alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bcb4fe9e7404dc3c8b4567/ancam-pemerintah-pt-freeport-akan-phk-seluruh-karyawan-indonesia
Ancam Pemerintah, PT FREEPORT Akan PHK Seluruh Karyawan Indonesia
youtube-thumbnail


Pemerintah dinilai telah melupakan masalah strategis terkait dengan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan segera berakhir. Selama ini, pemerintah terlalu asyik memperkarakan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Padahal, itu hanya sekelumit bagian dari amandemen kontrak.

Demikian pandangan yang disampaikan oleh Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Budi Santoso. Budi mengingatkan, hal penting yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah saat ini adalah masalah perpanjangan. Pasalnya, hal ini terkait dengan manfaat yang didapat bangsa Indonesia atas keberadaan Freeport selama ini.

"Langkah pemerintah memperpanjang negosiasi amendemen kontrak dengan Freeport menunjukan pemerintah terjebak pada substansi kontrak karya," kata Budi di Jakarta, Kamis (5/2).

Lebih lanjut ia menyampaikan, keputusan terkait dengan perpanjangan kontrak harus diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa. Ia menengarai, pada akhir kontrak di 2021 nanti perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak akan lagi mengenal kontrak karya, tapi izin pertambangan khusus.

Sementara itu, berdasarkan pengamatannya, Budi menilai bahwa keberadaan Freeport selama ini tidak memberi manfaat ekonomi yang lebih besar. Padahal, seharusnya dengan sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak dimanfaatkan oleh Freeport, peusahaan itu mampu membawa dampak besar. Freeport, kata dia, sudah semestinya memberikan multiplier effect yang lebih besar, bukan hanya sekadar memberikan kontribusi pada pemerintah.

Menurut Budi, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kemampuan mengelola sumber daya alam sendiri. Dia berpendapat, kontribusi Freeport terhadap negara perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pendapatan asli daerah (PAD).

"Manfaat ekonomi harus dilihat dari value chain. Industri yang harus dibangun, sehingga kegiatan ekonomi nasional terlibat. Ini memang harus merubah paradigma pemerintah yang hanya fokus pada pendapatan pemerintah menjadi economic booster," tutur Budi.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar lebih banyak menyiapkan strategi bagaimana manfaat ekonomi lebih besar bagi bangsa ini. Dirinya dengan tegas meminta pemerintah tidak lengah terhadap masalah utama Freeport. Bukan hanya mempermasalahkan perkara yang menjadi puncak gunung es.

“Jadi, pemerintah jangal lah lagi merengek-rengek tentang smelter," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, pihaknya akan tetap terus mendesak PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua. Pasalnya, pembangunan smelter ini merupakan mandat UU No.4 Tahun 2009. Karena itu, ia mengatakan bahwa pembangunan smelter di Papua sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh Freeport Indonesia.

"Tidak ada tawar-menawar soal smelter dan harus segera dibangun. Saya pikir itu akan disambut baik oleh Freeport,” tandasnya.

Terkait dengan pembangunan smelter itu, Sudirman mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan beberapa pilihan kepada Freeport. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah realisasi pembangunan smelter. Namun, Sudirman tetap mendorong agar Freeport membangun smelter di Papua.

Sebagaimana diketahui, Freeport kemudian menunjuk lokasi pembangunan smelter di Gresik. Sudirman pun mengaku bahwa pemerintah tidak memberikan opsi apapun soal pembangunan smelter di dua lokasi antara Gresik dan Papua. Hal ini juga berkaitan dengan keekonomian dan investasi.

“Kita akan terus dorong dan cari cara agar Freeport bangun smelter di Papua," katanya.

Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM, Sujatmiko, mengatakan bahwa secara geografis masih dimungkinkan pembangunan smelter Papua. Hal ini menurutnya bisa menguntungkan Freeport juga karena dekat kawasan pabrik konsentrat mereka. Selain itu, Freeport juga bisa melakukan perluasan di pelabuhan.

“Tinggal listrik saja yang harus dipantau lagi. Apakah persediaan mereka sekarang cukup atau tidak,” katanya.Ancam Pemerintah, PT FREEPORT Akan PHK Seluruh Karyawan IndonesiaAncam Pemerintah, PT FREEPORT Akan PHK Seluruh Karyawan Indonesia
emoticon-Big Grin nubitol

