alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58c7751314088d357a8b45ac/tanpa-pengacara-hadi-poernomo-menang-kasasi-lawan-kemenkeu
Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu
Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu
Hadi Poernomo (duduk) saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).
Tanpa didampingi pengacara, mantan Direktorat Jenderal Pajak Hadi Poernomo berhasil memenangkan gugatan kasasi melawan Kementerian Keuangan di Mahkamah Agung (MA).

Hadi menggugat Kemenkeu agar laporan hasil audit investigasi inspektorat bidang Investigasi irjen Depkeu Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tertanggal 17 Juni 2010 tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam Proses Pemeriksaan Dana Keberatan PT BCA Tbk dicabut.

Terbitnya SK Kemenkeu tersebutlah yang menjadikan salah satu alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka pada 21 April 2014.

Awalnya, gugatan Hadi kepada Kemenkeu tak berjalan mulus. Gugatan yang pertama kali diajukan Hadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta awal 2015. Namun, gugatan itu kalah di tingkat pertama (25 Januari 2015) dan di tingkat PT.TUN Jakarta tertanggal 14 Juli 2016.

Hadi pun mengajukan kasasi. Pada tahap ini Hadi berhasil membalikkan keadaan.

"Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat," putus ketua majelsi kasasi, yaitu Hakim Agung Supandi, dengan anggota hakim agung Harry Djatmiko dan hakim agung Yulius.

Putusan MA tersebut membatalkan putusan PT.TUN Jakarta Nomor 112/B.2016/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkan putusan PT.TUN Jakarta Nomor 176/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2016.

Selain meminta putusan PT.TUN dicabut, dalam gugatan yang sama Hadi juga meminta pihak tergugat (Kemenkeu) untuk memberikan biaya pengganti bagi pihaknya dalam pengurusan banding.

Sebab, pengajuan banding ini membuat dirinya mengalami kerugian materiil, seperti pembelian alat tulis kantor dan tinta mesin cetak (toner printer) untuk pencetakkan berkas gugatan.

Namun untuk gugatan terakhir itu, MA tidak mengabulkannya. MA juga memutuskan Hadi untuk mengganti biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang ditetapkan sebesar Rp500.000.

Bukan baru sekali Hadi memenangkan gugatan yang diajukan atas kasus dugaan suap yang dialamatkan kepada dirinya ini.

Sebelumnya, mantan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ini juga pernah memenangkan praperadilan melawan lembaga antirasuah, KPK.

Gugatan praperadilan diajukan saat Hadi baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mendapati status tersangka, Hadi memutuskan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sepanjang persidangan, Hadi kembali tak didampingi pengacara, hanya ditemani dua anak muda yang membantunya membawa tas dan berkas.

Pada 26 Mei 2015, gugatannya dikabulkan hakim tunggal Haswandi yang saat itu menjabat juga sebagai Ketua PN Jaksel. Status tersangka Hadi pun gugur.

KPK kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK). Pada 2 Februari 2017, Hakim MA kemudian memvonis putusan praperadilan PN Jaksel terkait status Hadi keliru. Alhasil Hadi kembali menjadi tersangka.

Dalam wartakota, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan akan mempelajari putusan MA terhadap Hadi tersebut.

"Apakah putusan itu ada efek lanjut ke penanganan perkara di KPK atau tidak. Karena di putusan PTUN pihak terkaitnya kan Kemenkeu. Jadi, kami harus pelajari ada implikasi ke KPK tidak," kata Febri, Selasa (14/3/2017).

Hadi diduga menerima suap untuk mengabulkan keberatan pajak Bank BCA pada 2004 dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak periode 2002-2004.

Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003, terkait Non-Performance Loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. Sang Direktur memberi rekomendasi kepada Dirjen Pajak untuk menolak keberatan itu.

Namun sehari sebelum tenggat keputusan final, Hadi memerintahkan Direktur PPH mengubah kesimpulan, dari semula menolak menjadi menerima keberatan. Akibat kebijakan itu, negara diperkirakan merugi Rp375 miliar.
Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...lawan-kemenkeu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu Mudik lebaran 2017 macet diprediksi bergeser ke Pemalang

- Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu 20 juta orang di empat negara terancam mati kelaparan

- Tanpa pengacara, Hadi Poernomo menang kasasi lawan Kemenkeu Pecat Lulung, Partai Persatuan yang tak kunjung bersatu

jago nih bapak. Seperti rambo dalam persidangan..
apa punya background hukum seperti Pak Yusril?
jago! bye kasus bca..