alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bd096c98e31bb82b8b457b/kpk-kembali-periksa-bupati-kembumen-soal-suap-di-disdikpora
KPK Kembali Periksa Bupati Kembumen Soal Suap di Disdikpora
KPK Kembali Periksa Bupati Kembumen Soal Suap di Disdikpora
Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad, untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus suap proyek Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen.

 
"Bupati Kebumen diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AP [Adi Pandoyo] di kasus suap Proyek Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dalam APBD-P tahun 2016," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Senin (6/3).
KPK sebelumnya memeriksa Muhammad Yahya Fuad pada Kamis (1/12/2016) lalu sebagai saksi, sehingga pemeriksaan hari ini untuk kali kedua sebagai saksi dalam kasus ini.
Adapun Adi Pandoyo yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, sudah berkali-kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK terkait kasus yang membelitnya. KPK telah menanan tersangka Adi dan bahkan memperpanjang masa penahanannya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Adi Pandoyo (AP), Basikun Suwandhin Atmojo (BSA) alias Ki Petruk dari pihak swasta, Ketua Komisi A DPRD Kab Klaten Yudhy Tri Hartanto (YTH), Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Sigit Widodo (SGW), dan Dirut PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (PT OSMA), Hartoyo.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK pada hari Sabtu (15/10/2016) lalu di Kebumen, Jawa Tengah (Jateng).
KPK menetapkan Adi sebagai tersangka karena diduga menerima suap bersama-sama Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Sigit Widodo, dan Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari Fraksi PDIP, Yudhy Tri Hartanto dari Basikun Suwandhin Atmojo alias Ki Petruk.
Penyuapan tersebut terkait pembahasan dan pengesahan anggaran proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2016.
KPK menyangka Adi melangar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter: Iwan Sutiawan

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/247842-kp...-di-disdikpora

---


- KPK Kembali Periksa Bupati Kembumen Soal Suap di Disdikpora KPK Periksa 9 Saksi Suap Legislator PKS di Markas Brimob Maluku
×