alexa-tracking

Temui Adik Ipar Jokowi, Penyuap Pejabat Pajak Bawa Rp 1,5 Miliar

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58c71f54d89b09640d8b4568/temui-adik-ipar-jokowi-penyuap-pejabat-pajak-bawa-rp-15-miliar
; 
Temui Adik Ipar Jokowi, Penyuap Pejabat Pajak Bawa Rp 1,5 Miliar

Senin, 13 Maret 2017 | 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia R Rajamohanan Nair mengaku pernah menemui adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo, di Solo, Jawa Tengah. Saat bertemu Arif, Rajamohanan membawa dua koper berisi uang Rp 1,5 miliar.

Rajamohanan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Adisumarmo bersama sekretarisnya, Mustika Rani dan teman bisnis bernama Rudi Priambodo.

"Waktu itu sekitar awal November 2016. Bapak (Mohan) bawa tas dan dua koper yang ukurannya kurang lebih sama besar," kata Mustika dalam persidangan kasus dugaan suap pajak PT EKP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/3/2017).

Saat barang-barang memasuki x-ray Bandara Soetta, petugas Bandara sempat menanyakan isi koper yang dibawa Mohan. Mohan pun menjelaskan koper tersebut berisi uang dan petugas tidak mempersoalkan lebih lanjut.

Setelah tiba di Solo, Mohan, Mustika, dan Rudi dijemput Arif Budi Sulistyo. Kemudian mereka makan malam bersama.

Menurut Mustika, keesokan harinya ia dan Mohan kembali ke Jakarta. Namun, Mohan tidak lagi membawa dua koper yang dibawa. Meski demikian, tidak ada saksi yang menjelaskan uang tersebut diberikan kepada Arif.

Sementara itu, menurut Rudi, Mohan hanya mengutarakan keinginan untuk membeli tanah dan berbisnis kacang mete.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi yang dihadirkan jaksa KPK yakni Manager Finance PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Yuli Kanastren, menjelaskan bahwa saat ke Solo, Mohan membawa uang tunai sebesar Rp 1,5 miliar.

Saat dikonfirmasi, Mohan menjelaskan bahwa uang Rp 1,5 miliar tersebut untuk kepentingan bisnis kacang mete dan membangun pabrik di Wonogiri. Menurut Mohan, uang tunai itu disiapkan untuk membayar calo-calo tanah di kampung.

Dalam surat dakwaan, Arif diminta bantuan oleh Country Director PT EKP R Rajamohanan Nair untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dihadapi PT EKP di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Dalam persoalan pajak PT EKP, ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Selain itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus M Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

KPK menyebut nama adik ipar Presiden Joko Widodo sebagai orang yang patut diselidiki dalam kasus dugaan suap kasubdit ditjen pajak Kementrian Keuangan.
Dalam surat dakwaan, Arif diminta bantuan oleh Country Director PT EKP R Rajamohanan Nair untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dihadapi PT EKP di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Dalam persoalan pajak PT EKP, ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Selain itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus M Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Penulis: Abba Gabrillin
Editor: Sabrina Asril

sumur

Quote:

Ditjen Pajak Pastikan Google Indonesia Bayar Pajak
Jumat, 30 September 2016 | 15:58 WIB

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak memastikan Google Indonesia berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sehingga akan dikenai pajak perusahaan sebesar 25 persen.

Kepastian itu didapat setelah Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, melakukan pertemuan intensif dengan pihak Google Indonesia selama beberapa pekan terakhir.

Menurutnya, regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah menegaskan bahwa operasional Google Indonesia berbentuk BUT berlaku surut sehingga pajak tahun 2015 yang sedang diperiksa dapat dikenakan tarif pajak perusahaan normal.

“Jadi mereka kan menempatkan server di Indonesia, baik oleh dia maupun orang lain, itu Badan Usaha Tetap. Penegasan bentuknya dan ini juga berlaku surut ke belakang," kata Muhammad Haniv seperti dikutip KompasTekno dari BBC Indonesia, Jumat (30/9/2016).

Tarif pajak perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25 persen dari laba kena pajak. Berdasarkan perkiraan Muhammad Haniv, pendapatan iklan Google dapat mencapai Rp 5 triliun. Dengan asumsi margin 35 persen dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp 1,75 triliun.

Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai Rp 437,5 miliar.

Selama beberapa bulan terakhir, Ditjen Pajak memeriksa Google Indonesia karena dianggap tidk membayar pajak sesuai dengan pendapatan iklan mereka di Indonesia.

Menurut Muhammad Haniv, pendapatan iklan internet di Indonesia sebesar 830 juta dollar AS (Rp 11 triliun) dan diperkirakan setengahnya berasal dari Google.

Namun Google Indonesia hanya membayar pendapatan iklan sebesar 4 persen dari pendapatan iklan di Indonesia, yang disebut sebagai fee atau bayaran kepada Google Indonesia sebagai kantor perwakilan Google yang berpusat di California tersebut.

Google Indonesia juga berkilah lewat surat Agustus lalu bahwa mereka tidak harus memiliki Badan Usaha Tetap di Indonesia sehingga tidak bisa diperiksa ataupun dikenai pajak.

"Kami terus bekerja sama dengan pihak berwajib dan membayar semua pajak yang berlaku," sebut jubir Google Indonesia, Jason Tedjasukmana melalui surat elektronik.

Optimis

Muhammad Haniv menyatakan optimistis dapat menagihkan pajak ini ke Google Indonesia.

“Saya sudah punya jurus untuk membuat mereka bertekuk lutut. Saya sudah punya datanya. Saya sudah punya caranya dan mereka tidak bisa lari lagi," kata Muhammad Haniv.

Sebelumnya muncul pemberitaan bahwa Ditjen Pajak merazia kantor Google Indonesia terkait pemeriksaan pajak tersebut.

Namun Muhammad Haniv menepis pemberitaan tersebut, mengatakan bahwa kedatangan ke kantor Google Indonesia adalah hal yang normal dalam permeriksaan permulaan (preliminary investigation).


Editor: Reska K. Nistanto
Sumber: BBC Indonesia,
sumur
image-url-apps
Hajar, Mau siapa nya presiden jg ya harus di usut
KASKUS Ads
image-url-apps
Revolusi mental dari keluarga sendiri dl emoticon-Angkat Beer
image-url-apps
Jadi adik ipar presidan gak salah? emoticon-Leh Uga
image-url-apps
leh uga
ada jokowinya
baru aja duit segitu
kampungan
Temui Adik Ipar Jokowi, Penyuap Pejabat Pajak Bawa Rp 1,5 Miliar Temui Adik Ipar Jokowi, Penyuap Pejabat Pajak Bawa Rp 1,5 Miliar
pajak ditunggak sampe miliaran gitu
image-url-apps
Waini kasus papa buldozer nyatut nama pres jongos. Gw tungguin aja lah ORA SUDI nya emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


Papah setnov papah kitak-kitak emoticon-Big Grin

Betul ditunggu kata ORA SUDI nya emoticon-Malu (S)
image-url-apps
Quote:


Mau ngga mau ente udh bayat pajak gan...emoticon-Ngakak
×