alexa-tracking

Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58c79ddcc1d770dc238b459a/alasan-bpls-bubar-dan-kewajiban-lapindo-yang-belum-tuntas
Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas
Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas
Puluhan warga korban lumpur Lapindo berdoa memperingati 10 Tahun Lumpur Lapindo di Area Tanggul Lumpur Lapindo titik 42 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (29/5/2016).
Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melalui Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2017 yang ditandatangani pada 2 Maret lalu. Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pemerintah membubarkan sejumlah lembaga nonstruktural dengan alasan efektivitas dan efisiensi. Pada 2016 lalu, ada sembilan lembaga serentak dibubarkan. Adapun biaya pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu, menurut Perpres ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Perpres 21/2017, pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Setelah badan ini bubar, bagaimana dengan kewajiban PT Lapindo Brantas yang dianggap bertanggung jawab dalam kejadian semburan lumpur panas itu?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Ketua Dewan Pengarah BPLS, Basuki Hadimuljono, dikutip Kontan, mengatakan bubarnya badan itu tak akan menghilangkan tugas dan fungsi. Pembubaran badan dan kemudian melebur ke kementerian justru akan memperkuat penanganan dampak semburan lumpur yang telah berlangsung selama 10 tahun lebih.

"Dulu itu tugas dipegang noneselon, sekarang ini namanya Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang jalanin eselon dua," kata Basuki dikutip Kontan,

Pembubaran BPLS, kata Basuki, tidak akan menghilangkan tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya dalam mengganti dana ganti rugi yang telah ditalangi pemerintah. PT Minarak Lapindo Jaya tetap bertanggung jawab mengganti uang senilai Rp781 miliar yang telah dikeluarkan APBN untuk menalangi ganti rugi masyarakat sesuai perjanjian.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 21/2017, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo tetap menjadi kewajiban PT Lapindo Brantas. Pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Adapun tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban APBN Barang Milik Negara.

Pemerintah juga tetap melanjutkan penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur. Semua program itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah.

Lumpur panas di areal pengeboran gas PT Lapindo Brantas mulai menyembur 29 Mei 2006 lalu. Peristiwa yang dikenal dengan tragedi Lumpur Lapindo itu mengakibatkan ribuan warga harus meninggalkan kampung halaman untuk mencari lokasi yang aman.

Lumpur telah menggenangi bahkan menenggelamkan 10.641 kepala keluarga (39.700 jiwa), 11.241 bangunan, dan 362 hektare sawah, serta menimbulkan biaya ekonomi langsung Rp19,89 triliun dan tak langsung Rp7,4 triliun.

PT Lapindo Brantas mengaku sudah menggelontorkan dana sebesar lebih dari Rp8 triliun untuk recovery bencana Lumpur Panas di Sidoarjo selama 10 tahun sejak 2006. Lapindo menangani proses ganti rugi itu melalui PT Minarak Lapindo Jaya.

Proses penggantian kerugian berlarut-larut. Lapindo mengaku kesulitan keuangan sehingga pemerintah akhirnya turun tangan dengan memberikan bantuan keuangan kepada Minarak pada 2015.

Pemerintah mengucurkan dana talangan Rp781 miliar untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan jaminan aset. Dana talangan melonjak menjadi Rp827 miliar setelah verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kekurangan dana talangan itu telah disepakati DPR pada Oktober 2016 lalu.

Program ganti rugi untuk kelompok rumah tangga sudah selesai dengan dana talangan dari pemerintah itu. Meski demikian, Lapindo masih menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun telah menegaskan bahwa urusan kerugian pelaku usaha menjadi tanggung jawab Lapindo. Ada 30 berkas dari unsur pengusaha yang mengklaim mengalami kerugian Rp701,68 miliar akibat lumpur Lapindo. Klaim kerugian pengusaha itu akan diselesaikan secara business to business dengan Minarak Lapindo.
Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...g-belum-tuntas

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas Motif anggota Polda Jatim menembak mahasiswa Unmuh Jember

- Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu

- Alasan BPLS bubar dan kewajiban Lapindo yang belum tuntas Mudik lebaran 2017 macet diprediksi bergeser ke Pemalang

image-url-apps
Sedih bacanya.... Ayo kita rame2 doakan yg terbaik buat bangsa ini....
×