerkosaan.

Sampai-sampai dalam mengomentari hasil riset itu, guru besar sastra dari Universits Indonesia Sapardi Djoko Damono dengan agak bergurau mengatakan perlunya orang Indonesia melakukan “tengerisasi” untuk meminimalisasi tindak kriminal seperti pencurian, perampokan dan pemerkosaan.

Yang menjadi persoalan krusial adalah kontinuitas kerja Kemenag dalam menginventarisasi agama-agama lokal itu.

Sebab, dalam waktu tak lama lagi, kabinet Jokowi-Kalla akan memerintah dengan visi misi yang sejauh ini tak bersentuhan dengan wacana agama-agama lokal.

Terlepas dari ada atau tidak adanya kelanjutan dari usaha inventarisasi agama-agama lokal itu oleh kabinet mendatang, Kemenag di bawah komando Lukman Hakim Saifuddin sudah menyalakan obor penerang bagi pemeluk agama-agama lokal yang selama ini terpinggirkan dari layanan negara atas hak-hak keperdataan mereka terkait dengan sistem iman yang mereka peluk.

Dengan inventarisasi itu setidaknya Menag sudah menginisiasi ikhtiar negara untuk memberikan pengakuan awal atas agama-agama lokal yang pernah hidup dan menghidupi pemeluk di Indonesia. Dengan demikian, Menag telah mengembuskan kabar gembira demi peningkatan citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beriman. (kompas /suarapembaruan.com)

http://icrp-online.org/2014/09/18/ke...r-agama-lokal/
DPR Siapkan Pasal Lindungi Kepercayaan Lokal


​Soal kolom agama di KTP


Dewi Kanti dari komunitas keyakinan Sunda Wiwitan menunjukkan sejumlah permasalahan tentang keyakinan yang memberi dampak bagi anak-anak ke depan karena ketidakadilan negara mengayomi keberadaannya. (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan. RUU itu bertujuan untuk meneguhkan jati diri, membangun karakter, memperkuat persatuan, dan meningkatkan citra, bangsa Indonesia.

RUU ini akan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menghargai, mengakui, dan melindungi sejarah dan warisan budaya Indonesia, melalui 14 bidang. Salah satunya, kepercayaan lokal.

Dalam draf RUU Kebudayaan, kepercayaan lokal masuk dalam pasal 37 huruf c tentang penghargaan, pengakuan, dan perlindungan sejarah serta warisan budaya. Penjelasan pasal kepercayaan lokal ini ada dalam pasal 40.

Karena merupakan  warisan budaya, pemerintah diminta membuat pelestarian, penyediaan fasilitas untuk pelestarian, publikasi, pembentukan dan revitalisasi paguyuban. Pemerintah juga diminta membua pertemuan rutin tahunan serta kegiatan upacara bersama.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, mengatakan masuknya pasal tersebut bertujuan untuk melindungi keyakinan, adat istiadat, hingga peninggalan sejarah, dari kepercayaan lokal yang merupakan warisan budaya Indonesia.

“Semuanya akan kita lindungi dari keyakinan, adat istiadat, peninggalan sejarah,” ujar Ridwan saat ditemui satuharapan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa (22/9).

Menurut dia, masuknya pasal berkaitan kepercayaan lokal tersebut tidak akan tumpang tindih dengan UU Perlindungan Umat Beragama yang tengah disusun pemerintah. Sebab, RUU Kebudayaan tidak membuat aturan tentang agama.

“Tidak akan tumpang tindih dengan RUU Perlindungan Umat Beragama nantinya,” ujar Ridwan.

“Kepercayaan lokal akan dilindungi dalam RUU Kebudyaan agar tidak bisa diklaim oleh negara lain. Semua jenisnya akan detail dijelaskan pada bagian penjelasan,” politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan.

