Jakarta, GATRAnews - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, PT Freeport benar-benar menjadi perusahaan asing yang membangkang pemerintah. Perusahaan Amerika Serikat itu tegas menolak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan pemerintah.

'PT Freeport tidak punya niat baik menyesuaikan dirinya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Buktinya, hingga kini tidak mau membangun smelter dengan alasan tidak cocok secara skala keekonomian,' kata Yusri.Demikian terungkap dalam diskusi bertema “Maju Terus Pantang Mundur, Implementasi UU Minerba untuk Kepentingan Bangsa dan Negara”,  di Resto Bebek The Ubud Building, Jakarta, Senin (13/3). Dalam diskusi hadir juga peserta dari Papua ini, Yusri menambahkan, Freeport juga masih terus berupaya untuk mengulur waktu dalam pembangunan smelter yang diwajibkan kepadanya ketika tanda tangan kontrak karya.Yusri menyatakan, biaya pembangunan smelter menurut MOU antara Kementerian ESDM dan Freeport Indonesia tanggal 25 Juli 2014 adalah senilai 2,3 milyar dolar AS. Untuk dapat diberikan izin ekspor konsentrat saat itu yang bertentangan dengan UU Minerba, ditetapkan harus memberikan jaminan kesungguhan sebesar 5% dari nilai pembangunan smelter 5% kali 2, 5 milyar dolar AS atau senilai 125 juta dolar AS. Namun, PT FI hanya menyetorkan sebesar 20 juta dolar AS, masih kurang sekitar 105 juta dolar AS yang tidak disetorkan dengan alasan "cash flow" perusahaan lagi terganggu. Padahal jaminan kesungguhan dan progres kemajuan pembangunan smelter dipakai sebagai acuan prosentase tarif biaya ekspor sesuai Peraturan Menteri Keuangan  Republik Indonesia No. 153 / PMK .011/ 2014 tentang Perubahan ketiga atas PMK No. 75 /PMK.011/ 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar."Mereka itu hanya alasan saja, kalau bangun smelter akan ketahuan berapa persen kandungan emas, tembaga, perak dan tambang lainnya dalam setiap ton konsentrat. Makanya itu dirahasiakan dengan terus tidak bangun smelter," tambah Yusri.Seharusnya pemerintah bisa segera membuat action agar kerugian negara tidak semakin besar. Sebab Freeport sudah tidak menunjukkan itikad baiknya.Oleh sebab itu divestasi saham merupakan jalan terbaik agar Freeport dapat kembali ke pangkuan pemerintah. Jika anggaran untuk membayar divestasi itu memberatkan opsi yang mungkin ditempuh pemerintah dengan membuat holding perusahaan BUMN khusus pertambangan. Yusri menegaskan, konsorsium perusahaan BUMN tambang seperti PT Timah, PT Aneka Tambang dan PT Inalum seharusnya bisa secara bersama-sama membangun smelter dengan pola saling menguntungkan.Di tempat yang sama, Direktur eksekutif Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro mengatakan, akar permasalahan ini bisa terkait dengan politik. Oleh karena itu, jangan sampai hal terburuk akan terjadi, karena itu  kalkulasi harus matang. “Meski ini masalah bisnis to bisnis (B to B), tapi kita harus siap. Karena ada berpengaruh pada penerimaan negara, APBN, ketenagakerjaaan dan lain-lainnya. Intinya, pemerintah harus bisa mengatur strategi,” tambahnya.Meski demikian, Khomaidi, setuju menggunakan konsorsium BUMN, tapi tetap harus waspada dan hati-hati. “Jangan tergesa-gesa ke arah itu. Karena saya khawatir nantinya ada korupsi,” ujarnya.Sementara itu Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral Kementerian ESDM Yuli Bintoro menyambut baik gagasan itu meski harus dilakukan secara hati-hati. Dia bahkan menyatakan tidak hanya untuk membangun smelter, konsorsium itu juga bisa membeli saham PT Freeport seiring dengan divestasi yang akan dilakukan  nantinya.Menurutnya, pada 2016 Kementerian BUMN pernah mentatakan akan membentuk konsorsium, akan tetapi hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Editor: Arief Prasetyo

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/makro/2...engan-freeport

---


- Peradi Nyatakan Siap Dampingi Pemerintah Hadapi Freeport