alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bd5e499e740455248b4580/uji-nyali-pemberantas-korupsi
Uji Nyali Pemberantas Korupsi
Uji Nyali Pemberantas Korupsi

Metrotvnews.com, Jakarta: Semoga Kamis masih menjadi hari baik, terlebih pada 9 Maret 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meramal hari itu akan penuh dengan  kejutan, bahkan kegaduhan.


Bukan ramalan hari kiamat, tapi di sanalah dijadwalkan gelaran sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Ditaksir, kemunculan tersangka baru bakal heboh karena bukan berasal dari kelas coro. Ketua KPK Agus Rahardjo bilang, nyaris pasti melibatkan nama-nama besar.


Hari baik, diharap membawa hasil yang baik. Bukan kegaduhan, ketidak-terangan, apalagi sandiwara sarat kepura-puraan.


Jejak kasus


Menuju hari persidangan yang kian dekat, diprediksi sudah banyak yang dibuatnya dag-dig-dug. Pasalnya, kasus ini bukan perkara yang berkubang pada nilai recehan.


Skandal pengadaan KTP-el memunculkan total angka proyek Rp5,9 triliun dengan kerugian negara hampir separuhnya, yakni Rp2,3 triliun.


Dua nama tersangka sudah diamankan. Ialah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta pejabat pembuat komitmen  dalam proyek pengadaan KTP-el, Sugiharto.


Irman dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.


Sementara Sugiharto, dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Buntut dari proyek yang berlangsung pada 2011-2012 ini juga meyeret pemerikasaan 280 orang. Di sela-sela itu pula, sebanyak 14 orang dan lima perusahaan mengembalikan uang hasil dugaan korupsi sekitar Rp250 miliar.


'2/3 saksinya merupakan anggota Dewan,' ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Taufik Ibnu Nugroho.


Kabar baru dari KPK memang menantang. Lantaran sudah terlalu lama kasus ini lenyap tak lagi terdengar.


Adanya dugaan akal-akalan duit negara ini pertama kali diungkap Lembaga Kebijakan Pengawasan Barang/Jasa Pemerintah (LPKP). Lembaga itu mencurigai Ditjen Dukcapil selaku Pemegang Kuasa Anggaran telah melanggar aturan pengadaan yang tercantum di Perpres.


Uji Nyali Pemberantas Korupsi

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto menunggu mobil tahanan di lobi setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Selasa (14/2)/MI/ROMMY PUJIANTO


Muncul pula dugaan persaingan usaha tak sehat. Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender diduga melakukan kongkalikong demi memenangkan proyek. Tapi, meski Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengganjar PNRI membayar kerugian negara sebesar Rp24 miliar, pemenang tender itu kembali bernapas lega lantaran dimenangkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.


Pada Maret 2014, barulah KPK mengendus adanya dugaan tindak korupsi yang mengejutkan.


Hukum vs politik


Rabu, 12 Oktober 2016, KPK kembali menelusuri kasus dugaan korupsi KTP-el dimulai dengan meminta keterangan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Begitu pula mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, menjalani pemerikasaan KPK pada 22 Desember 2016.


Kemendagri memang penyelenggara proyek. Tapi tampaknya, KPK juga perlu keterangan dari banyak pihak. Termasuk mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratwati. Keduanya turut dipanggil sebagai saksi.


Belum lagi, banyak politisi ikut mondar-mandir memenuhi panggilan KPK. Nama-nama yang sudah duduk sebagai anggota legislatif hingga kepala daerah tak luput dimintai keterangan.


Dari unsur DPR, ada Setya Novanto, Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Chairuman Harahap, dan Aref Wibowo. Begitu pula Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Termasuk, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.


Uji Nyali Pemberantas Korupsi


Yang paling baru, masing-masing petinggi partai telah menerima sinyal keterlibatan beberapa kedernya dalam perkara rasuah ini.


Agus Rahardjo pun curiga, jika nama yang disangka berikutnya juga merupakan bagian dari para pesohor, kegaduhan bakal muncul dari dunia perpolitikan Indonesia.

Kecurigaan yang lebih mirip kekhawatiran, bahkan ketidak-percaya dirian.

Apalagi, melalui juru bicaranya, KPK mengajak masyarakat turut mengawal. Secara terang, KPK kuatir akan ada serangan balik dari pihak-pihak yang terseret.


'Kalau ada serangan balik, kita sama-sama menghadapi,' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam Program Editorial Media Indonesia, di Metro TV, Senin 6 Maret 2017.




Memang tidak gampang menjaring dan mengumumkan orang-orang besar sebagai tersangka dalam kasus yang besar pula. Sudah terlampau sering, entah sejak kapan, proses penegakkan hukum tiba-tiba bergeming ketika mengarah pada pelaku seorang politisi kelas kakap. Dan jangan salahkan, jika publik secara serampangan bilang; ada pengalihan isu.


Soal persekongkolan akut pengadaan KTP-el, tak perlu dijelaskan betapa sulitnya KPK menyisir dari ujung ke pangkal. Masyarakat mungkin sudah mafhum, lantaran kasus ini pun menghabiskan hingga 3 tahun penyidikan.


Orang-orang besar, tak sekadar punya uang, tapi juga jaringan. Tapi soal dukungan publik, tentu masyarakat lebih berpihak kepada KPK. Jika ragu, perlu berapa kali lagi drama Cicak vs Buaya mesti dipentaskan.


Serangan balik yang diwaspadai KPK,  tak jauh-jauh juga dikemas politisi dalam dalih kriminalisasi. Pada babak ini, biar proses persidangan yang mengarahkan masyarakat pada fakta dan kebenaran.


Takut boleh, kuatir perlu. Keduanya bisa saja dijadikan panduan agar mengambil sikap dan keputusan matang, tidak serampangan.


Di sisi lain, 9 Maret adalah peluang yang harus dimanfaatkan KPK sebagai momen kebangkitan. Mengingat berdasarkan laporan akhir tahun lalu, banyak yang menilai kinerja KPK kian kendur.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/news/8Ky...rantas-korupsi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Uji Nyali Pemberantas Korupsi Ahok Mengakui Pernah Tolak KTP-el

- Uji Nyali Pemberantas Korupsi Menanti Kejutan Kasus KTP-el Terungkap

- Uji Nyali Pemberantas Korupsi KPK Minta Dukungan Masyarakat Hadapi Serangan Balik Kasus KTP-el