Tepat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, menilai masuknya pasal tersebut dalam RUU Kebudayaan tepat. Sebab, bila nantinya pasal tersebut dituangkan dalam RUU Perlindungan Umat Beragama, akan mengundang kritik dari berbagai tokoh agama.

“Kepercayaan lokal memang sering menjadi masalah bagi tokoh agama, terutama para tokoh agama ‘kanan’. Tapi itu sudah tepat ditempatkan dalam RUU Kebudayaan, karena kalau nantinya masuk dalam RUU Perlindungan Umat Beragama ini akan menjadi permasalahan,” ujar Sodik kepada satuharapan.com, hari Selasa (22/9).

Menurut dia, Pemerintah harus menjaga keberadaan kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah sebagai warisan kebudayaan. “Kalau keberadaan penganut kepercayaan lokal akan tergantung pada proses ketokohan dan nilai-nilai di internal mereka masing-masing,” kata Sodik.

Perlindungan

Saat dikonfirmasi terkait keberadaan pasal yang memberi penghargaan, pengakuan, dan perlindungan sejarah dan warisan budaya melalui kepercayaan lokal dalam RUU Kebudayaan, juru bicara Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, mengaku belum mengetahui. Namun, dia menegaskan pihaknya ingin mendapatkan hak konstitusi yang sama sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Selama ini belum ada implementasi konkrit sesuai amanat konstitusi, di mana negara seharusnya menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” ujar Dewi.

Dia pun berharap kelompok penganut kepercayaan lokal mendapatkan pelayanan yang sama dengan kelompok agama yang diakui secara resmi oleh negara. “Tugas negara melakukan perlindungan itu sering tarik ulur dalam mendefinisikannya. Kami hanya ingin dilayani, bukan didiskriminasi. “

Terkait masuknya pasal tersebut dalam RUU Kebudayaan, tidak terkait keagamaan, Dewi tidak mempermasalahkan. Sebab, agama merupakan produk budaya, sehingga tidak bisa dipisahkan. “Agama itu produk budaya, tidak bisa dipisahkan antara budaya dan agama,” ujar dia.

Editor : Bayu Probo

http://www.satuharapan.com/read-deta...ercayaan-lokal
Menag: negara tak pernah 'resmikan' enam agama

Sri Lestari

Producer BBC Indonesia

18 September 2014

Kirim

Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin dalam wawancara dengan BBC Indonesia menyebutkan negara tak pernah menyebutkan secara resmi bahwa ada enam agama di Indonesia.

Menteri Agama mengatakan semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dilindungi oleh konstitusi dan dijamin kebebasan dan kemerdekaannya, termasuk agama dan kepercayaan di luar enam agama yang dipeluk mayoritas penduduk.

“Negara sebenarnya tak pernah meresmikan, yang resmi ada enam agama itu tidak ada, dalam UU 1 PNPS 1965 itu disebutkan agama yang secara mayoritas dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia, " jelas Lukman dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Selasa (16/09)

Lukman mengatakan dalam konstitusi disebutkan selain enam agama yang secara mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia tetap dibiarkan keberadaannya sepanjang mereka tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Dia menegaskan semua pemeluk agama di Indonesia dijamin oleh konstitusi, dan tak boleh ada pemaksaan.

“Itu kan kebebasan setiap orang biarkan itu menjadi hak warga negara agama apa yang dia anut, tak harus dipaksa memeluk ini dan itu,” jelas Lukman.


​Soal kolom agama di KTP


AFP

Menag mengatakan semua agama harus dilindungi dan diberikan pelayanan oleh negara

Dia menjelaskan negara juga harus memberikan pelayanan kepada mereka.

“Konstitusi tegas mengatakan setiap warga negara dijamin, dua hal yang dijamin oleh WN yang dijamin oleh konstitusi pertama: kebebasan kemerdekaan dalam memeluk agama, yang kedua adalah kebebasan kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya,” tambah menteri agama.

