alexa-tracking

Prabowo Sebut Tiga Mal Ini Berdiri di Atas Tanah Negara

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bd19c85074104e548b456c/prabowo-sebut-tiga-mal-ini-berdiri-di-atas-tanah-negara
Prabowo Sebut Tiga Mal Ini Berdiri di Atas Tanah Negara
Code:
jpnn.com - Tanah negara yang disulap menjadi mal (pusat perbelanjaan) ternyata bukan isapan jempol belaka. Ada sederet bukti, diantaranya Plasa Atrium di Senen Jakarta Pusat.

Lahan seluas 68.000 meter persegi tersebut dijadikan mal yang disebut-sebut sebagai salah satu yang teramai di ibu kota.

Kemudian ada Blok M Square di Jakarta Selatan yang dibangun di atas lahan seluas 22.000 meter persegi. Ada juga pusat perbelanjaan emas Cikini Gold Center yang juga memiliki luas 22.000 meter persegi.

"Lahan pusat perbelanjaan Atrium, Blok M Square dan Cikini Gold Center semuanya adalah milik Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta," ujar Prabowo Soenirman, mantan direktur utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya, Minggu (5/3).

Prabowo yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut mengatakan, jika swasta saja diperbolehkan membangun pusat perbelanjaan di atas lahan negara, seharusnya pemerintah daerah juga mau membangun rumah hunian untuk warga Jakarta di atas lahan negara.

"Dengan begitu masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki rumah, dapat membeli dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuannya," tutup politikus Gerindra ini.


SumurQuote:http://www.jpnn.com/news/prabowo-seb...s-tanah-negara:
ah elah bacanya pusing kudu scroll kanan - kiri emoticon-Cape d...
Kirain prabowo juragan kuda yg ngomong










emoticon-Traveller
Kenapa gak di usut waktu ahok masih kader gerindra emoticon-Leh Uga
Jadinya Tanah Pemprov apa Tanah Negara??

Ngaco nih anggota DPRD ngomongnya ga jelas gini.. Ketauan ngga ngerti Agraria Indonesia.

Kalo Tanah Pemprov pasti ada alas hak nya, yaitu tanah HPL/Hak Pengelolaan.. Biasanya Pemprov kerjasama dengan pengembang, mau bikin apartemen ataupun mall bisa.. Biasanya Pengembang mengajukan lagi HGB/Hak Guna Bangunan diatas tanah HPL milik Pemprov ini dengan jangka waktu maksimum 30 tahun, dan bisa diperpanjang..

Kalo ini sih legal, dan prakteknya banyak..

Kalo Tanah Negara berarti belum di sertifikasi sama sekali, dan memang milik negara.. Kalaupun tidak bisa disertifikasi biasanya karena ada alasan yang jelas, misalnya tuh Tanah Negara berdiri di jalur hijau.

Kalo mall2 itu di cek lagi, kalau berdiri di Tanah Negara gimana bisa ijin-ijinnya keluar?? Kan harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan dulu (sertifikat tanah atau akta sewa menyewa), dan kalaupun memang benar siapa yang mengeluarkan ijin2 tersebut?
hidup prabowo emoticon-Ultah








emoticon-Leh Uga
Quote:Original Posted By muddy.waters
Jadinya Tanah Pemprov apa Tanah Negara??

Ngaco nih anggota DPRD ngomongnya ga jelas gini.. Ketauan ngga ngerti Agraria Indonesia.

Kalo Tanah Pemprov pasti ada alas hak nya, yaitu tanah HPL/Hak Pengelolaan.. Biasanya Pemprov kerjasama dengan pengembang, mau bikin apartemen ataupun mall bisa.. Biasanya Pengembang mengajukan lagi HGB/Hak Guna Bangunan diatas tanah HPL milik Pemprov ini dengan jangka waktu maksimum 30 tahun, dan bisa diperpanjang..

Kalo ini sih legal, dan prakteknya banyak..

Kalo Tanah Negara berarti belum di sertifikasi sama sekali, dan memang milik negara.. Kalaupun tidak bisa disertifikasi biasanya karena ada alasan yang jelas, misalnya tuh Tanah Negara berdiri di jalur hijau.

Kalo mall2 itu di cek lagi, kalau berdiri di Tanah Negara gimana bisa ijin-ijinnya keluar?? Kan harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan dulu (sertifikat tanah atau akta sewa menyewa), dan kalaupun memang benar siapa yang mengeluarkan ijin2 tersebut?



Nasbung baca ini langsung GOBLOK seketika
emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka
Atrium banyak ehem-ehemnya sekarang, biasanya arab pada maen kesini nih kalo.. emoticon-Leh Uga
kirain wowo yg tanpa biji emoticon-Leh Uga
Quote:Original Posted By muddy.waters
Jadinya Tanah Pemprov apa Tanah Negara??

Ngaco nih anggota DPRD ngomongnya ga jelas gini.. Ketauan ngga ngerti Agraria Indonesia.

Kalo Tanah Pemprov pasti ada alas hak nya, yaitu tanah HPL/Hak Pengelolaan.. Biasanya Pemprov kerjasama dengan pengembang, mau bikin apartemen ataupun mall bisa.. Biasanya Pengembang mengajukan lagi HGB/Hak Guna Bangunan diatas tanah HPL milik Pemprov ini dengan jangka waktu maksimum 30 tahun, dan bisa diperpanjang..

Kalo ini sih legal, dan prakteknya banyak..

Kalo Tanah Negara berarti belum di sertifikasi sama sekali, dan memang milik negara.. Kalaupun tidak bisa disertifikasi biasanya karena ada alasan yang jelas, misalnya tuh Tanah Negara berdiri di jalur hijau.

