alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bc466b9e7404ad298b4568/887-perusahaan-menunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
887 Perusahaan Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan
887 Perusahaan Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Metrotvnews.com, Tanjungpinang: Sebanyak 887 perusahaan menunggak iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah kerja cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Izin sejumlah perusahaan ini terancam dicabut.


'Total tunggakan iuran dari 887 perusahaan tersebut senilai Rp1.679.752.569 per Februari 2017,' kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Jefri Iswanto, seperti dilansir Antara, Minggu 5 Maret 2017.


Menurut dia, sejumlah perusahaan tersebut menunggak iuran mulai 1 bulan sampai 25 bulan dengan persentase 80 persen perusahaan menunggak tersebut berada di Kota Tanjungpinang. Sisanya berada di Bintan, Lingga dan Anambas.


Jefri menjelaskan bahwa terhitung Februari 2017 sebanyak 3.306 perusahaan telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. Jumlah tersebut diikuti dengan total tenaga kerja sebanyak 26.126 karyawan.


'Dari 3.306 perusahaan tersebut, 887 di antaranya merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan tidak patuh,' ujarnya.


Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan selalu berupaya mengingatkan perusahaan tersebut, mulai dari melakukan SMS Blasting, Payment Reminder System (PRS) program yang diluncurkan oleh kantor pusat.


Bahkan menggunakan program yang baru diluncurkan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 3C (Collection Call Center) dengan mekanisme petugas dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengingatkan perusahaan terkait pembayaran iuran. 


Selain itu dengan cara melayangkan surat peringatan dan mengutus petugas melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut.


Per Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah membentuk petugas pengawas dan pemeriksa berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2011 melalui PP Nomor 86 Tahun 2013 bahwa BPJS Ketenagakerjaan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang tidak patuh.


'Petugas pemeriksa atau disebut juga dengan Wasrik ini akan bekerja bersama-sama dengan Pengawas Dinas Tenaga kerja, Kejaksaan sebagai pengacara Negara serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk bersama-sama menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,' ungkapnya.


Jefri berharap, ke depannya peran dan fungsi petugas pemeriksa tersebut dapat lebih dimaksimalkan untuk terus-menerus menyosialisasikan PP 86 Tahun 2013 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi kepada perusahaan-perusahaan yang

tidak patuh.


'Sesuai dengan amanat peraturan tersebut bagi perusahaan yang tidak patuh, maka BPJS Ketenagakerjaan akan merekomendasikan untuk mencabut izin usahanya,' pungkas Jefri.












Sumber : http://news.metrotvnews.com/daerah/Z...etenagakerjaan

---