Kementerian Agama tengah menyusun rekomendasi kepada pemerintah baru dalam melindungi umat beragama di Indonesia, yaitu masalah pendirian rumah ibadah, dan juga hak-hak agama minoritas di Indonesia termasuk agama –agama di luar enam agama.

Rekomendasi disusun berdasarkan masukan dalam forum diskusi yang digelar kementerian agama mulai Kamis (18/09) ini.

Diskriminasi

Tetapi selama ini diskriminasi seringkali dialami oleh penganut agama diluar agama mayoritas di Indonesia, terutama dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak sipil mereka.

Seperti yang dialami oleh Dewi Kanti yang merupakan penghayat Sunda Wiwitan, agama asli penduduk Cigugur Kuningan Jawa Barat, yang pernah dipaksa mencantumkan agama Islam dalam kolom di KTP.

"Alasannya karena di (sistem) komputer tidak ada pilihan karena hanya ada lima agama dulu belum ada Konghucu, jadi saya seolah berbohong di KTP dicantumkan Islam tapi saya tidak menjalankannya, disebut Islam KTP, ini bukan kemauan saya, dan negara yang mengkondisikan ini,” kata dia.


​Soal kolom agama di KTP


AFP

Perayaan Seren Taun merupakan tradisi yang dijalani penganut Sunda Wiwitan

Cetakan kedua KTP Dewi ditulis aliran dalam kolom agama, dan sekarang dikosongkan setelah setelah mengirim surat kepada lurah dengan tembusan kepada Dirjen Administrasi Kependudukan dan juga DPR.

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap warga Indonesia harus mencantumkan agama mereka dalam kolom agama di KTP, dan selain penganut salah satu dari enam agama, maka berhak mengosongkan kolom agama di KTP.

Ketika menikahpun, Dewi tak mendapatkan legalitas dari pemerintah meski sudah melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan ajaran Sunda Wiwitan.

Diskriminasi lain yang dialami anak-anak penganut agama Sunda Wiwitan adalah mereka harus mengikuti salah satu pelajaran agama mayoritas.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_...gama_minoritas
Penghayat Sunda Wiwitan Siap Uji Materi UU Adminduk

 Jumat, 20/09/2013 11:35 WIB


​Soal kolom agama di KTP


sunda wiwitan, uji materi, UU administrasi kependudukan



Oleh : Nur Azizah

KBR68H, Jakarta - Penghayat Sunda Wiwitan akan mengajukan uji materi Undang Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) ke Mahkamah Konstitusi. Undang Undang ini menyebutkan negara hanya mengakui enam agama sebagai agama resmi yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. 


Penghayat Sunda Wiwitan Dewi Kanti mengatakan, permohonannya ini ditujukan agar negara mengakui penganut kepercayaan di hadapan hukum. Sebagai penganut kepercayaan, Dewi mengaku negara masih sering absen memenuhi haknya sebagai warga negara. Misalnya, negara menolak menerbitkan akte pernikahan para penganut kepercayaan.


"Kami akan menempuh semua cara yang bisa dimungkinkan karena kami juga ingin menunjukkan bahwa kami warga negara yang taat hukum. Ingin menempuh semua memperjuangkan hak-hak kami sesuai prosedur. Ini juga ingin menunjukkan bahwa kami memang dari awal merasa sebagai warga negara tidak pernah sekalipun untuk melawan hukum negara. Tetapi kami di sini proses berjuang itu justru untuk mengingatkan para pelayan aparatur negara untuk ada koridor konstitusi yang sebenarnya dan spirit kebangsaan ini. Mengakui keberagaman," terang Dewi Kanti dalam Program Sarapan Pagi KBR68H.


Sebelumnya, Mahkamah Agung mengakui identitas aliran kepercayaan yang tertera dalam identitas terdakwa Basuki Nugroho. Saat kasus ini berjalan hakim tidak mempermasalahkan identitas agama terdakwa Basuki yang diduga terlibat dalam kasus penipuan. 