gak punya kalender, gak disertai sumber


emoticon-shakehand salim dulu, sebelum kena ban
emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka
Wajib ada sumber berita nya Gan klo ga mau dibredel momod
hai nubitol..emoticon-Smilie
sumurnya
lagi trening emoticon-Big Grin
ts nya mau ngeband
judl sama isinya beda!
udeh gitu gak jelas lage...
emoticon-Cape d...
50tahun udah dikeruk isi perut papua, masih mau tawar-tawar dan mengancam pemerintah... Selama ini cuma buat ajang bancakan oknum penjabat...
Tegas aja ya atau tidak...
TS anak pecung emoticon-fuck3
Sumber mana sumber emoticon-Nohope
hehe-hehe
semangat kaka
Gw yakin..., pemerintah bakalan menang.., prepot cuma gertak aja.. n bodoh kalo prepot mau bertaruh di arbitrase internasional untuk cadangan emas, tembaga, dll yang begitu banyak.
berita lama sepertinya
moga" frepot gag di indo lagi
mumpung raja salman disini.. di tawarkan saja ke arab.... emoticon-Big Grin..tapi ntar banyak yang kejangemoticon-Wink
Quote:Original Posted By matursuwun11
youtube-thumbnail


Pemerintah dinilai telah melupakan masalah strategis terkait dengan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan segera berakhir. Selama ini, pemerintah terlalu asyik memperkarakan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Padahal, itu hanya sekelumit bagian dari amandemen kontrak.

Demikian pandangan yang disampaikan oleh Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Budi Santoso. Budi mengingatkan, hal penting yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah saat ini adalah masalah perpanjangan. Pasalnya, hal ini terkait dengan manfaat yang didapat bangsa Indonesia atas keberadaan Freeport selama ini.

"Langkah pemerintah memperpanjang negosiasi amendemen kontrak dengan Freeport menunjukan pemerintah terjebak pada substansi kontrak karya," kata Budi di Jakarta, Kamis (5/2).

Lebih lanjut ia menyampaikan, keputusan terkait dengan perpanjangan kontrak harus diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa. Ia menengarai, pada akhir kontrak di 2021 nanti perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak akan lagi mengenal kontrak karya, tapi izin pertambangan khusus.

Sementara itu, berdasarkan pengamatannya, Budi menilai bahwa keberadaan Freeport selama ini tidak memberi manfaat ekonomi yang lebih besar. Padahal, seharusnya dengan sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak dimanfaatkan oleh Freeport, peusahaan itu mampu membawa dampak besar. Freeport, kata dia, sudah semestinya memberikan multiplier effect yang lebih besar, bukan hanya sekadar memberikan kontribusi pada pemerintah.

Menurut Budi, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kemampuan mengelola sumber daya alam sendiri. Dia berpendapat, kontribusi Freeport terhadap negara perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pendapatan asli daerah (PAD).

"Manfaat ekonomi harus dilihat dari value chain. Industri yang harus dibangun, sehingga kegiatan ekonomi nasional terlibat. Ini memang harus merubah paradigma pemerintah yang hanya fokus pada pendapatan pemerintah menjadi economic booster," tutur Budi.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar lebih banyak menyiapkan strategi bagaimana manfaat ekonomi lebih besar bagi bangsa ini. Dirinya dengan tegas meminta pemerintah tidak lengah terhadap masalah utama Freeport. Bukan hanya mempermasalahkan perkara yang menjadi puncak gunung es.

“Jadi, pemerintah jangal lah lagi merengek-rengek tentang smelter," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, pihaknya akan tetap terus mendesak PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua. Pasalnya, pembangunan smelter ini merupakan mandat UU No.4 Tahun 2009. Karena itu, ia mengatakan bahwa pembangunan smelter di Papua sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh Freeport Indonesia.

"Tidak ada tawar-menawar soal smelter dan harus segera dibangun. Saya pikir itu akan disambut baik oleh Freeport,” tandasnya.

Terkait dengan pembangunan smelter itu, Sudirman mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan beberapa pilihan kepada Freeport. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah realisasi pembangunan smelter. Namun, Sudirman tetap mendorong agar Freeport membangun smelter di Papua.

Sebagaimana diketahui, Freeport kemudian menunjuk lokasi pembangunan smelter di Gresik. Sudirman pun mengaku bahwa pemerintah tidak memberikan opsi apapun soal pembangunan smelter di dua lokasi antara Gresik dan Papua. Hal ini juga berkaitan dengan keekonomian dan investasi.

“Kita akan terus dorong dan cari cara agar Freeport bangun smelter di Papua," katanya.

Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM, Sujatmiko, mengatakan bahwa secara geografis masih dimungkinkan pembangunan smelter Papua. Hal ini menurutnya bisa menguntungkan Freeport juga karena dekat kawasan pabrik konsentrat mereka. Selain itu, Freeport juga bisa melakukan perluasan di pelabuhan.

“Tinggal listrik saja yang harus dipantau lagi. Apakah persediaan mereka sekarang cukup atau tidak,” katanya.Ancam Pemerintah, PT FREEPORT Akan PHK Seluruh Karyawan IndonesiaAncam Pemerintah, PT FREEPORT Akan PHK Seluruh Karyawan Indonesia


nubitol , TS dah maamfuuuss oh my god emoticon-Takut
×