alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bb397dd89b09c92e8b4581/dukung-kpk-bongkar-kasus-e-ktp-sekjen-pdip-tegakkan-hukum
Dukung KPK Bongkar Kasus e-KTP, Sekjen PDIP: Tegakkan Hukum
Dukung KPK Bongkar Kasus e-KTP, Sekjen PDIP: Tegakkan Hukum


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan keterlibatan banyak pihak dalam kasus mega korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Kini, kasus tersebut memasuki babak baru karena berkas penyidikan dua tersangka yakni Sugiharto dan Irman telah dilimpahkan ke pengadilan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap tidak ada goncangan politik saat pembacaan dakwaan karena banyak nama-nama besar disebut. Namun, KPK tidak mengungkap siapa saja nama-nama yang dimaksud. Sebelumnya, beberapa politisi telah diperiksa penyidik kasus tersebut oleh KPK.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak banyak komentar mengenai dugaan keterlibatan para tokoh dalam kasus ini. Hasto buru-buru meninggalkan Hotel Gren Ali karena mengaku ada acara lain.

"Penegakan hukum saja," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela acara organisasi sayap PDI Perjuangan, Repdem di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/3) kemarin.

Kasus yang menjerat bekas pejabat pembuat komitmen e-KTP Sugiharto dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, ini akan digelar 9 Maret 2017. Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP.

Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun. Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan kembali.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai selama 2016 tren vonis tindak pidana korupsi (tipikor) masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tren vonis ringan. "Trennya sama, vonis ringan," ucap Aradila Caesar di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3).

Sejak 2013 vonis ringan dengan hukuman penjara 1 sampai 4 tahun kepada pelaku korupsi dijabarkan yang paling banyak ditetapkan pengadilan. "Hukuman sampai 4 tahun masih banyak, dari 2013 kondisinya tidak oernah berubah dan corak ini tidak pernah berubah," ungkap Aradila Caesar.

Menurut ICW hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor, pertama jumlah putusan oleh pengadilan tipikor kemungkinan lebih besar dari pada jumlah putusan yang berhasil diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung.

Kedua, perkara yang diadili oleh tiga tingkatan pengadilan; pengadilan tingkat I, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung yang diputuskan dalam kurun waktu yang berbeda.

"Sehingga ada satu perkara namun memiliki putusan di setiap tingkat pengadilan dan dalam waktu yang berbeda-beda," ucap Aradila Caesar.

Selama 2016 sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan ICW terdapat 448 hukuman vonis ringan ( 10 tahun), tidak teridentifikasi 36, serta 56 vonis bebas. (tribunnews/eri k sinaga/apfia tiocony)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...tegakkan-hukum

---

Baca Juga :

- Nama Besar di Troli KPK

- Belasan Anggota DPR Kembalikan Uang ke KPK

- Ada Anggota DPR yang Kembalikan Uang Terkait KTP Elektronik, ICW: Kenapa Baru Sekarang?