Menurut Juru bicara Mahkamah Agung Ridwan Mansyur, penulisan agama Kepercayaan Penghayat Tuhan bukan berarti mengakuinya sebagai agama. Tapi, kata Ridwan, penulisan tersebut semata-mata hanya mengakuinya sebagai identitas terdakwa.


Editor: Antonius Eko 

http://m.kbr.id/nasional/09-2013/pen...duk/24150.html
Komnas Perempuan Biang Kerok Ricuh Kolom Agama di KTP


​Soal kolom agama di KTP


SICOM Gonjang-ganjing pengosongan Kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disosialisasikan Pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendapat banyak tantangan dari beebrapa kalangan. Pemerintahan Jokowi bahkan disalahkan terkait penghilangan kolom agama bagi komunitas di luar 6 agama yang diakui Pemerintah Indonesia.

Para pengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi, tidak menyadari bahwa biang kerok kericuhan sebenarnya adalah Komnas Perempuan. Komnas Perempuan yang saat itu di “presideni” Yuniyanti Chuzaifah ingin membuat “Agama baru di negeri ini guna mewadahi golongan yang tidak sefaham dengan 6 agama yang diakui Pemerintah Indonesia. Komnas menganggap “membuat” agama seperti bikin Partai.

Bahkan Komnas HAM sejak jaman Ketuanya dijabat oleh Hendarji telah menyuarakan agar kolom agama dalam KTP dihapuskan guna menghilangkan diskriminasi golongan minoritas yang kepercayaannya tidak “diakui” sebagai agama oleh Pemerintah Indonesia. Terkait agama di Indonesia, termaktup didalam UU Adminduk.

Sementara bagi Komnas Perempuan dan Penganut Kepercayaan, UU Adminduk produk hukum yang diskriminatif. Sebab tidak mencakup keseluruhan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan dalih itu,

menginginkan pembentukan agama-agama baru yang dianggapnya semudah pembentukan partai.

Saat itu, menjelang akhir tahun 2013, Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dan Agama Penghayat Kepercayaan (APK) bertameng Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 45 tolak UU Adminduk. Sidarto Danusubroto sebagai Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) mempersilahkan mengajukan Judicial Review.

Namun, menyarankan agar penghayat kepercayaan yang diwakili oleh Komnas Perempuan untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Sebab, MPR tak punya kewenangan untuk merevisi UU itu.

“Kalau agama kepercayaan yang sudah ada di Indonesia sejak lama, jadi sekiranya suatu UU itu tabrakan dengan UUD, Komnas Perempuan bisa ajukan uji materi ke MK bahwa ada benturan di dalamnya,” ujar Sidarto saat menemui penghayat kepercayaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).

Sidarto menyatakan, jika dirinya sangat menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Termasuk aliran Ahmadiyah yang dengan senang hati diterima untuk berdiskusi.

“Bagi saya sendiri, Syiah, Sunni, Ahmadiyah saya terima di sini. Saya sudah cukup banyak mendengar mengenai HAM ini. Mereka menyampaikan bahwa kita kurang memberikan perlindungan pada kaum minoritas,” tutur dia.

Menyikapi persoalan ini, Sidarto pun meminta agar negara tidak tinggal diam. Apalagi, UU yang menyangkut soal kepercayaan masing-masing warga negara yang diatur dalam UUD 1945.

“Bagi saya, kita wajib melindungi setiap warga negara, kita tidak melihat agama ini itu dan kepercayaan apa. Satu orang pun kita harus lindungi mereka, ini perintah konstitusi,” tegas dia.

Sebelumnya, Komnas Perempuan dan Penghayat Kepercayaan datang ke MPR untuk mengadukan UU Adminduk yang dinilai diskriminatif.