Kalo mall2 itu di cek lagi, kalau berdiri di Tanah Negara gimana bisa ijin-ijinnya keluar?? Kan harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan dulu (sertifikat tanah atau akta sewa menyewa), dan kalaupun memang benar siapa yang mengeluarkan ijin2 tersebut?


perkara yang dicari cari
tar juga nguap
sama kaya sumber waras n reklamasi emoticon-Leh Uga
emoticon-Leh Uga
Quote:Original Posted By schwarzenegger.
kirain wowo yg tanpa biji emoticon-Leh Uga

loe kate semangka?
emoticon-Leh Uga

Quote:Original Posted By muddy.waters
Jadinya Tanah Pemprov apa Tanah Negara??

Ngaco nih anggota DPRD ngomongnya ga jelas gini.. Ketauan ngga ngerti Agraria Indonesia.

Kalo Tanah Pemprov pasti ada alas hak nya, yaitu tanah HPL/Hak Pengelolaan.. Biasanya Pemprov kerjasama dengan pengembang, mau bikin apartemen ataupun mall bisa.. Biasanya Pengembang mengajukan lagi HGB/Hak Guna Bangunan diatas tanah HPL milik Pemprov ini dengan jangka waktu maksimum 30 tahun, dan bisa diperpanjang..

Kalo ini sih legal, dan prakteknya banyak..

Kalo Tanah Negara berarti belum di sertifikasi sama sekali, dan memang milik negara.. Kalaupun tidak bisa disertifikasi biasanya karena ada alasan yang jelas, misalnya tuh Tanah Negara berdiri di jalur hijau.

Kalo mall2 itu di cek lagi, kalau berdiri di Tanah Negara gimana bisa ijin-ijinnya keluar?? Kan harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan dulu (sertifikat tanah atau akta sewa menyewa), dan kalaupun memang benar siapa yang mengeluarkan ijin2 tersebut?


Jirr.. pengetahuan loe top banget... emoticon-Recommended Seller..
Pasti legal lah.. Emangnya bangunan liar di bantaran kali hahahaha
Apa perlu diusut siapa yg keluarkan izin dan jadi kasus hukum?! Ini kan izin perjanjian dizaman Gubernur yg lama? Kecuali ternyata berubah menjadi tanah hak Milik Pengelola, bukan milik pemprov DKI jakarta lagi?! Baru jadi kasus pidana...
Quote:Original Posted By muddy.waters
Jadinya Tanah Pemprov apa Tanah Negara??

Ngaco nih anggota DPRD ngomongnya ga jelas gini.. Ketauan ngga ngerti Agraria Indonesia.

Kalo Tanah Pemprov pasti ada alas hak nya, yaitu tanah HPL/Hak Pengelolaan.. Biasanya Pemprov kerjasama dengan pengembang, mau bikin apartemen ataupun mall bisa.. Biasanya Pengembang mengajukan lagi HGB/Hak Guna Bangunan diatas tanah HPL milik Pemprov ini dengan jangka waktu maksimum 30 tahun, dan bisa diperpanjang..

Kalo ini sih legal, dan prakteknya banyak..

Kalo Tanah Negara berarti belum di sertifikasi sama sekali, dan memang milik negara.. Kalaupun tidak bisa disertifikasi biasanya karena ada alasan yang jelas, misalnya tuh Tanah Negara berdiri di jalur hijau.

Kalo mall2 itu di cek lagi, kalau berdiri di Tanah Negara gimana bisa ijin-ijinnya keluar?? Kan harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan dulu (sertifikat tanah atau akta sewa menyewa), dan kalaupun memang benar siapa yang mengeluarkan ijin2 tersebut?


mana paham orang otak pendek ilmu beginian, lagian baru koar-koar sekarang, 40 taon kemarin kemana ajee emoticon-Sorry
pertinyiin nyi
itu yg ngasih izin siapa dan uda brapa lama tuh mall di bangun
terus salah ahok lgi gitu??
ngelanggar aturan nggak wok, kalo ngelanggar aturan ya gugat lah cuk, ga ngapa2in ya berarti elu sama2 busuknya
Quote:Original Posted By muddy.waters
Jadinya Tanah Pemprov apa Tanah Negara??

Ngaco nih anggota DPRD ngomongnya ga jelas gini.. Ketauan ngga ngerti Agraria Indonesia.

Kalo Tanah Pemprov pasti ada alas hak nya, yaitu tanah HPL/Hak Pengelolaan.. Biasanya Pemprov kerjasama dengan pengembang, mau bikin apartemen ataupun mall bisa.. Biasanya Pengembang mengajukan lagi HGB/Hak Guna Bangunan diatas tanah HPL milik Pemprov ini dengan jangka waktu maksimum 30 tahun, dan bisa diperpanjang..

Kalo ini sih legal, dan prakteknya banyak..

Kalo Tanah Negara berarti belum di sertifikasi sama sekali, dan memang milik negara.. Kalaupun tidak bisa disertifikasi biasanya karena ada alasan yang jelas, misalnya tuh Tanah Negara berdiri di jalur hijau.

Kalo mall2 itu di cek lagi, kalau berdiri di Tanah Negara gimana bisa ijin-ijinnya keluar?? Kan harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan dulu (sertifikat tanah atau akta sewa menyewa), dan kalaupun memang benar siapa yang mengeluarkan ijin2 tersebut?


membuktika kapasitas dprd kita trnyata kurang dalam hal uu miris
DPRD ngga bisa bedain tanah pemprov sama tanah negara emoticon-Ngakak

Jadi inget kedubes
Mungkin dlm logika beliau selama msh dalam wilayah NKRI

semua tanah adalah milik negara

emoticon-Traveller
×