alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58bb396dc1cb175e378b4582/belasan-anggota-dpr-kembalikan-uang-ke-kpk
Belasan Anggota DPR Kembalikan Uang ke KPK
Belasan Anggota DPR Kembalikan Uang ke KPK


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) Tahun Anggaran 2010-2012.

Agus mengungkapkan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Sementara itu, belasan politisi Senayan yang diduga terkait kasus e-KTP ini, telah mengembalikan uang ke KPK. Total uang yang diserahkan mencapai Rp 30 miliar.

Jumat (3/3) sore usai bertandang ke Kantor Staf Kepresidenan, Agus Rahardjo mengatakan bahwa nama yang akan disebutkan dalam kasus e-KTP ini sangat banyak.

"Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus.

Selama tiga tahun ini, KPK telah memeriksa 283 orang sebagai saksi. Mereka terdiri dari politisi, pengusaha, hingga pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Mantan anggota DPR RI Muhamad Nazaruddin, yang jadi whistleblower kasus ini, menyebut sejumlah nama yang terlibat. Yakni mantan Menkeu Agus DW Martowardojo (kini Gubernur BI), mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Ketua DPR Golkar Setya Novanto, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Muhammad Jafar Hafsah.

Politikus PDIP, yang kini Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga pernah dua kali dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK.Namun, Laoly berhalangan dalam dua kali pemanggilan itu.

Ketua DPR RI Setya Novanto juga sudah diperiksa. Begitu pula dengan pengacara Hotma Sitompul juga sudah pernah diperiksa KPK terkait perkara ini.

Agus mengatakan,nama-nama besar itu dapat dilihat dan didengar langsung dalam persidangan perkara e-KTP. Sidang perkara itu akan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam waktu dekat ini.

Saat ini pengadilan masih menentukan komposisi majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut."Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.

Bagi KPK, penyebutan nama-nama besar yang terlibat perkara itu berarti juga akan membuka kembali penyelidikan yang baru."Nanti secara periodik. Kami (laksanakan) secara berjenjang, ini dulu, habis ini siapa, (proses) itu ada ya," ujar Agus.

Dalam kasus e-KTP ini, KPK segera menyidangkan dua terdakwa. Yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP. Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

14 Orang

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, nama-nama yang muncul dalam indikasi korupsi proyek e-KTP akan disampaikan lengkap di pengadilan. "Akan kami lihat apa perannya dan apakah ada aliran dana, karena dalam kasus ini kami mulai melakukan penelusuran mulai dari tahap perencanaan," ujar Febri.

Untuk membongkar kasus ini, KPK telah menyerahkan berkas penyidikan setebal 24.000 lembar untuk dua terdakwa yang segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK menduga, kerugian negara dalam kasus e-KTP ini tidak hanya ditimbulkan oleh Sugiharto dan Irman.

Dalam proses penyidikan, KPK menyita dan menerima penyerahan uang hasil korupsi e-KTP sebesar Rp 250 miliar.

Dari pihak perusahaan yang terkait proyek e-KTP, total uang yang diamankan untuk negara sebesar Rp 220 miliar. Uang tersebut berasal dari 5 perusahaan dan 1 konsorsium.

Selain itu, KPK juga menerima penyerahan uang senilai Rp 30 miliar dari 14 orang. Menurut Febri, sebagian dari 14 orang tersebut adalah anggota DPR yang pernah terlibat dalam proyek pengadaan E-KTP.

Menurut Febri belum semua anggota DPR yang duduk di Komisi II periode 2009-2014 mengembalikan uang yang mereka terima kepada KPK.Sehingga Febri mengimbau para anggota dewan yang merasa menerima uang hasil pengadaan proyek e-KTP diminta segera mengembalikan uang ke KPK.

"Anggota dewan sebaiknya memberi contoh, mengembalikan uang karena itu akan membantu proses penyidikan," tegas Febri.

Febri menambahkan meski ada pengembalian uang, bukan berarti mereka yang mengembalikan uang dari pemenang proyek tender bisa bebas dari hukuman. KPK akan mengusut para penerima aliran dana. Jika mengembalikan uang, KPK menganggap mereka kooperatif dan bisa berimbas pada pengurangan masa hukuman yang nanti akan dijatuhkan.

Febri menambahkan, penyidik sudah mengantongi bukti terkait siapa saja yang menerima aliran dana, namun ini tidak akan diungkap karena masih tahap penyidikan.

PDIP Dukung

Sementara itu, PDI Perjuangan mendukung KPK mengungkap dan menuntaskan keterlibatan berbagai pihak yang terlibat kasus e-KTP.

"Tegakkan hukum saja," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (4/3).

Dalam kasus ini, beberapa politikus PDI Perjuangan telah diperiksa KPK. Antara lain mantan Anggota Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Politikus PDIP yang kini Gubernur Sulawesi Utara,Olly Dondokambey dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga pernah dua kali dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK. (tribunnews/theresia felisiani/wahyu aji/erik sinaga)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...an-uang-ke-kpk

---

Baca Juga :

- Nama Besar di Troli KPK

- Ada Anggota DPR yang Kembalikan Uang Terkait KTP Elektronik, ICW: Kenapa Baru Sekarang?

- PDI-P Dukung KPK Ungkap Keterlibatan Seluruh Pihak dalam Kasus KTP Elektronik