Dalam salah satu pasalnya, menyatakan bahwa bagi masyarakat yang memiliki keyakinan di luar 6 agama yang diakui pemerintah, kolom agama di KTP dikosongkan. Sementara, banyak masyarakat yang punya keyakinan di luar 6 agama yang diakui pemerintah yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Aturan ini membuat masyarakat yang punya kepercayaan di luar agama yang diakui merasa dikucilkan. Bahkan anak-anak mereka kesulitan dalam mengenyam pendidikan agama karena aturan itu.

Terkait penolakan yang dilakukan Komnas Perempuan atas “suruhan Agama Penganut Kepercayaan (APK)”, DPR telah mengesahkan amandemen RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) akhir bulan lalu. Namun UU tersebut, menuai pro dan kontra.

Khususnya dalam pasal yang menyangkut diperbolehkannya kolom agama tak diisi jika memiliki kepercayaan di luar yang diakui pemerintah. Diketahui, hanya enam agama yang diakui pemerintah yakni, Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu.

Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Penghayat kepercayaan dan Komnas Perempuan pun protes tentang aturan itu. Mereka pun mengadu dan meminta keadilan ke MPR.

Sekjen Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Nia Syarifuddin menilai, UU tersebut sangat diskriminatif. Sementara banyak agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bahkan sudah ada sebelum Tanah Air merdeka.

“Sangat disayangkan proses amandemen rasanya sangat sepi tidak pernah melibatkan partisipasi penghayat yang sesungguhnya jadi korban diskriminasi,” ujar Nia di depan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).

Keluh kesah tentang UU Adminduk juga diungkapkan oleh Pemeluk keyakinan Sunda Wiritan, Dewi Kanti. Dia menceritakan, karena UU ini anak-anak di sekolah menjadi sulit mendapatkan pelajaran tentang agama Sunda Wiritan.

“Guru di sekolah anak-anak kami justru menjadi, ada ketidakberanian para guru untuk menerima soal-soal agama yang kami ajukan. Sebetulnya 2 tahun terakhir kami bisa berikan soal agama (Sunda Wiritan),” ungkap dia.

Dia menilai, UU Adminduk ini justru tak menghormati keanekaragaman masyarakat Indonesia. Padahal, dalam UUD 1945 jelas, bahwa keyakinan adalah hak setiap warga negara.

“Gara-gara Adminduk daerah marah, jadi langkah mundur saya pikir. Ini mengulang kegagalan tahun 1976. Saya berharap, kami ingin memperjuangkan hak konstitusi kami. Saya berharap ada kebijakan pemantauan khusus legislatif, saya pikir beliau (anggota DPR) sangat kurang memahami kondisi masyarakat kami,” tegas dia.

Dalam pertemuan itu, penghayat kepercayaan yang hadir dari berbagai daerah di tanah air ditemui langsung oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli.

Kini setelah UU Adminduk direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014, yang harus disosialisasikan Pemerintahan Jokowi-Jk, justru diisukan oleh musuh-musuh politik Jokowi, jika Presiden yang terkenal dekat dengan rakyat ini adalah tokoh dibalik pengosongan kolom agama dalam KTP.

Lawan-lawan politik Jokowi menggunakan segala macam cara baik manipulasi, tuduhan dan fitnah tanpa dasar untuk menjelekkan sekaligus mengganjal roda Pemerintahan Jokowi-Jk. Satu tujuan yang mereka inginkan, Jokowi segera dapat dilengserkan. Baik melalui Parlemen (KMP) yang hingga kini masih memperkokoh kedudukannya, maupun dengan menggunakan People Power pendukung Prabowo dan KMP.

Salah satu contoh lain adalah isu kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), telah digunakan sebagai peluru oleh musuh Jokowi untuk melengserkan beliau dari Jabatan Presiden.

http://www.siagaindonesia.com/86325/...i-ktp.html/amp
Nie orang lagi,,,,emoticon-Hammer (S) emoticon-Hammer (S)
×